Direktur Utama PT.Jamsostek (Persero) H Hatbonar Sinaga: Penerapan K3 Merupakan Hak Dasar Perlindungan Tenaga Kerja, Semua Pihak Diharapkan Menyadari

JAKARTA - Kasus kecelakaan kecelakaan kerja  di Indonesia saat ini  tergolong tinggi. Pada 2010 lalu tercatat kecelakaan kerja sebanyak 65.000 kasus ,sedangkan pada tahun  2009 mencapai 96.314 kasus. Dari 96.314 kasus kecelakaan kerja teraebut , sebanyak 87.035 tenaga kerja sembuh total, 4.380 mengalami cacat fungsi, 2.713 cacat sebagian, 42 cacat total, dan 2.144 meninggal dunia.

 Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan instrumen yang memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup, dan ma-syarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Perlindungan tersebut merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. K3 bertujuan mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja (zero accident). Penerapan konsep ini tidak boleh dianggap sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang menghabiskan banyak biaya (cost) perusahaan, melainkan harus dianggap sebagai bentuk investasi jangka panjang yang memberi keuntungan yang berlimpah pada masa yang akan datang.Demikian disampaikan Direktur Utama PT.Jamsostek (Persero) H.Hotbonar Sinaga ,di Jakarta (30/5).

"Semua pihak harus menyadari bahwa penerapan K3 merupakan hak dasar perlindungan bagi tenaga kerja. Setiap pekerja wajib mendapat perlindungan dari risiko kecelakaan kerja yang terjadi," kata Hotbonar  ,Tujuan dasar dari penerapan K3, menurut dia, untuk mencegah atau mengurangi kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan terjadinya kejadian berbahaya lainnya- Dengan berbagai upaya diharapkan kedepan bisa terwujud Indonesia Berbudaya K3.

Untuk itu menurutnya ,  pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatankerja (K3) merupakan salah satu bentuk perlindungan tenaga kerja. Ini sangat penting karena akan memberikan perlindungan serta mempengaruhi ketenangan bekerja. Selain tentunya memberikan keselamatan dan kesehatan, sehingga bisa meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja. pemerintah harus terus berupaya menurunkan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat bekerja, salah satunya dengan merealisasikan revitalisasi pengawasan ketenagakerjaan secara menyeluruh.

Fakta saat ini ,walaupun sudah banyak peraturan yang diterbitkan, namun pada pelaksaannya masih banyak kekurangan dan kelemahannya karena terbatasnya personil pengawasan, sumber daya manusia K3 serta sarana yang ada. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya untuk memberdayakan lembaga-lembaga K3 yang ada di masyarakat, meningkatkan sosialisasi dan kerjasama dengan mitra sosial guna membantu pelaksanaan pengawasan norma K3 agar terjalan dengan baik.[Leo-bmb]

Pengolahan Pupuk Kompos Organik UPT Rawa Belong Contoh Pasar Bersih Indonesia

JAKARTA - Mengatasi persoalan sampah, utamanya di kota - kota besar seperti di Ibukota Jakarta bukan perkara yang mudah. Sehingga tidaklah heran jika permasalahan yang satu ini merupakan program utama Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Dalam setiap pertemuan, orang nomor satu di DKI Jakarta itu tak bosan-bosannya berteriak lantang terkait penanganan masalah sampah ke setiap bawahannya.

Meski wilayah kerjanya tergolong seteril terhadap permasalahan sampah. Tapi rupanya, Unit Pelaksana Teknis - Pusat Promosi dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Hasil Hutan (UPT-P3HPHH), Rawa Belong dan jajarannya tak merasa cepat puas. Sebagai bentuk keseriusannya, sejak tahun 2007 hingga saat ini, mereka sudah melakukan pengolahan sampah maupun limbah.

Menurut Kepala UPT P3HPHH Rawa Belong, Ir. Muljadi, persoalan yang paling mendasar ialah bagaimana meminimalisir timbunan sampah bunga dan daun yang setiap harinya kian bertambah menumpuk. Sehingga, dimulai uji coba melalui pengolahan sampah secara sederhana. Hingga akhirnya menghasilkan peluang pupuk kompos organik yang cukup signifikan.

Sehingga kedepan, P3HPHH Rawa Belong memiliki potensi yang sangat besar, hingga menjadi percontohan atau model pasar bersih dan ramah lingkungan, baik di DKI Jakarta maupun Indonesia. Lantas, menciptakan pasar bunga Rawa Belong yang efisian, sehat dan bersih. Untuk itu diperlukan berbagai upaya yang bermuara pada pemanfaatan sampah organik sebagai bahan baku kompos.

"Ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, peralatan maupun bahan baku, dapat menunjang pasar bersih yang berpotensi untuk dikembangkan. Nah untuk itu, saat inilah waktu yang tepat untuk memulai menjadi "Contoh Pasar Bersih Indonesia". Agar upaya ini cepat tercipta, kita mesti mengakomodir seluruh pelaku yang terlibat di dalamnya," ujar Muljadi.

Misalnya, mulai dari pihak pengelola UPT Rawa Belong, pedagang, Supplier, konsumen dan masyarakat disekitar pasar. Salah satunya dengan memaksa secara terus menerus, mendampingi memberiksn informasi melalui berbagai media dan lain sebagainya, pungkasnya. [bambang/bmb]

Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Mesti Mengacu UU SJSN

JAKARTA - Pembahasan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS ) saat ini masih berlanjut, pemerintah dan DPR mencari solusi terbaik demi perlindungan social bagi seluruh warga masyarakat .[pemerintah tak lagi ngotot mempertahankan keberadaan BUMN sebagai pelaksana pelayanan jaminan sosial. Namun ajuan formulasi baru tetap perlu dikritisi. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Institut Jaminan Sosial Indonesia (IJSI)  Cuncun Jaya  kepada media di Jakarta (29/5).

            Tambahkan, mengacu pada best practice penyelenggaraan jaminan sosial di luar negeri, badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) seharusnya merupakan badan hukum independen . pembentukannya pun sama-sama melalui UU. Menurut dia,sembilan prinsip Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) tidak memuat atau mengatur bahwa BPJS harus berada di mana atau di bawah siapa. “Namun,melihat naskah akademik UU SJSN, jelas bahwa BPJS berada di bawah Presiden yang dibantu DJSN (Dewan Jaminan sosial Nasional), bukan di bawah kementerian tertentu terlebih Kementerian BUMN,“ ujarna

            Pembentukan dua BPJS versi pemerintah, lanjut dia, lebih memenuhi amanat UU SJSN dan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 007/PUU-III/2005 dibandingkan versi DPR yang ingin melebur empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi satu BPJS.  Namun perlu diingat bahwa BPJS harus merupakan transformasi dari empat BUMN yakni Asabri,Askes, Taspen, dan Jamsostek, bukan badan baru seperti yang diinginkan oleh pemerintah. Pembentukan BPJS merupakan amanat UU SJSN yang disahkan pada 2004. Namun, pembahasan Rancangan Undang-Undang BPJS antara pemerintah dan DPR sempat mandek. Ini karena kencangnya tarik ulur seputar status BPJS. Pemerintah terkesan berat melepas penyelenggaraan dan pengelolaan jaminan sosial yang selama ini berada di tangan BUMN berbentuk perusahaan terbatas (PT).
            Jika versi pemerintah belum dapat terima DPR lantaran karakteristik penyelenggaraan jaminan sosial, alternatif dua penyelenggara patut dipertimbangkan, yakni terdiri atas BPJS untuk sektor formal dan BPJS pekerja mandiri. BPJS sektor formal melayani tenaga kerja dalam hubungan kerja yang berjumlah sekitar 35 juta jiwa.Sedangkan BPJS pekerja mandiri menyelenggarakan SJSN untuk petani, nelayan, tukang bakso, pedagang di pasar,kaki lima,dan di sektor informal lainnya yang jumlahnya mencapai sekitar 64 juta orang.
           Sementara , Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengatakan, kelembagaan BPJS masih bisa dikompromikan. Sementara itu,Ketua Panja RUU BPJS Ahmad Nizar Sihab mengungkapkan, pemerintah sudah sepakat bahwa keempat BUMN akan ditransformasikan program dan lembaganya, namun memerlukan masa transisi dalam prosesnya yang akan dibahas di masa bab peralihan. Nizar juga menyatakan bahwa pemerintah sudah sepakat untuk menjadikan BPJS memiliki badan wali amanah. Persoalannya apakah empat BUMN penyelenggara jaminan sosial yang sudah ada dilebur atau tetap eksis tanpa audit karena dibentuk badan baru yang nonprofit.
             Panitia Kerja (Panja) Komisi IX DPR mencatat tujuh hal yang perlu dibahas dengan pemerintah terkait daftar isian masalah (DIM) RUU BPJS dalam rapat tadi malam.Wakil Ketua Panja RUU BPJS Ferdiansyah menjelaskan, tujuh hal yang perlu mendapatkan persamaan persepsi adalah definisi BPJS, jumlah BPJS,badan hukum,organ struktur, masa peralihan, bab kepesertaan,dan sanksi. Menurut Ferdiansyah, jumlah BPJS mengenai fleksibel tunggal atau multi.Sedangkan badan hukum terkait substansi wali amanah. Terkait organ/ struktur,DPR sepakat dengan BPJS di bawah Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Dia mengatakan, masa peralihan dalam RUU BPJS masih menunggu simulasi dari pemerintah. [ leo-bmb]

Akses Jalan Sukabumi - Bogor Rusak Parah

SUKABUMI - KONDISI jalanan mulai dari arah Ciawi, Parungkuda, Cicurug dan Ciawi, yang menghubungkan akses antara provinsi Sukabumi - Bogor, Jawa Barat rusak parah. Tak ayal, kemacetan arus lalu lintas pun tak terhindarkan.
Kemacetan arus lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Belum lagi ketika liburan di akhir pekan, kondisi nya semakin parah. Akibat kondisi jalanan yang serba carut marut, hampir setiap pekan peristiwa kecelakakaanpun tak terelakkan.


