Spektakuler, Festival Bunga Rawa Belong Pecahkan Rekor MURI, Terbesar di Indonesia Bahkan Dunia

JAKARTA - Sederet rangkaian festival serupa akan terus digelar setiap tahunnya. Sebanyak dua kali, yakni di Hari Ultah Jakarta dan satu lagi di akhir tahun yang biasanya berupa festival bunga sekaligus festival budaya Rawa Belong. Misi penyelenggara promosi tetap membentuk image Rawa Belong sebagai destinasi wisata bunga yang berkualitas di Jakarta. Sebab itu, pengembangan promosi berupa peningkatan mutu dan kualitas bunga di Pasar Rawa Belong terus dikembangkan. satu di Hari Ultah Jakarta dan satu lagi di akhir tahun yang biasanya berupa festival bunga sekaligus festival budaya Rawa Belong. Festival bunga 2013 yang digelar Pusat Promosi Bunga Rawa Belong di mulai 4 hingga 6 Desember. Acara spaktakuler itu bertema "Semarak Bunga Crysant Untuk Jakarta Baru". Pameran rekor MURI melalui kursus merangkai bunga dengan jumlah 1.000 orang peserta. Yakni, meliputi lomba merangkai bunga, pertunjukan seni budaya Betawi, serta lelang bunga potong dan tanaman. Kata Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Pusat Promosi Bunga Rawa Belong, Kamis, (5/12). Pada kesempatan itu Irine Joko Widodo mengatakan, mengingat hari ini pak Jokowi tengah mengikuti tiga acara sekaligus,  sehingga beliau tidak bisa hadir ditengah-tengah pedagang bunga Rawa Belong. Dalam hal ini pak Jokowi menyampaikan salam hormat. Apapun, pak Jokowi tetap konsen dan peduli terhadap para pedagang bunga Rawa Belong. "Dengan digelarnya festival bunga ini, tentunya saya memberikan apresiasi buat pak Mulyadi selaku kepala UPT Rawa Belong yang selalu eksis  dan melakukan berbagai terobosan", ujar Irine Joko Widodo.  Festival yang sudah digelar selama 5 tahun belakangan ini, menurut Mulyadi, Kepala UPT Pusat Promosi dan Pemasaran Holtikultura Pasar Rawa Belong, pantas untuk dikembangkan. Mengingat Rawa Belong sudah cukup dikenal baik di skala penjualan nasional maupun internasional sebagai sentra penjualan bunga terbesar. "Seperti yang kita tahu, sebagian besar kebutuhan bunga di seluruh nusantara ini hingga 80 persen disupplay dari Rawa Belong," ujarnya disela-sela acara, kemarin. Isteri Gubernur Jokowi itu mengamini apa  yang disampaikan  ibu kepala Dinas, ada tiga komponen penting yang harus dilakukan. Dalam hal ini tentunya Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta. Lantas, dunia usaha a tau suaka. Dan kemudian yang tidal kalah penting, masyarakat yang harus menjadi "The Dream Team" yang kuat.  Sehingga dapat dilakukan apa  yang menjadi misi Gubernur, yakni melakukan kegiatan yang beroretasi kepada kepentingan publik. "Untuk itu, mari kita jadikan Jakarta ini Kota Wisata Bunga. Kalau saja festival maupun gebyar bunga seperti ini diadakan rutin setiap tahun saya yakin produsen dan para florist ini akan terangkat nilai ekonominya", pesannya. Sementara itu Jaya Suprana selaku ketua Museum Rekor Indonesia (MURI), mengatakan, festival maupun gebyar bunga yang diadakan UPT Rawa Belong ini bukan saja terbesar di Indonesia, tetapi di dunia. (titin s/bmb)