Menyikapi seputar persoalan ini, Wakil Ketua Komisi Bidang Pembangunan DPRD Jawa Barat, Ujang  Pahpulwaton menyesalkan kualitas jalan yang  sangat
memprihatinkan tersebut. Apa pasal, karena hampir setiap tahunnya anggota Dewan mengusung anggaran pembangunan di kabupaten Sukabumi. Tapi ironisnya realisasi pembangunannya terkesan asal - asalan.

Untuk itu, kedepan para wakil rakyat berharap agar aparat terkait di kabupaten Sukabumi untuk lebih cermat lagi dalam memilih  kontraktor yang teruji dan bertanggung jawab. Mudah-mudahan dibulan Mei tahun ini kegiatan perbaikan jalan di kabupaten Sukabumi segera terealisasikan, pungkasnya.[dd/ade]

PT Jamsostek ( Persero ) Implementasikan Program K3

JAKARTA - Guna meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja maupun menderita sakit akibat menjalankan aktifitas kerja maka PT Jamsoatek ( Persero ), akan tetap berupaya melakukan sosialisasi Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), program ini berjalan berkat kerjasama dengan Departemaen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Depnakertrans), hal ini disampaikan Dirut PT  Jamsostek (Persero) H. Hotbonar Sinaga kepada sejumlah media di Jakarta, ( 30/5 ).

Menurut Hotbonar, melalui bentuk kerjasama ini, selain bisa mengurangi tingkat kecelakaan kerja, juga mendorong peningkatan kepesertaan Jamsostek “Kita akan terus perbaiki jaringan komunikasi antara Pemerintah dan Jamsostek, maupun pihak perusahaan dan masyarakat luas sehingga bisa mencapai target maksimal dalam menekan kecelakaan kerja dan meningkatkan kepesertaan Jamsostek. Pasalnya masih banyak perusahaan menganggap K3 sebagai beban operasional. Padahal,perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja ditempat kerja adalah merupakan hak azasi setiap pekerja “ ujar Sinaga.

Tambahnya, penerapan dan pelaksanaan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan bagian penting dari perlindungan terhadap lingkungan kerja khususnya perlindungan kepada tenaga kerja.perlu disadari bahwa K3 merupakan salah satu hak dasar pekerja terkait dengan aspek kesejahteraan selain dari hak-hak yang lain termasuk perlindungan upah, jaminan sosial, waktu kerja dan berserikat. Untuk itu, kita mendorong pengawasan pelaksanaan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar , dalam penerapan peraturan K3 , telah melakukan kebijakan tegas dan sosialisasi yang sistematis “ Kita sudah membuat sistim pengawasan baru, salah satunya adalah mendorong pengawasan di bidang K3. Apabila tidak dilaksanakan bisa kita proses secara hukum, katanya.Menurutnya, ada dua sanksi yang diterapkan terhadap perusahaan yang belum melaksanakan sistim menejemen K3. “Ada dua sanksi yakni pertama pembinaan kedua proses hukum sesuai dengan UU.

Muhaimin menyatakan bahwa pemerintah harus bekerja keras karena belum semua perusahaan terutama perusahaan kelas menengah (perusahaan kecil) itu belum menerapkan K3 secara disiplin.Bukan untuk kepentingan pemerintah, tapi untuk kepentingan karyawan dan perusahaan sendiri. Karena itu harus disosialisaikan dan kita akan menegakkan hukum bagi perusahaan yang belum melaksanakan K3, pungkasnya. [leo-bmb]

Tingkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pemerintah Jalin Kerjasama Dengan PT Jamsostek (Persero)

JAKARTA - Menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengungkapkan, sejak Peraturan Presiden No. 21/2010 tentang Pengawas Ketenagakerjaan diterbitkan, maka sistem pengawasan ketenagakerjaan kembali menjadi kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenakertrans.

"Dalam peraturan tersebut, pengawas ketenagakerjaan yang ada di dinas tingkat provinsi, kabupaten/kota wajib memberikan laporan mengenai pengawasan ketenagakerjaan ke pemerintah pusat. Ini yang harus segera disosilisasikan kepada seluruh Dinas Tenaga Kerja seluruh Indonesia," kata Muhaimin ,belum lama ini.

Menurut dia, dengan sistem baru ini, nantinya diharapkan dapat memperbaiki sinergi dan koordinasi pusat dan daerah di bidang ketenagakerjaan, yang selama ini terputus sejak otonomi daerah. Bahkan, untuk mempermudah sinergi dan koordinasi, Kemenakertrans akan membentuk jaringan informasi khusus pengawasan ketenagakerjaan yang menghubungkan antara dinas ketenagakerjaan, Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja, PT Jamsostek serta instasni terkait lainnya.

Selain itu, pimpinan dinas pun harus mengembangkan sistem pengawasan ketenaga kerjaaan secara Utuh dengan menyediakan sumberdaya, sumber dana, sarana dan prasarana serta jaringan Informasi pengawasan ketenagakerjaan. "Para pengawas ketenagakerjaan harus melakukan penegakan hukum ketenagakerjaan bagi perusahaan ytang melakukan pelanggaran peraturan perundangan ketenagakerjaan," kata Muhaimin.

Ditambahkan, dengan meningkatnya kinerja pengawas ketenagakerjaan, maka otomatis akan meningkatkan pemenuhan hak jaminan sosial tenaga kerja, meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta menurunkan angka kecelakaan kerja.

Menurut data Kemenakertrans, kecelakaan kerja selama 2010 menurun dibandingkan tahun sebelumnya, Sampai akhir 2010 tercatat 65.000 kasus kecelakaan kerja. Sedangkan pada tahun 2009 tercatat 96,314 kasus dengan rincian 87,035 sembuh total, 4,380 cacat fungsi, 2, 713 cacat sebagian, 42 cacat total dan 2, 144 meninggal dunia. Sedangkan jumlah pengawasan ketenagakerjaan saat ini berjumlah 2.384 orang yang terdiri dari 1.460 orang pengawas umum, 361 orang pengawas spesialis dan 563 penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Seluruh Pengawas ketenagakerjaan harus mengawasi 216.547 perusahaan yang menjadi objek pengawasan ketenagakerjaan di seluruh Indonesia. Jumlah ini dirasakan kurang untuk mencapai keburuhan ideal sebanyak 3.609 orang, sehingga masih dibutuhkan 1.225 orang pengawas ketenagakerjaan di seluruh Indonesia.

Untuk itu pemerintah akan menambah 210 orang pengawas ketenagakerjaan untuk mengurangi kesenjangan antara kemampuan dan kebutuhan pengawasan . Menakertrans Muhaimin Iskandar ,kemudian menegaskan hal ini kembali pada saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR  di Jakarta (27/5 ), menurutnya saat ini  diperlukan percepatan penambahan pengawas ketenagakerjaan, yakni 90 orang tenaga dengan biaya anggaran pendapatan dan belanja negara, dan 30 orang hasil kerja sama dengan PT Jamsostek , untuk itu dari anggaran pendapatan dan belanja daerah juga disiapkan tenaga pengawas sekitar 90 orang untuk tiga provinsi, yakni Jawa Timur, Riau dan DKI Jakarta dengan setiap daerah sebanyak 30 orang,

Selain itu, perlu ada penguatan kelembagaan pengawas ketenagakerjaan, baik dalam pemberdayaan perusahaan jasa pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas personil K3 sebanyak 14.736 orang yang terdiri dari ahli K3, dokter, petugas, operator dan teknisi.[ Leo-bmb]

H.Hotbonar Sinaga: Dalam Dua Tahun Terakhir Kasus JHT Menurun Pembayaran Klaimpun Bertambah

JAKARTA - Program Jaminan Sosial merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi, dan merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya risiko-risiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja. Risiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh program tersebut terbatas saat terjadi peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua dan meninggal dunia, yang mengakibatkan berkurangnya atau terputusnya penghasilan tenaga kerja dan/atau membutuhkan perawatan medis Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial ini menggunakan mekanisme Asuransi Sosial.

Jumlah kasus yang ditangani PT Jamsostek (Persero) dalam program Jaminan Hari Tua (JHT) dalam dua tahun terakhir menurun. Pada 2009 jumlah kasus JHT mencapai 898.889 kasus, sedangkan selama 2010 sebanyak 867.723 kasus. Dirut PT Jamsostek Hotbonar Sinaga menyatakan hal itu di Jakarta, Jumat (27/5). Kendati kasusnya menurun, namun pembayaran klaim JHT kepada pekerja peserta jaminan sosial tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK)atau tidak lagi bekerja, dalam dua tahun terakhir bertambah.

Pada 2010 mencapai Rp 5,9 triliun atau naik tipis 1,7 persen dibandingkan dengan klaim JHT 2009 yang sebesar Rp 5,8 triliun., selama Januari-Maret 2011, tercatat pembayaran klaim JHT sudah sebanyak Rp1,7 triliun dengan 236.693 kasus.

”Klaim JHT merupakan hak pekerja yang terputus penghasilannya dan dapat diambil apabila tenaga kerja tidak lagi menjadi peserta jamsostek,” ujar Hotbonar. Dikatakan, iuran jaminan sosial tersebut ditanggung perusahaan sebesar 3,7 persen, sedangkan pekerja sebagai peserta menanggung iuran sebesar 2 persen. Dengan demikian iuran keseluruhannya sebesar 5,7 persen.[Leo-bmb]

Ormas Pendekar Banten Tangsel Ogah Terkontaminasi Nuansa Politik Praktis

TANGERANG - Sejumlah pengurus dan Pendekar Banten, utamanya di kawasan Tangerang Selatan (Tangsel), berharap agar Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) ini tetap steril dan tidak terkontaminasi dengan nuansa politik praktis.

Ketua I Pendekar Banten wilayah Tangerang Selatan, Abdul Rochman mengatakan organisasi ini merupakan elemen yang independen, jadi para kader dan pengurus tidak rela jika dimanfaatkan menjadi kendaraan politik oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga kedepan tetap sesuai dengan Visi dan Misi organisasi, sekaligus dipimpin oleh sosok ketua yang amanah dan non politik. Bila perlu dipimpin oleh tokoh putra daerah, tegasnya.

Tingkat kepercayaan sejumlah kader dan pengurus Pendekar Banten sudah pupus akibat tidak komitmennya sang ketua organisasi ini. Ketika mereka berhasil terpilih menjadi anggota Dewan seolah kacang lupa dengan kulitnya.

Bahkan mirisnya lagi tambah Rochman, salah seorang sosok anggota DPRD Tangerang Selatan dari salah satu partai politik dengan mudahnya mengobral janji melalui surat pernyataan tertulis. Misalnya, jika berhasil menjabat anggota Dewan, selama 5 tahun seluruh gajinya (100 persen), tidak akan diambil, sekaligus akan diserahkan kepada masyarakat kabupaten Tangerang atau Tangerang Selatan.

Selain itu dirinya mengaku siap diberhentikan, sekaligus siap mengundurkan diri dari jabatan anggota Dewan, jika melakukan tindakan korupsi dan tidak memperhatikan aspirasi agama dan rakyat kabupaten dan kota Tangerang Selatan. Bahkan, hebatnya lagi sang anggota Dewan itu siap mengundurkan diri jika dirinya dibutuhkan untuk kemajuan agama dan masyarakatnya. Tapi hal itu menurut Rochman janji hanyalah tinggal janji.

"Bukan saja secara organisasi, bahkan saya pribadi juga turut menanggung beban moril akibat janji manis sang anggota Dewan tersebut. Pasalnya, untuk memenangkan sebuah tunder proyek, kami harus mengeluarkan dana sedikitnya Rp.5 juta. Tapi proyek yang dijanjikan itu tak pernah ada juntrungannya, urai Rochman. [bmb/rick]

Untuk Dapatkan Jaminan Sosial, Pemerintah Usulkan Masyarakat Wajib Bayar Iuran

JAKARTA – Jaminan Sosial Nasional , program Pemerintah dan Masyarakat yang bertujuan memberi kepastian jumlah perlindungan kesejahteraan sosial agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Perlindungan ini diperlukan utamanya bila terjadi hilangnya atau berkurangnya pendapatan.

Jaminan sosial merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2. Secara universal jaminan sosial dijamin oleh Pasal 22 dan 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB (1948), dimana Indonesia ikut menandatanganinya. Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus berkembang, seperti terbaca pada Perubahan UUD 45 tahun 2002, Pasal 34 ayat 2, yaitu “Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat….”.

Perlindungan jaminan sosial mengenal beberapa pendekatan yang saling melengkapi yang direncanakan dalam jangka panjang dapat mencakup seluruh rakyat secara bertahap sesuai dengan perkembangan kemampuan ekonomi masyarakat. Pendekatan pertama adalah pendekatan asuransi sosial atau compulsory social insurance, yang dibiayai dari kontribusi/ premi yang dibayarkan oleh setiap tenaga kerja dan atau pemberi kerja. Kontribusi/ premi dimaksud selalu harus dikaitkan dengan tingkat pendapatan/ upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Pendekatan kedua berupa bantuan sosial (social assistance) baik dalam bentuk pemberian bantuan uang tunai maupun pelayanan dengan sumber pembiayan dari negara danbantuan sosial dan masyarakat lainnya.

Saat ini Rancangan Undang Undang  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU.BPJS), sedang proses pembahasan antara Pemerintah dan Pansus DPR RI , pemerintah telah menyodorkan ketentuan mengikat. Dalam pembahasan DIM (daftar inventaris masalah) RUU BPJS,

Menteri Keuangan, Agus Martowardojo menegaskan, layanan yang diberikan hanya jaminan dasar. Peserta pun diwajibkan membayarkan iuran. "Sesuai UU SJSN, yang mendapatkan jaminan kesehatan adalah seluruh penduduk Indonesia. Yang dimaksud penduduk di sini adalah TNI/Polri, masyarakat swasta (pekerja formal), dan informal," ucapnya.

            Dengan hanya mendapatkan jaminan dasar tersebut, memungkinkan masyarakat memperoleh tambahan asuransi lainnya yang dikelola oleh perusahaan BUMN seperti Jamsostek. "Prinsip BPJS setiap peserta harus memasukkan iuran. Yang wajib bayar iuran adalah karyawan, pemberi kerja, pemerintah (yang membayar angsuran TNI, Polri, dan masyarakàt tidak mampu)," jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, BPJS merupakan badan non BUMN maupun bukan konversi dari BUMN yang sudah ada seperti Jamsostek, Taspen maupun asuransi lainnya. Jadi BPJS merupakan badan hukum baru. BPJS nantinya dibagi dua, BPJS satu (jangka pendek) meliputi kesehatan, kecelakaan, dan kematian. BPJS dua (jangka panjang) meliputi pensiunan dan hari tua.

Karena BPJS harus badan hukum baru, maka BUMN lain tidak diubah. Makanya BPJS juga hanya melayani jaminan dasar saja. Kalau ingin dapat layanan tambahan, peserta bisa mendapatkannya di BUMN, misalkan  Jamsostek. "Jadi seorang peserta yang ingin mendapatkan layanan ganda, bisa ke asuransi lainnya. [Leo-bmb]

 

PT. Jamsostek (Persero) Teliti Penerima Santunan Korban Merpati

JAKARTA - Pembayaran santunan oleh PT..Jamsostek kepada korban jatuhnya pesawat Merpati Nusantara Airlines yang jatuh di sekitar Teluk Kamrauw, sekitar 15 mil laut dari Kaimana, Papua Barat, 7 Mei lalu kini sedang dilakukan perifikasi yang mungkin menjadi peserta jaminan sosial tenagakerja. Hal ini disampaikan Direktur Operasi dan Pelayanan Jamsostek, Ahmad Ansyori di Jakarta, Selasa (24/5) , menirutnya, hingga saat ini data-data itu masih terus dikumpulkan dan diharapkan bisa segera tuntas, sehingga jika ada maka santunannya bisa segera diberikan kepada ahli waris.

            Sebelumnya Direktur Utama PT.Jamsostek H.Hotbonar Sinaga menjelaskan , bahwa semua kru pesawat merpati yang nahas tersaebut adalah peserta aktif program jamsostek. Selain itu masih ada kemungkinan penumpang yang lain akan mendapatkan santunan.

PT.Jamsostek ( Persero ) selama 33 tahun berdiri telah memberi santunan untuk program Jaminan Kesehatan Keluarga  sebesar Rp 2.952 triliun dengan 1.783.709 kasus. Besaran jumlah klaim jaminan bagi peserta tergantung dengan besaran upah dari peserta dengan pembayaran 48 bulan gaji.

Sedangkan untuk Jaminan Hari Tua, sepanjang 33 tahun ada 9.842.046 kasus dengan pembayaran sejumlah Rp 32.107 triliun. Sementara untuk JK, terdapat 250.022 kasus dengan jumlah santunan atau jaminan sebesar Rp 1.445 triliun. Untuk tahun 2010 (hingga Desember 2010) Jamsostek telah membayarkan jaminan kepada peserta sebesar Rp 7,34 triliun dengan total kasus sebanyak 19.586.069 kasus. [Leo-bmb]

 

Puluhan Mitra ICC Flexipremi Sambut Antusias Acara SBI di Cafe Apung

JAKARTA – Sebersitpun tak pernah terbayangkan sebelumnya kalau penggunaan pulsa yang dilakukan Indra Kusumarini (37 tahun), warga perumahan Witana Harja Pamulang, Kota Tangerang, provinsi Banten itu sangat boros. Apa pasal, dalam pemakaian sarana komunikasi melalui telepon genggam produk luar negeri, wanita paruh baya itu harus rela merogoh koceknya sedikitnya Rp.2 juta dalam sebulan.

Ketika disinggung diseputar alasan penggunaan pulsa sebesar itu, mantan pramugari pesawat Garuda ini dengan jujur mengaku untuk kepentingan aktifitas bisnis dan berbagai kegiatan lainnya. Misalnya, usaha bus pariwisata, kegiatan koperasi, salon, bimbingan belajar, serta komunitas sebagai aktivis peduli lingkungan kebersihan di Tangerang Selatan. Dan seabrek kegiatan lainnya yang harus menggunakan sarana pulsa.

Namun belakang Indra terperangah, dirinya setengah tak percaya ketika beralih menggunakan produksi dalam negeri, yakni ICC Flexipremi. Produksi dalam negeri yang satu ini jauh lebih irit, pasalnya nol persen pulsa pun bisa menelpon gratis sesama pengguna ICC Flexipremi. Pembelian pulsa yang sebelumnya sangat boros, kini Indra hanya mengeluarkan anggaran 570 ribu dalam sebulan. Alias mengirit kos pengeluaran hampir 1.3 juta dalam setiap bulannya. Mantan pramugari Garuda ini berharap agar jaringan Flexi di kawasan Tanjung Karang, Liwa dan Lampung lebih dimaksimalkan. “Jika jaringan Telkom Flexi di wilayah ini sudah optimal, tidak menutup kemungkinan seluruh karyawan pariwisata yang saya kelola akan menggunakan ICC Flexipremi,” ujar Indra penuh semangat.