Spektakuler, Festival Bunga Rawa Belong Pecahkan Rekor MURI

JAKARTA - Misi penyelenggara promosi tetap membentuk image Rawa Belong sebagai destinasi wisata bunga yang berkualitas di Jakarta. Sebab itu, pengembangan promosi berupa peningkatan mutu dan kualitas bunga di Pasar Rawa Belong terus dikembangkan. Ia menegaskan, sederet rangkaian festival serupa akan terus digelar setiap tahunnya. Sebanyak dua kali, satu di Hari Ultah Jakarta dan satu lagi di akhir tahun yang biasanya berupa festival bunga sekaligus festival budaya Rawa Belong. Festival bunga 2013 yang digelar Pusat Promosi Bunga Rawa Belong di mulai 4 hingga 6 Desember. Acara spaktakuler itu bertema "Semarak Bunga Crysant Untuk Jakarta Baru". Pameran rekor MURI melalui kursus merangkai bunga dengan jumlah 1.000 orang peserta. Yakni, meliputi lomba merangkai bunga, pertunjukan seni budaya Betawi, serta lelang bunga potong dan tanaman. Kata Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Pusat Promosi Bunga Rawa Belong, Kamis, (5/12). Pada kesempatan itu Irine Joko Widodo mengatakan, mengingat hari ini pak Jokowi tengah mengikuti tiga acara sekaligus,  sehingga beliau tidak bisa hadir ditengah-tengah pedagang bunga Rawa Belong. Dalam hal ini pak Jokowi menyampaikan salam hormat. Apapun, pak Jokowi tetap konsen dan peduli terhadap para pedagang bunga Rawa Belong. "Dengan digelarnya festival bunga ini, tentunya saya memberikan apresiasi buat pak Mulyadi selaku kepala UPT Rawa Belong yang selalu eksis  dan melakukan berbagai terobosan", ujar Irine Joko Widodo.  Isteri Gubernur Jokowi itu mengamini apa  yang disampaikan  ibu kepala Dinas, ada tiga komponen penting yang harus dilakukan. Dalam hal ini tentunya Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta. Lantas, dunia usaha a tau suaka. Dan kemudian yang tidal kalah penting, masyarakat yang harus menjadi "The Dream Team" yang kuat.  Sehingga dapat dilakukan apa  yang menjadi misi Gubernur, yakni melakukan kegiatan yang beroretasi kepada kepentingan publik. "Untuk itu, mari kita jadikan Jakarta ini Kota Wisata Bunga. Kalau saja festival maupun gebyar bunga seperti ini diadakan rutin setiap tahun saya yakin produsen dan para florist ini akan terangkat nilai ekonominya", pesannya. Sementara itu Jaya Suprana selaku ketua Museum Rekor Indonesia (MURI), mengatakan, festival maupun gebyar bunga yang diadakan UPT Rawa Belong ini bukan saja terbesar di Indonesia, tetapi di dunia. Saat wartawan ReNas mengkonfirmasikan stament Jaya Suprana, kepala UPT Rawa Belong Muljadi mengatakan, apa yang diungkapkan ketua MURI cukup beralasan, pasalnya di manca negara jarang sekali diadakan kegiatan  seperti ini. Sementara di Rawa Belong rutin menggelar even festival maupun gebyar bunga, pungkasnya.(titin s)

Spektakuler, Festival Bunga Rawa Belong Pecahkan Rekor MURI

JAKARTA - Misi penyelenggara promosi tetap membentuk image Rawa Belong sebagai destinasi wisata bunga yang berkualitas di Jakarta. Sebab itu, pengembangan promosi berupa peningkatan mutu dan kualitas bunga di Pasar Rawa Belong terus dikembangkan. Ia menegaskan, sederet rangkaian festival serupa akan terus digelar setiap tahunnya. Sebanyak dua kali, satu di Hari Ultah Jakarta dan satu lagi di akhir tahun yang biasanya berupa festival bunga sekaligus festival budaya Rawa Belong. Festival bunga 2013 yang digelar Pusat Promosi Bunga Rawa Belong di mulai 4 hingga 6 Desember. Acara spaktakuler itu bertema "Semarak Bunga Crysant Untuk Jakarta Baru". Pameran rekor MURI melalui kursus merangkai bunga dengan jumlah 1.000 orang peserta. Yakni, meliputi lomba merangkai bunga, pertunjukan seni budaya Betawi, serta lelang bunga potong dan tanaman. Kata Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Pusat Promosi Bunga Rawa Belong, Kamis, (5/12). Pada kesempatan itu Irine Joko Widodo mengatakan, mengingat hari ini pak Jokowi tengah mengikuti tiga acara sekaligus,  sehingga beliau tidak bisa hadir ditengah-tengah pedagang bunga Rawa Belong. Dalam hal ini pak Jokowi menyampaikan salam hormat. Apapun, pak Jokowi tetap konsen dan peduli terhadap para pedagang bunga Rawa Belong. "Dengan digelarnya festival bunga ini, tentunya saya memberikan apresiasi buat pak Mulyadi selaku kepala UPT Rawa Belong yang selalu eksis  dan melakukan berbagai terobosan", ujar Irine Joko Widodo.  Isteri Gubernur Jokowi itu mengamini apa  yang disampaikan  ibu kepala Dinas, ada tiga komponen penting yang harus dilakukan. Dalam hal ini tentunya Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta. Lantas, dunia usaha a tau suaka. Dan kemudian yang tidal kalah penting, masyarakat yang harus menjadi "The Dream Team" yang kuat.  Sehingga dapat dilakukan apa  yang menjadi misi Gubernur, yakni melakukan kegiatan yang beroretasi kepada kepentingan publik. "Untuk itu, mari kita jadikan Jakarta ini Kota Wisata Bunga. Kalau saja festival maupun gebyar bunga seperti ini diadakan rutin setiap tahun saya yakin produsen dan para florist ini akan terangkat nilai ekonominya", pesannya. Sementara itu Jaya Suprana selaku ketua Museum Rekor Indonesia (MURI), mengatakan, festival maupun gebyar bunga yang diadakan UPT Rawa Belong ini bukan saja terbesar di Indonesia, tetapi di dunia. Saat wartawan ReNas mengkonfirmasikan stament Jaya Suprana, kepala UPT Rawa Belong Muljadi mengatakan, apa yang diungkapkan ketua MURI cukup beralasan, pasalnya di manca negara jarang sekali diadakan kegiatan  seperti ini. Sementara di Rawa Belong rutin menggelar even festival maupun gebyar bunga, pungkasnya. (titin s)