Di kesempatan yang sama puluhan mitra Smelta Flexipremi secara antusias mengikuti acara Sharing Bisnis ICC (SBI), yang digelar di Kafe Apong Pamulang, Rabu,(25/5). Acara yang dibawakan Mentor handal Rafi, Sodikin dan Haerul itu mendapat apresiasi dari seluruh peserta. Misalnya, Vieka mengaku gembira karena prestasi gemilangnya, hingga berhasil mendapatkan hadiah satu unit HP Black Barry dari PT. Smelta (Seputih Melati Permata). Karena, dirinya mampu merekrut mitra baru sejumlah 20 orang dalam satu Minggu.
Acara semakin haru ketika Rafi memberikan kejutan hadiah berupa satu unit HP Ivio C-500 bermerk “Flexi Muslim” kepada komandan Milis Team 88 Muslimin. “Hal ini sebagai bentuk terima kasih, sekaligus apresiasi. Karena berkat polesan pak Muslimin sebagai pimpinan Milis, yang mana beliau tak pernah surut dalam memberikan motivasi, sehingga mampu menyatukan berbagai golongan,” pungkas Rafi. [bambang/tim]
nit HP Black Barry dari PT. Smelta (Seputih Melati Permata). Karena, dirinya mampu merekrut mitra baru sejumlah 20 orang dalam satu Minggu.

Acara semakin haru ketika Rafi memberikan kejutan hadiah berupa satu unit HP Ivio C-500 bermerk “Flexi Muslim” kepada komandan Milis Team 88 Muslimin. “Hal ini sebagai bentuk terima kasih, sekaligus apresiasi. Karena berkat polesan pak Muslimin sebagai pimpinan Milis, yang mana beliau tak pernah surut dalam memberikan motivasi, sehingga mampu menyatukan berbagai golongan,” pungkas Rafi. [bambang/tim]

Pengakuan Jujur Seorang Mantan Pramugari Pengguna ICC Flexipremi

JAKARTA - Sebersitpun tak pernah terbayangkan sebelumnya kalau penggunaan pulsa yang dilakukan Indra Kusumarini (37 tahun), warga perumahan Witana Harja Pamulang, Kota Tangerang, provinsi Banten itu sangat boros. Apa pasal, dalam pemakaian sarana komunikasi melalui telepon genggam produk luar negeri, wanita paruh baya itu harus rela merogoh koceknya sedikitnya Rp.2 juta dalam sebulan.

Ketika disinggung diseputar alasan penggunaan pulsa sebesar itu, mantan pramugari pesawat Garuda ini dengan jujur mengaku untuk kepentingan aktifitas bisnis dan berbagai kegiatan lainnya. Misalnya, usaha bus pariwisata, kegiatan koperasi, salon, bimbingan belajar, serta komunitas sebagai aktivis peduli lingkungan kebersihan di Tangerang Selatan. Dan seabrek kegiatan lainnya yang harus menggunakan sarana pulsa.

Namun belakang Indra terperangah, dirinya setengah tak percaya ketika beralih menggunakan produksi dalam negeri, yakni ICC Flexipremi. Produksi dalam negeri yang satu ini jauh lebih irit, pasalnya nol persen pulsa pun bisa menelpon gratis sesama pengguna ICC Flexipremi. Pembelian pulsa yang sebelumnya sangat boros, kini Indra hanya mengeluarkan anggaran 570 ribu dalam sebulan. Alias mengirit kos pengeluaran hampir 1.3 juta dalam setiap bulannya. Mantan pramugari Garuda ini berharap agar jaringan Flexi di kawasan Tanjung Karang, Liwa dan Lampung lebih dimaksimalkan. "Jika jaringan Telkom Flexi di wilayah ini sudah optimal, tidak menutup kemungkinan seluruh karyawan pariwisata yang saya kelola akan menggunakan ICC Flexipremi," ujar Indra penuh semangat.

Di kesempatan yang sama puluhan mitra Smelta Flexipremi secara antusias mengikuti acara Sharing Bisnis ICC (SBI), yang digelar di Kafe Apong Pamulang, Rabu,(25/5). Acara yang dibawakan Mentor handal Rafi, Sodikin dan Haerul itu mendapat apresiasi dari seluruh peserta. Misalnya, Vieka mengaku gembira karena prestasi gemilangnya, hingga berhasil mendapatkan hadiah satu unit HP Black Barry dari PT. Smelta (Seputih Melati Permata). Karena, dirinya mampu merekrut mitra baru sejumlah 20 orang dalam satu Minggu.

Acara semakin haru ketika Rafi memberikan kejutan hadiah berupa satu unit HP Ivio C-500 bermerk "Flexi Muslim" kepada komandan Milis Team 88 Muslimin. "Hal ini sebagai bentuk terima kasih, sekaligus apresiasi. Karena berkat polesan pak Muslimin sebagai pimpinan Milis, yang mana beliau tak pernah surut dalam memberikan motivasi, sehingga mampu menyatukan berbagai golongan," pungkas Rafi. [bambang/tim]

Pemerintah Bentuk Badan Baru Jadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

JAKARTA - Dengan pertimbangan matang dan efisiensi biaya , akhirnya pemerintah mengambil keputusan ,bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS ) haruslah berdiri sendiri ,artinya kalau sebelumnya terbentuk opini bahwa pemerintah akan i mengkonversi dua BUMN penyelenggara asuransi, yaitu Jamsostek dan Askes menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sudah terbantahkan. empat BUMN yaitu Askes, Jamsostek, Taspen, dan Asabri, tidak diganggu dengan terbentuknya BPJS. dan tetap berdiri sendiri, berjalan seperti biasa. badan yang akan dibentuk adalah  badan baru, dengan iuran baru, hal ini disampaikan Menteri Keuangan Agus Martowardojo  kepada wartawan di sela-sela rapat dengan Panitia Khusus RUU BPJS di DPR, Selasa (24/5).,menurutnya ,dalam draf baru, ada dua badan yang dibentuk, yaitu pertama yang menyangkut kesehatan, kecelakaan, dan kematian. Sedangkan yang kedua adalah jaminan hari tua dan pensiun,

            Menurutnya , BPJS yang baru itu prinsipnya memberikan pelayanan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk kebutuhan yang sifatnya dasar. Ada dua BPJS yang akan dibentuk, yaitu BPJS yang bersifat jangka pendek yaitu kesehatan, kecelakaan,dan kematian. Kemudian kedua, BPJS yang bersifat jangka panjang, yaitu pensiun dan jaminan hari tua. "Kita mulai dengan kesehatan dulu,”ujarnya.

            Pemerintah tidak akan serta-merta meleburkan BUMN yang selama ini sudah menyelenggarakan jaminan sosial menjadi BPJS sebagaimana diusulkan PDR. "Kita tidak bisa buru-buru agar instansi-instansi seperti Jamsostek, Askes, Taspen atau pun Asabri langsung dilebur, karena sudah punya stakeholder yang luas. Dan stakeholder itu harus diberikan pelayanan dengan baik dan sistemnya sudah berjalan," ujarnya. [ Leo-bmb ]

Eh Ada Kepiting Dibalik Batu Kementerian PU Ngotot Bentuk LPJKN Versi Permen

JAKARTA - Saat ini Pengurus Pusat Forum Komunikasi Masyarakat Jasa Kontruksi melakukan penelitian terkait data anggaran BPK dan SDM Kementerian Umum tahun anggaran 2008 - 2010. Misalnya, anggaran pada tahun 2008 sebesar Rp.204.550.300.000. Tahun anggaran 2009 sebesar Rp.235.000.000.000. Tahun 2010 sebesar Rp.210.724.821.000. Sedangkan tahun anggaran 2011 sebesar Rp.650.280.121.000. Ironisnya, Pagu anggaran pada 2009 di lokasi DKI Jakarta, baik Balai maupun pusat pelatihan tahun 2010, Satker BPK dan SDM kode Satkernya terjadi perbedaan. Kata ketua umum FKMJKI, Adherie Zulfikri Situmpul di Jakarta, Rabu, (25/5).

Masih menurut Adherie, penggunaan anggaran tersebut jelas tidak mencapai sasaran dan tujuan, sekaligus hanya menghamburkan anggaran dari APBN Kementerian Pekerjaaan Umum (PU), yang dinilai cuma-cuma saja. Berdasarkan kajian FKMJKI untuk kedua kode satker 630891 dan 622280 tahun anggaran 2009, sekaligus tahun 2010 dinilai tidak tepat sasaran.

Hal senada juga diungkapkan Sekjend FKMJKI R.Hasudungan Sihombing, jika melihat serangkaian kejadian itu, sudah sewajarnya jika Kementerian PU dikritisi pihak FKMJKI. Terutama terkait pelaksanaan pencabutan Peraturan Pemerintah No. 04 tahun 2010 yang hingga saat ini belum ada realisasinya. Padahal, MA telah membuat putusan Judicial Review No.II/P.HUM/2010, tegasnya.

"Hingga detik ini mereka masih juga ngotot dan bertahan untuk membentuk LPJKN versi Pemerintah (Kementerian PU), hal tersebut diduga untuk menutupi kebobrokan terkait penyerapan anggaran dana yang kami duga berindikasikan KKN. Adakah dugaan itu benar, untuk itu kami berharap agar diberikan klarifikasinya," tegas Adherie. [bmb]

Hati - Hati, Jalanan KH Hasyim Ashari Cileduk Raya Licin dan Berlubang

JAKARTA - Warga di Kota Tangerang, Banten mengeluhkan sarana jalan di KH. Hasyim Ashari, Cileduk Raya. Pasalnya, jalanan tersebut licin dan berlubang. Lantaran kondisi yang serba carut marut, tak ayal warga yang melintasi jalanan tersebut jatuh tergelincir. Selain itu juga mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas. Apalagi kalau kondisi hujan, tak sedikit warga tergelincir berjatuhan.

Misalnya, menimpa warga bernama Juharman yang kerap disapa Opung, warga RT.05/RW.06 Perumahan Kunciran Indah, Pinang, Kota Tangerang. Akibat peristiwa tersebut korban mengalami luka-luka di kepala dan bagian kaki.

Warga berharap agar aparat dan instansi terkait segera merealisasikan sarana jalanan tersebut. Saat ini Walikota Kota Tangerang Wahidin Halim tengah getol - getolnya menata wilayah. Tapi ironisnya, masih terdapat sarana jalanan yang sangat memprihatinkan. Untuk itu diharapkan agar pihak pemerintah kota Tangerang cepat tanggap terhadap keluhan warga masyarakat. Sehingga mampu meminimalisir jatuhnya korban. [Erick-findy]

Demi Suksesnya BPJS PT Jamsostek (Persero) Siap Dikonversi

JAKARTA - Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tangung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara, Indonesia seperti halnya berbagai negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yakni jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal , kemudian saat ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial santer dibahas pemerintah maupun DPR RI , semua ini adalah demi kesejahteraan rakyat. 

Menteri Keuangan Agus Martowardojo, menyebutkan bahwasanya pemerintah akan mengonversi perusahaan jaminan dengan berlakunya UU BPJS. pemerintah berniat membangun dua BPJS bertahap. tahap awal BPJS perlindungan kesehatan, kecelakaan kerja, dan kematian , untuk kebijakan tersebut pemerintah akan menyuntikkan modal awal Rp 2 triliun.

 

Dalam rapat panitia khusus (pansus) RUU BPJS, pemerintah meminta 143 daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan UUU BPJS untuk dihapus dan sebagian di antaranya disubstansikan ke dalam daftar lainnya. Menteri Keuangan menyatakan, terdapat 263 DIM yang siap dibahas dalam RUU BPJS itu. Dari jumlah DIM tersebut, ada 18 DIM dengan tanggapan tetap, ada 42 DIM yang mengalami perubahan redaksional, ada 25 DIM perubahan substansi dan 55 DIM penambahan substansi.

 

Manahggapi hal ini , Direktur Operasi dan Pelayanan PT.Jamsostek ( Persero ) Ahmad Ansyori,  menyatakan kesiapanya dikonversi dan bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang ditunjuk. Hal itu didasarkan pada prinsip terselenggaranya perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat. pihaknya akan melakukan hal itu untuk menyukseskan kebijakan tersebut. [ Leo-bmb ]

PT Jamsostek (Persero), Perluas Kepesertaan Pada Pekerja Sektor Ekonomi Informal

JAKARTA – Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tangung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara, Indonesia seperti halnya berbagai negara berkembang lainnya.

Jika sebelumnya program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yakni jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal , maka saat ini  PT Jamsostek memperluas cakupan pelayanan dan skema jaminan sosial kepada pekerja sektor informal (luar hubungan kerja/LHK). Menurut Direktur Utama PT. Jamsostek H.Hotbonar Sinaga, potensi peserta dari pekerja informal mencapai 67,86 juta orang, tetapi baru 223.000 ( data Bulan Oktober 2010 ) pekerja informal yang menjadi peserta. Padahal, potensi kepesertaan dari pekerja Informal jauh lebih besar dibandingkan dengan pekerja formal yang hanya 30 juta orang.  "Namun, terdapat sejumlah kendala yang membuat kepesertaan Jamsostek dari pekerja informal masih minim. Kemajuan atau tambahan peserta dari pekerja informal terlihat tidak merata di seluruh kantor cabang Jamsostek. Bahkan, pertumbuhannya tergolong lamban," katanya .

Kiprah Perseroan yang mengedepankan kepentingan dan hak normative Tenaga Kerja di Indonesia terus berlanjut. Sampai saat ini, PT Jamsostek (Persero) memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya.

Dengan penyelenggaraan yang makin maju, program Jamsostek tidak hanya bermanfaat kepada pekerja dan pengusaha tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian bagi kesejahteraan masyarakat dan perkembangan masa depan bangsa.

Perluasan kepesertaan Jamsostek kepada pekerja sektor ekonomi informal ini mendapat  sambutan positif dari pemerintah daerah , karena dengan adanya program perluasan keanggotaan kepada pekerja informal , diharapkan dapat meningkatkan ekonomi lokal. [Leo – bmb]

 

PT .Jamsostek (Persero) Targetkan Dana Pengelolaan Rp 114 Triliun

JAKARTA – Peningkatan hasil investasi Jamsostek pada 2011 akan meningkat, hal ini didorong terkait maraknya pasar saham dan penyertaan saham oleh perusahaan BUMN ini . "Kita mengharapkan hasil investasi perseroan akan terus tumbuh yang disesuaikan dengan pilihan aset investasi," kata Direktur Investasi Jamsostek Elvyn G Massasya, di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (12/5).

              Menurutnya, hasil investasi terbesar untuk Jamsostek akan diperoleh dari hasil alokasi pada obligasi yang mencapai 41,6 persen dari total dana kelolaan perusahaan tersebut. Selanjutnya, kontributor terbesar hasil investasi berasal dari dana pensiun sebesar 31 persen, saham 21 persen, dan sisanya atau sekitar 6,4 persen pada reksa dana, properti, dan penyertaan. PT Jamsostek (Persero) menargetkan hasil investasi selama 2011 sebesar 11 triliun rupiah. Meski naik tipis dari tahun 2010, target hasil investasi tersebut tergolong konservatif jika dibandingkan dengan dana kelolaan perusahaan penyedia jaminan sosial untuk tenaga kerja tersebut yang telah mencapai 101,2 triliun rupiah.
            Dia optimistis Jamsostek akan dapat mencapai target tersebut dengan melihat realisasi kinerja di kuartal I~2011. Dalam tiga bulan pertama tahun ini saja, hasil investasi Jamsostek telah mencapai 2,99 triliun rupiah, atau sekitar 27,18 persen dari target sepanjang tahun.

JAKARTA – Peningkatan hasil investasi Jamsostek pada 2011 akan meningkat, hal ini didorong terkait maraknya pasar saham dan penyertaan saham oleh perusahaan BUMN ini . "Kita mengharapkan hasil investasi perseroan akan terus tumbuh yang disesuaikan dengan pilihan aset investasi," kata Direktur Investasi Jamsostek Elvyn G Massasya, di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (12/5).

Lebih lanjut, Elvyn menjelaskan total dana kelolaan Jamsostek pada akhir kuartal I~2011 telah mencapai 101,2 triliun rupiah. Jumlah tersebut meningkat dari posisi akhir 2010 sebesar 98 triliun rupiah, terutama akibat adanya hasil investasi perusahaan sebesar 2,99 triliun rupiah. "Total dana kelolaan sepanjang 2011 ditargetkan mencapai 114 triliun rupiah, meningkat dari tahun 2010 yang hanya 98 triliun rupiah," ujarnya. Menurutnya, selain obligasi, saham, deposito, reksa dana properti, dan penyertaan, Jamsostek sedang mempertimbangkan berinvestasi dalam bentuk sukuk. "Tentu kita lihat situasinya. Sukuk juga akan dijadikan sebagai alokasi investasi," ujarnya. [Leo-bmb]

PT Jamsostek (Persero) Berikan Santunan Kru Pesawat Merpati

JAKARTA – Pesawat Merpati Nusantara MA-60 Sabtu lalu jatuh dari ketinggian 15.000 kaki ke laut di dekat Bandara Utarom atau Bandara Kaimana, Papua Barat. Pesawat naas tersebut terbang dari Sorong menuju Kaimana. Korban tewas seluruhnya terdiri dari 18 orang dewasa, 1 anak-anak, 2 bayi, dan 6 kru pesawat.

 
Diketahui semua awak pesawat yang tersebut merupakan peserta aktif Jamsostek. Hal ini disampaikan  Direktur Operasional PT Jamsostek Ahmad Anshori kepada wartawan. Ia menjelaskan PT Merpati merupakan peserta aktif program jamsostek. “Jika seluruh laporan dan data kecelakaan kerja para korban sudah kami terima, santunan bisa segera diserahkan. Jumlah santunan yang akan diterima memang tidak bisa menggantikan nyawa yang hilang, tapi mudah-mudahan bisa mengurangi beban keluarganya, ” kata Anshori. Atas nama PT Jamsostek menyampaikan duka cita atas musibah yang menimpa karyawan Merpati.

Direktur Utama PT Jamsostek Hotbonar Sinaga menyatakan, kini tinggal menunggu kesiapan dari keluarga Kapten Pilot Purwadi Wahyu, Co Pilot Paul Napp, Pramugari Sumaryati, Indriana Puspasari, Mekanik Joko dan Yonas Ihalau. Kecelakaan itu juga menewaskan 19 penumpang. Saat ini PT Jamsostek tengah menunggu perkembangan pendataan terhadap korban. Apabila diantara korban tersebut ternyata adalah juga sebagai peserta Jamsostek, maka kepada keluarga yang ditinggalkan juga akan diberikan santunan sebagaimana dengan kru Garuda yang telah terdata. [Leo-bmb]

Peserta Jamsostek Dapatkan Fasilitas Uang Muka Kepemilikan Rumah Rp 50 Juta

JAKARTA - Peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( Jamsostek ) saat ini mendapat penambahan jumlah pinjaman untuk uang muka kepemilikan rumah , kalau sebelumnya ,pinjaman yang dialokasikan PT.Jamsostek kepada pesertanya adalah sebesar duapuluh juta rupiah , saat ini, akan ditingkatkan menjadi lima puluh juta rupiah. Hal ini disampaikan Direktur Operasional dan Pelayanan PT Jamsostek Ahmad Ansyori, Pinjaman uang muka rumah  ini menurutnya , menjadi salah satu program dari dana peningkatan kesejahteraan peserta yang memberikan pinjaman kepada tenaga kerja peserta jamsostek melalui fasilitas kredit pemilikan rumah dari perbankan,” katanya,
            Sejak 1999 sampai dengan 2010, PT Jamsostek mengucurkan dana PUMP sekitar Rp596,42 miliar kepada sedikitnya 76.173 orang peserta, sedangkan pada tahun ini diperkirakan dana itu disalurkan sebesar Rp220 miliar.