Arshaf Pembalap Cilik Pukau Pengunjung Monas

Jakarta - Monumen Nasional (Monas), merupakan sarana hiburan merakyat bagi warga ibukota Jakarta dan sekitarnya. Selain untuk bersantai ria bersama keluarga, lokasi tersebut oleh warga ibukota juga dimanfaatkan untuk olah raga dan berbagai kegiatan positif lainnya. Untuk mengasah bakatnya, hampir setiap hari Sabtu dan Minggu sore, Arshaf Khairul Azzam bocah cilik berusia 4 tahun, tinggal di RT. 13/RW. 03, Kota Bambu Utara, Jakarta Barat itu rajin latihan menunggang motor mini kesayanggannya. Berkat suport dari kedua orang tuannya Ryan Antono (23 thn) dan Nur Anisa (21 thn), putra kesayangannya itu piawai mununggang motor. Bak seorang pembalap, bocah cilik itu melakukan atraksi diatas motor hingga mampu memukau para pengunjung di Monas baru - baru ini. Ryan Antono orang tua Arshaf, mengaku jika anaknya baru dua bulan ini rajin latihan balapan di Monas. Tapi Arshaf sudah mampu mengendarai motor hingga dapat melakukan atraksi dan manuver ketika melaju kencang. Ryan sangat berharap agar nantinya Arshaf berhasil menjadi pembalap handal yang berguna bagi keluarga, nusa dan bangsa. "Saya pengen jadi pembalap terkenal om", ujar Arshaf kepada media ini.. "Meski baru berusia 4 tahun, tapi anak itu sudah punya bakat yang luar biasa, kalau bisa diorbit bang. Siapa tahu pihak pemerintah menyalurkan bakat maupun mengakomodir potensi yang dimiliki bocah cilik tersebut, ujar Budi salah seorang pengunjung Monas. (bmb)

LSM Plang - RI Temukan Dugaan Mark Up Anggaran di Lingkungan Kantor Walikota Jakbar

Jakarta atuan kerja perangkat daerah, dalam hal ini bagiaun umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Barat, pejabat lelang dan pejabat pembuat komitmen (PPK), disinyalir melakukan penggelembungan (Mark Up), anggaran terkait pelaksanaan proyek pemasangan TV LED Blok A dan B kantor walikota Jakarta Barat pada Desember 2012 lalu. Tak ayal, akibat ulah oknum di lingkungan kantor walikota Jakarta Barat tersebut merugikan negara yang jumlahnya tidak sedikit, yakni antara 2 hingga 3 miliar rupiah. Untuk itu, Kejaksaan Negeri diharapkan tanggap atas dugaan kasus ini untuk secepatnya melakukan penyelidikan terhadap pihak - pihak terkait dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sesuai dengan tujuan dari hukum acara pidana untuk mencari, menemukan sekaligus menggali kebenaran materi (materielle warheid), yang sesungguhnya. Hal ini diungkapkan Jonser, SH ketua umum DPP LSM PLANG RI kepada FPRM, di kantor sekretariat jalan Dr. Latumenten II, Jelambar, Jakarta Barat, Selasa, (1/09). Masih menurut Jonser, dugaan Mark Up anggaran dalam proyek tersebut dengan nilai Pagu Paket Rp.7.000.000.000,-. Nilai HPS Paket Rp. 6.813.926.609,-. Sementara pihak pemenang lelang PT.Subota International Contractor. Harga penawaran lelang Rp.6.068.097.563,-. Serangkaian hal yang dianggap janggal, hingga timbul pertanyaan yang sangant menggeletik. Adakah perencanaan maupun penyusunan paket kegiatan pemasangan TV LED dengan biaya anggaran yang fantastis itu sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan sekaligus kepentingan warga utamanya masyarakat Jakarta Barat. Sementara itu, kepala bagian umum dan protokol setko administrasi Jakarta Barat Haryanto dalam statmentnya di salah satu media Online, menyatakan, "jika keberadaan kedua TV yang engan anggdibuat daran 2012 sebesar Rp. 500 juta di jaman era digital Led TV sengaja dipasang untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi seputar kebijakan pemprov DKI Jakarta berupa monorail. MRT, program KB, Pemilu dan lain sebagainya. "Jika menganalisa dan mencermati statment tersebut, maka kami berpendapat manfaat dari LED TV itu tidak benar dirasakan masyarakat, lantaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan warga Jakarta Barat", tandas Jonser. (bmb/ttn)