Menurut Ansyori dana PUMP merupakan bagian dari dana peningkatan kesejahteraan peserta (DPKP) yang termasuk kategori dana bergulir berupa pinjaman dan untuk dana yang sama dengan kategori investasi jangka panjang adalah pembangunan rumah susun sewa, serta pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan. DPKP menjadi satu bentuk konkrit dari program corporate social responsibility kami, bahkan jika melihat besaran dana yang disalurkan, ternyata lebih besar dari ukuran CSR yang umumnya diberikan perusahaan swasta, dana peningkatan kesejahteraan peserta ini ,tahun 2010 disalurkan sebesar Rp171,56 miliar  [ Leo-bmb ]

Tahun 2011 PT Jamsostek ( Persero ) Targetkan Dana Investasi Rp11 Triliun

JAKARTA – Dana investasi PT Jamsostek (Persero) untuk tahun anggaran 2011 akan ditingkatkan menjadi Rp.11 Triliun , target tersebut diperlirakan dapat tercapai dan masih rasinal, hal ini disampaikan oleh Direktur Investasi PT.Jamsostek ( Persero) Elvyn G Masassya kepada media di Jakarta ( 12/5). Peningkatan tersebutsebesar menurutnya mencapai 7,84  persen menjadi Rp11 triliun dibanding tahun lalu sekira Rp10,2 triliun.demikian halnya untuk  target dana kelolaan investasi hingga akhir tahun ini ditargetkan meningkat 16,33 persen atau Rp16 triliun menjadi Rp114 triliun dari tahun sebelumnya Rp98 triliun, dari target dana kelolaan investasi tersebut sekira 20-22 persen atau Rp22,8 triliun-Rp25,08 triliun dialokasikan ke saham, obligasi sekira 44-48 persen atau sebesar Rp50,16 triliun-Rp54,72 triliun.Untuk Investasi dalam bentuk  deposito sekira 28-31 persen atau antara Rp31,92 triliun-Rp35,34 triliun, sisanya akan dialokasikan untuk properti .

Selain investasi tersebut, menurutnya ,PT.Jamsostek tetap berkomitmen menyalurkan dananya untuk fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit , Perumahan . yang nantinya akan tetap mengacu kepada asset lahan milik Jamsostek yang saat ini perlu dilakukan pemanfaatan secara maksimal, dana investasi tersebut menurut Alvyn akan dialokasikan sebesar Rp.0.5 Triliun.

Demikian juga Investasi dalam bisnis perbankan PT. Jamsostek telah melakukan kerjasama  dengan Bank Bukopin  untuk penyaluran KPR dan uang muka perumahan. Adapun kerja sama dengan BTN untuk penyaluran uang muka perusahaan. [ Leo-bmb]

 

PT.Jamsostek Tingkatkan Kesejahteraan Peserta

JAKARTA – Jaminan sosial ketenagakerjaan  sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 3 Tahun 1992 tentang perlindungan bagi pekerja dan keluarganya dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan atau dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja karena sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal. Dengan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

                PT Jamsostek (Persero) sebagai badan penyelenggara program Jamsostek, berperan serta dalam upaya peningkatan kesejahteraan peserta berupa dukungan antara lain terhadap perumahan, pendidikan, pelatihan pekerja dan fasilitas, sarana kesehatan bagi para pekerja peserta program Jamsostek, sehingga diharapkan dapat menjadi dukungan langsung pada upaya peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan keluarganya.
                Untuk mewujudkan tujuan tersebut, mulai tahun 1996, atas laba bersih yang diperoleh oleh PT Jamsostek (Persero) sebagian disishkan dan dihimpun dalam bentuk Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) yang dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta program Jamsostek.

                Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta atau disingkat DPKP merupakan dana yang dihimpun dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta program Jamsostek yang diambil dari sebagian dana hasil keuntungan PT. Jamsostek (Persero). Program ini juga memberikan dampak positif meningkatkan kinerja PT Jamsostek dalam hal pelayanan publik, sekaligus mendorong minat kepesertaan Jamsostek..
                Hak pemerintah berupa dividen dikembalikan kepada peserta, untuk dipergunakan meningkatkan kesejahteraan dan kepentingan pekerja yang menjadi peserta program jaminan sosial tenaga kerja. Dividen yamg tidak disetor ke pemerintah tersebut, harus dimanfaatkan untuk mendukung program-program Jamsostek. Ini lah bentuk nyata kebijakan pemerintah meningkatkan kesejahteraan pekerja. Sebuah komitmen mengabdi untuk pekerja.
Dana tersebut nantinya bisa dipergunakan untuk pinjaman uang muka perumahan dengan bunga yang sangat rendah, beasiswa bagi anak peserta Jamsostek, pinjaman untuk koperasi karyawan, bantuan fasilitas pelayanan kesehatan, bantuan pelatihan tenaga kerja, bantuan untuk pekerja, pinjaman untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta program yang menyentuh langsung pekerja lainnya.
                Manajemen PT Jamsostek Persero berkomitmen melayani pekerja. Salah satunya terbukti dengan semakin besarnya  dan banyaknya program Dana Peningkatan Kesejahteraan Pekerja (DPKP).Program-program DPKP yang sudah dilaksanakan terdiri dari dua jenis yaitu DPKP bergulir (dikembalikan) dan DPKP tidak bergulir (hibah). Ini lah bentuk kongkret program corporate social responsibility (CSR) PT Jamsostek. Bahkan kalau melihat besaran dana yang digelontorkan, lebih besar dari ukuran biasa CSR yang umumnya disalurkan perusahaan. Sebuah bentuk nyata pengabdian kepada pekerja.

                Tahun 2010, dana DPKP yang disalurkan sebesar Rp 171,562 miliar. Secara akumulasi sejak adanya DPKP hingga realisasi s/d Desember 2010 telah tersalurkan dana DPKP sebesar Rp. 1,03 triliun. Tahun 2011, bakal disalurkan sebesar Rp. 437 miliar dengan proporsi 70 persen bergulir dan 30 persen tidak bergulir.

Saat ini "Uang Muka Perumahan yang dapat diperoleh anggota, hingga 20 juta dengan bunga efektif 6%, jangka waktu pengembaliannya selama sepuluh tahun. Dan direncanakan ditahun 2011 jamsostek akan meningkatkan jumlah pinjaman PUMP hingga Rp.50 juta. Sejak 1999 sampai 2010, Jamsostek sudah mengucurkan dana PUMP  sekitar Rp 596,424 miliar kepada 76.173 pekerja peserta Jamsostek.

                Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP) adalah salah satu program dari Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) yang memberikan pinjaman sebagian Uang Muka Perumahan kepada tenaga kerja peserta Jamsostek untuk pemenuhan kebutuhan perumahan melalui fasilitas KPR dari perbankan. Tujuan dari PUMP ini adalah untuk membantu Tenaga Kerja peserta program Jamsostek dalam rangka pemilikan rumah melalui KPR perbankan.

                Tahun  ini rencana penyaluran dana untuk rusunawa sebesar Rp.150 miliar , dan PUMP sebesar Rp. 220 miliar "Kami juga akan mengucurkan untuk pinjaman koperasi karyawan sekitar Rp 6,4 miliar, pinjaman provider kesehatan Rp 3 miliar, bantuan kesehatan sebesar Rp. 3,6 miliar , bidang pendidikan, berupa beasiswa sebesar Rp.29,4 miliar .dan pelatihan tenaga kerja sebesar Rp 1,8 miliar.[Leo-bmb]

Menajubkan, Ditengah Samudera Pantai Selatan Terdapat Benda Menyerupai Tugu Monas

SEBERSIT pun tak pernah terbayangkan sebelumnya, jika si penulis artikel ini diajak kunjungan di sejumlah petilasan dan lokasi yang bernuansa mistis dan religius.

Saat itu, Rabu, 11 Mei 2011, di sebuah lokasi Padepokan di kawasan Kunciran Kota Tangerang, Banten, si penulis bersama puluhan teman lainnya asyik berbincang-bincang berbagai hal pengalaman. Sekaligus, mencari solusi agar bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi yang hampir setiap hari menghantui kehidupan masyarakat, utamanya kalangan bawah.

Meski di lokasi lesehan nan sederhana, namun obrolan itu penuh dengan makna. Bahkan semakin tercipta sebuah kebersamaaan. Ditengah-tengah obrolan hangat itu hadir pula sejumlah staf dan pimpinan perusahaan PT Smelta.

Tak disangka, jika di akhir penutupan riungan itu tiba-tiba si penulis dan kedua orang teman itu ditunjuk, sekaligus mendapatkan sebuah amanah dari sang Dirut Perusahaan tersebut, agar esok jam 00.5 pagi, kala itu Rabu, 11 Mei 2011, ketiga orang itu diminta hadir di lokasi perusahaan nya yang terletak di Beji, Kampung Baru, Depok.

Bagi ketiga orang yang bukan siapa-siapa, ditunjuk dan dipercaya oleh seorang sosok Direktur Utama merupakan hal yang luar biasa. Tapi mengingat ada sebuah pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan, akhirnya satu rekan urung hadir. Sebagai bentuk loyalitas dan keseriusan terhadap orang yang memberikan amanah tersebut, meski sedikitpun belum tidur dan tak membawa perbekalan, tapi kami tetap meluncur di kegelapan malam. Satu jam perjalanan dengan mengendarai sepeda motor, akhirnya sampailah tujuan di kantor perusahaan tersebut.

Dalam benak berpikir bahwa rencana pemanggilan terhadap ketiga orang, ditambah dengan empat orang berikut sang Dirut tersebut hanya sekedar pertemuan biasa, tapi lagi-lagi tak disangka dan tak diduga, kalau ternyata sang bos mengajak pelesiran ke kawasan pantai selatan di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat, tepatnya dimana dulu tempat petilasan bung Karno yang dipandu oleh protokoler Sekretariat Negara di lokasi penginapan itu.

Siang sesampai ditujuan begitu takjub melihat kebesaran Tuhan. Apalagi ketika melihat secara langsung gemuruhnya ombak, hingga membuat hati begitu ikut bergemuruh. "Gemuruh ombak sadarkan sombongku". Tatkala malam yang hening itu tiba, rombongan dengan dipandu oleh sang penjaga  bersama-sama melakukan meditasi disebuah ruangan tempat penginapan itu.

Usai melakukan meditasi rombongan bergesan menuju tempat bermalam yang letaknyapun sangat berdekatan. Rombongan terpisah menjadi bagian, empat orang melalui akses jalan depan. Sementara, si penulis dan pak Dirut melewati pintu belakang yang letaknya berdekatan dengan pantai selatan itu.

Si penulis terhentak ketika secara mendadak pak Sugeng Pujiono (Dirut,red), tiba-tiba mengarahkan telunjuknya ke tengah-tengah samudera. "Mas anda melihat benda aneh ditengah samudera tidak. Didekat pantai terdapat empat unit listrik yang warnanya putih bersinar. Tapi ada satu listrik sang warna nyalanya sangat berbeda. Kalau tidak percaya tolong perhatikan dengan seksama, apa keanehan yang sedang terjadi ditengah samudera Pantai Selatan itu," ujar Sugeng dengan nada serius.

Sesuai petunjuk pak Sugeng, dengan rasa penasaran si penulis pun mengarahkan pandangannya ketengah laut. Ternyata apa yang dikatakan oleh sahabat yang satu ini memang benar adanya. "Bahwa ada sebuah benda berwarna kuning menyala menyerupai Tugu Monas terdapat ditengah-tengah Laut Selatan". Sungguh menyesal luar biasa ketika kamera ketinggalan alias tak terbawa, sehingga tak mengabadikan fenomena menajubkan seperti ini, sesalku.

Menurut akal sehat jelas tidak mungkin ada listrik di tengah samudera, mungkin kalau seperti empat listrik yang adanya dipinggir pantai seperti yang sebelumnya dilihat jelas masuk logika, pikirku dalam hati. Berarti ini merupakan sebuah keagungan Tuhan. "Mas jangan-jangan ini apa mercu suar atau pintu masuk kerajaan Nyi Roro Kidul (Ratu Pantai Selatan)," bisik pak Sugeng. Allahu Alam. [bambang s]

Wisata Spiritual Bangkitkan Rasa Kebangsaan dan Nasionalisme

Lantaran prihatin melihat bangsa yg semakin terpuruk, Ustadz Zibhie Al-Jawawi, pria berusia 46 tahun, kelahiran Pasuruan Jawa Timur, akhirnya merasa terpanggil turut peduli untuk membenahi bangsa tercinta ini.

Untuk memulai perjalanan wisata spiritualnya, pria yang telah dikarunia 6 orang anak ini mengambil lokasi yang dianggap cocok untuk melakukan meditasi, yakni di Pesisir Patilasan yang dulu pernah disinggahi Paduka Ir. Soekarno, di istana Kepresidenan Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Karena tempat ini dinilai sesuai dengan kehidupan pada masa silamnya.

Selain diruang pribadi paduka mantan Presiden pertama di negeri ini. Kemudian, pria ini melanjutkan perjalanan spiritualnya di kamar 308 yg mana penuh aroma mistik dan religius.

Ditengah meditasinya, seorang pria yang kerap dipanggil Ustadz Zibhie dikalangan pejabat dan artis ternama ini mengaku mengalami sejumlah kejadian aneh alias diluar kemampuan akal manusia. Misalnya, terjadi peristiwa aneh, yang mana sarana spritual berupa janur kuning bergoyang dengan sendirinya meski tanpa ditiup angin.

Bukan itu saja, bahkan yang lebih membuat terbelalak dan mengejutkan lagi, di dalam kamar dengan ornamen dominan berwarna hijau itu terdapat bara yg tiba-tiba bisa loncat dengan sendirinya tanpa ada seseorang yang memindahkannya, jelas saksi mata yang enggan disebutkan identitasnya.

Semakin bertambah lengkaplah serangkaian peristiwa aneh itu tatkala kedua orang saksi mata menyaksikan kejadian menajubkan. Berkat keagungan Tuhan bahwa di tengah samudera pantai laut selatan itu muncul benda menyerupai tugu Monas.

Menurut Ustadz Zibhie, orang hidup di dunia ini apa kata dalangNya. Yaitu, Allah SWT, bahwa kita merupakan wayang yang hanya sekedar menjalani hingga pentas kehidupan telah berakhir. Dalam upaya menjalani hidup hingga sang pencipta memanggilNya. Untuk mencapai hidup yang haqiqi di alam kelanggengan.

Pasalnya, di dunia ini hanya merupakan bunga tidur. Sementara, kenyataan saat ini kita masih tertidur, hingga waktunya kita dibangunkan oleh sang pencipta untuk menghadapi hidup yang sebenarnya, alias bukan di alam mimpi, akhirnya sang pencipta memanggil kita. Sehingga, tak menjadi beban, ketika sang pencipta membangunkan untuk memulai kehidupan yg sebenarnya. Untuk itu, ayo bangsaku jangan terlalu banyak tidur. Mari sadar, bahwa semua tanggung jawab ini ada di pundak kita. Karena bangsa ini menunggu generasi muda yg berjiwa "Kebangsaan dan Nasionalisme". Merdeka..[bmb]

Wisata Spiritual Bangkitkan Rasa Kebangsaan dan Nasionalisme

Lantaran prihatin melihat bangsa yg semakin terpuruk, Ustadz Zibhie Al-Jawawi, pria berusia 46 tahun, kelahiran Pasuruan Jawa Timur, akhirnya merasa terpanggil turut peduli untuk membenahi bangsa tercinta ini.

Untuk memulai perjalanan wisata spiritualnya, pria yang telah dikarunia 6 orang anak ini mengambil lokasi yang dianggap cocok untuk melakukan meditasi, yakni di Pesisir Patilasan yang dulu pernah disinggahi Paduka Ir. Soekarno, di istana Kepresidenan Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Karena tempat ini dinilai sesuai dengan kehidupan pada masa silamnya.

Selain diruang pribadi paduka mantan Presiden pertama di negeri ini. Kemudian, pria ini melanjutkan perjalanan spiritualnya di kamar 308 yg mana penuh aroma mistik dan religius.

Ditengah meditasinya, seorang pria yang kerap dipanggil Ustadz Zibhie dikalangan pejabat dan artis ternama ini mengaku mengalami sejumlah kejadian aneh alias diluar kemampuan akal manusia. Misalnya, terjadi peristiwa aneh, yang mana sarana spritual berupa janur kuning bergoyang dengan sendirinya meski tanpa ditiup angin.

Bukan itu saja, bahkan yang lebih membuat terbelalak dan mengejutkan lagi, di dalam kamar dengan ornamen dominan berwarna hijau itu terdapat bara yg tiba-tiba bisa loncat dengan sendirinya tanpa ada seseorang yang memindahkannya, jelas saksi mata yang enggan disebutkan identitasnya.

Semakin bertambah lengkaplah serangkaian peristiwa aneh itu tatkala kedua orang saksi mata menyaksikan kejadian menajubkan. Berkat keagungan Tuhan bahwa di tengah samudera pantai laut selatan itu muncul benda menyerupai tugu Monas.

Menurut Ustadz Zibhie, orang hidup di dunia ini apa kata dalangNya. Yaitu, Allah SWT, bahwa kita merupakan wayang yang hanya sekedar menjalani hingga pentas kehidupan telah berakhir. Dalam upaya menjalani hidup hingga sang pencipta memanggilNya. Untuk mencapai hidup yang haqiqi di alam kelanggengan.

Pasalnya, di dunia ini hanya merupakan bunga tidur. Sementara, kenyataan saat ini kita masih tertidur, hingga waktunya kita dibangunkan oleh sang pencipta untuk menghadapi hidup yang sebenarnya, alias bukan di alam mimpi, akhirnya sang pencipta memanggil kita. Sehingga, tak menjadi beban, ketika sang pencipta membangunkan untuk memulai kehidupan yg sebenarnya. Untuk itu, ayo bangsaku jangan terlalu banyak tidur. Mari sadar, bahwa semua tanggung jawab ini ada di pundak kita. Karena bangsa ini menunggu generasi muda yg berjiwa "Kebangsaan dan Nasionalisme". Merdeka..[bmb]

Wisata Spitual Bangkitkan Rasa Kebangsaan dan Nasionalisme

Lantaran prihatin melihat bangsa yg semakin terpuruk, Ustadz Zibhie Al-Jawawi, pria berusia 46 tahun, kelahiran Pasuruan Jawa Timur, akhirnya merasa terpanggil turut peduli untuk membenahi bangsa tercinta ini.

Untuk memulai perjalanan wisata spiritualnya, pria yang telah dikarunia 6 orang anak ini mengambil lokasi yang dianggap cocok untuk melakukan meditasi, yakni di Pesisir Patilasan yang dulu pernah disinggahi Paduka Ir. Soekarno, di istana Kepresidenan Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Karena tempat ini dinilai sesuai dengan kehidupan pada masa silamnya.

Selain diruang pribadi paduka mantan Presiden pertama di negeri ini. Kemudian, pria ini melanjutkan perjalanan spiritualnya di kamar 308 yg mana penuh aroma mistik dan religius.

Ditengah meditasinya, seorang pria yang kerap dipanggil Ustadz Zibhie dikalangan pejabat dan artis ternama ini mengaku mengalami sejumlah kejadian aneh alias diluar kemampuan akal manusia. Misalnya, terjadi peristiwa aneh, yang mana sarana spritual berupa janur kuning bergoyang dengan sendirinya meski tanpa ditiup angin.

Bukan itu saja, bahkan yang lebih membuat terbelalak dan mengejutkan lagi, di dalam kamar dengan ornamen dominan berwarna hijau itu terdapat bara yg tiba-tiba bisa loncat dengan sendirinya tanpa ada seseorang yang memindahkannya, jelas saksi mata yang enggan disebutkan identitasnya.

Semakin bertambah lengkaplah serangkaian peristiwa aneh itu tatkala kedua orang saksi mata menyaksikan kejadian menajubkan. Berkat keagungan Tuhan bahwa di tengah samudera pantai laut selatan itu muncul benda menyerupai tugu Monas.

Menurut Ustadz Zibhie, orang hidup di dunia ini apa kata dalangNya. Yaitu, Allah SWT, bahwa kita merupakan wayang yang hanya sekedar menjalani hingga pentas kehidupan telah berakhir. Dalam upaya menjalani hidup hingga sang pencipta memanggilNya. Untuk mencapai hidup yang haqiqi di alam kelanggengan.

Pasalnya, di dunia ini hanya merupakan bunga tidur. Sementara, kenyataan saat ini kita masih tertidur, hingga waktunya kita dibangunkan oleh sang pencipta untuk menghadapi hidup yang sebenarnya, alias bukan di alam mimpi. Pada akhirnya sang pencipta memanggil kita, sehingga tak menjadi sebuah beban, ketika sang pencipta membangunkan untuk memulai kehidupan yg sebenarnya. Untuk itu, ayo bangsaku jangan terlalu banyak tidur. Mari sadar, bahwa semua tanggung jawab ini ada di pundak kita. Karena bangsa ini menunggu generasi muda yg berjiwa "Kebangsaan dan Nasionalisme". Merdeka..[***]

Ratusan Peserta OMB Gairahkan PT Smelta Telkom Flexi

JAKARTA - Kehadiran ratusan peserta Orientasi Mitra Baru (OMB), yang datang dari berbagai penjuru provinsi di tanah air mampu menggairahkan acara yang digelar PT Smelta Telkom Flexi, di gedung Telkom, jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur, Minggu, (15/5).

Kegiatan OMB yang dikemas dengan apik melalui pendidikan dan pelatihan itu, ke depan, para peserta akan diciptakan menjadi seorang leader handal, sekaligus mampu dalam penguasaan produk Flexi. Sehingga, para leader itu mampu memberikan sosialisasi yang positif terhadap masyarakat di tanah air untuk mencintai produksi dalam negeri, utamanya pengguna Flexi. Apalagi dalam waktu dekat ini PT Smelta akan menurunkan produk terbaru Android Tablet dan Black Berry (BB) original, yang harganya pun jauh lebih murah dari yang termurah.

Dalam kesempatan itu pihak pimpinan Smelta mengaku cukup bangga dengan keberadaan mitra ICC Flexifremi yang tergabung dalam Milis. Yakni, Ewako88, Elang Medan, Green, Wong Pitu7 dan puluhan Milis lainnya. Bahkan, pimpinan PT Smelta cukup terharu dengan keberadaan Team 88 yang dikomandoi oleh Muslimin. Karena, mereka dinilai mampu membuat hidup di lingkungan PT Smelta, tandasnya.[bambang/bmb]

BPJS Kental Nuansa Kepentingan

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang (RUU), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang dibahas di Komisi IX DPR RI dinilai kental dengan nuansa kepentingan politik maupun golongan. bahkan terkesan melenceng dari materi subtansif. Pembahasan BPJS antara Pemerintah dengan DPR masih alot. Pasalnya, pemerintah mengizinkan pembentukan serta aturan yang mengatur BPJS yang juga ditetapkan dalam RUU. Pembahasan lain yang belum mendapatkan titik temu terkait status BPJS apakah berbentuk BUMN atau non BUMN, BPJS tunggal atau beberapa BPJS serta aspek keuangan. Hal ini untuk memastikan bahwa secara fiskal, pelaksanaan BPJS dapat ditopang oleh anggaran dan belanja negara.

Di seluruh dunia sangat bervariasi mengenai model penyelenggaraan program jaminan sosial, "no one single system, no one size fit for all".Karena itu,sangat terbuka bagi pilihan-pilihan mengenai bentuk badan hukum yang dikehendaki. Pilihan badan hukum program jaminan sosial di Indonesia adalah BUMN karena pemerintah masih memandang BUMN relatif masih solid dan akuntabel, sedangkan kekuatan publik masih belum relatif berdaya(empower). Jadi kalau negara mau melepaskan otoritas dalam pengelolaan jaminan sosial, perlu dikalkulasi secara cermat tingkat kesiapan dan konsolidasinya.

Kondisi saat ini terkesan ada perebutan kepentingan dalam pembahasan RUU BPJS, berlarut-larutnya perdebatan tentang status hukum BPJS merupakan bukti nyata kentalnya nuansa kepentingan.Namun, hasilnya hingga saat ini tetap saja tidak ada kemajuan dan para pihak yang memiliki kepentingan terus berdebat, semestinya reformasi jaminan sosial haruslah bertitik tolak pada cakupan pelayanan, desain program, kapasitas fiskal, serta tata kelola. Namun yang diributkan hingga saat ini masih terkait status dan jumlah BPJS. Hal ini diungkapkan ketua umum serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Abdul Latif Algaff di acara peringatan HUT ke-12 Serikat Pekerja Jamsostek (SPJ), di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, (13/5).

"Apabila hal ini berlarut-larut dan selalu saja kepentingan yang mengemuka dan mengabaikan aspek teknis. Ini justru akan memperburuk upaya mereformasi jaminan sosial yang diinginkan. Karena itu,jika mencermati draft RUU BPJS versi DPR, yang mana terdapat sejumlah poin yang bertentangan dengan substansi UU Nomor 40 Tahun 2010 tentang SJSN.
'jika kami cermati, substansi UU SJSN banyak kelemahannya secara fundamental. Fakta empirisnya jelas, karena UU SJSN masih dikaji kembali di mahkamah konstitusi," ucap Latif yang juga mantan ketua umum serikat pekerja PT Jamsostek (SPJ), ini.

Masih kata Latif, kalau mau jujur sebenarnya bentuk korporasi relatif lebih maju dibandingkan dengan bentuk badan hukum lainya, misalnya dalam hal regulasi,governance, efisiensi, produktivitas, ukuran-ukuran kehasilan kunci, organisasi & tanggung jawab yang jelas. Faktanya, 4 BPJS yang berbentuk badan hukum BUMN terus menunjukan kinerja yang baik, regulasiyang jelas,standar good governance yang tinggi, menjaga keamanan dan pengembangan dana investasi, sehingga dapat memberikan benefit yang bagus kepada peserta Bukankah saat ini di seluruh dunia cenderung menuju enterpreneurial government. Karena badan-badan publik cenderung boros dan menghabiskan anggaran, tandasnya.

Pemerintah berjanji akan segera menyelessaikan RUU BPJS yang hingga saat ini masih terhambat, pada pemasalahan daftar inventarisasi masalah(DIM). Permasalahan DIM sudah dibahas pada level menteri dan sedang menunggu fatwa mahkamah agung.
Pembicaraan RUU BPJS , khususnya DIM, akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi masa kini. Yang paling utama pemerintah dan DPR sepakat untuk mendiskusikan. Namun, kita akan susun dulu dalam bentuk DIM, dan ini akan kita bahas. Saya ingin tegaskan status terakhir belum bisa diinformasikan. Tapi niat pemerintah dan DPR akan mendiskusikan DIM, kata menteri keuangan Agus Mantowaedojo. [Leo-bmb]

---

Hati - hati, Jalan Benda Baru Pamulang Licin dan Berlubang Puluhan Warga Tergelincir

JAKARTA - Kondisi jalanan di jalan Inpres RT.04/RW.09 Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan provinsi Banten sangat memprihatinkan. Ironis memang, padahal jalanan tersebut merupakan akses menuju perumahan elit Vila Dago Pamulang. Selain itu, letaknya pun sangat berdekatan dengan calon kantor Walikota Tangerang Selatan, yakni di jalan Maruga, Pamulang. Sementara, disisi lain jalanan tersebut becek dan berlubang.

Belum lagi disaat kondisi hujan, jalanan menanjak itu semakin licin, hingga membahayakan bagi pengguna jalan. Lantaran kondisi yang serba carut - marut, tak ayal puluhan warga yang melintas di kawasan itu jatuh bergelimpangan.

Sejumlah warga di kawasan Benda Baru berharap, agar aparat dan instansi terkait segera merealisasikan pembangunan akses jalan tersebut. Karena, sedikitnya sudah lima tahun, warga disuguhi  pemandangan yang tidak nyaman. [bmb]