Wow, SDN Kebonrejo 1 Magelang "Dekat di Hati" Ukir Prestasi 8 Besar Nilai Ebta Murni Se-antero Kabupaten

Magelang – Ujian Nasional (UN), hajatan pendidikan yang diselenggarakan negara melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan belakangan ini, menunjukkan prestasi yang gemilang. Keberhasilan ini tak lepas dari kerja keras instansi terkait, para guru dan murid. Jadi tidaklah heran jika Sekolah Dasar Negeri (SDN), Kebonrejo 1, kecamatan Salaman, Magelang, Jawa Tengah dalam pelaksanaan Ujian Nasional baru-baru ini mampu menggukir prestasi yang mengembirakan. Lantaran keuletan dan kerja kerasnya sekolahan ini menduduki urutan 8 dari 950 Sekolah Dasar se-kabupaten Magelang dengan Nilai Epta Murni 26,98. Salah satu Sekolah Dasar yang mempunyai Motto “DEKAT DI HATI”, tentunya Motto atau semboyan ini bukan semata isapan jempol. Namun benar-benar telah menggukir prestasi yang mampu mengharumkan nama baik sekolah, nusa maupun bangsa. Dengan polesan tenaga pengajar yang profesional, Sekolah Dasar itu tampak bersih dan tertata rapi. Dengan jumlah 14 orang guru, dan terdapat 171 orang murid. Kepala sekolah dan para guru mampu menjaga keseimbagan antara Peppda dan Islami. Ini terbukti pernah menjadi juara tingkat kabupaten dibidang seni yakni, Moco Pat Islami, pada tahun 2010 lalu hingga langganan menjadi juara di tingkat kecamatan. Menurut Marhaban S.pd yang sekaligus Kepala Sekolah Dasar Negeri Kebonrejo 1 ini, kedepan akan terus meningkatkan kualitas pendidikan serta prestasinya. Sebagai bentuk keseriusannya, pada tahun Ajaran Baru 2013 – 2014 ini dilakukan pendaftaran GRATIS bagi calon siswa. (A.Ikhwan/bmb)

Dengan Nomor Induk Kependudukan e-KTP Percepat Pelayanan Jamsostek

JAKARTA FPRM - PT Jamsostek (Persero) melakukan Grand Launching Aplikasi verifikasi klaim Jamsostek dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Biometrik di Menara Jamsostek Jakarta Selatan pada Kamis (20/6/2013). Direktur Utama Jamsostek, Elvyn G. Masassya menuturkan aplikasi ini akan mempercepat pelayanan klaim kepada peserta Jamsostek dan menjaga keakuratan penerima klaim. "Aplikasi ini merupakan tindak lanjut perjanjian kerja sama dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada April lalu," kata dia dalam keterangan tertulisnya. Pada aplikasi ini, data NIK menjadi kunci verikasi data peserta Jamsostek yang akan mengambil Jaminan Hari Tua (JHT). Pada acara tersebut, penggunaan aplikasi verifikasi klaim diperagakan kepada undangan yang hadir, dengan menunjukkan pelayanan klaim JHT di Kantor Cabang Setiabudi dan Kantor Cabang Bandung I. "Aplikasi ini akan digunakan di seluruh kantor cabang Jamsostek," ungkap Elvyn. Dia menjelakan, NIK tersebut nantinya akan berperan penting dalam operasional BPJS. Selain dipergunakan untuk memverifikasi klaim Jamsostek, data tersebut juga akan dimanfaatkan untuk memudahkan peserta Jamsostek untuk melakukan pendaftaran kepesertaan, pembuatan smard card guna mendapatkan akses informasi seputar Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan manfaat tambahan (additional benefit). Di samping itu, BPJS Ketenagakerjaaan juga dapat meningkatkan pengawasan pelaksanaan jaminan sosial dan menerapkan sanksi adminstratif kepada pengusaha yang melanggar ketentuan perundangan tentang Jaminan sosial tenaga kerja.[leo bmb ]

Perluasan Kepesertaan Jamsostek Pekerja Informal Dapat Masuk Jamsostek

JAKARTA : PT Jamsostek yang selama ini hanya melayani pekerja sektor formal dengan kepesertaan mencapai 28 juta orang. Namun dari total peserta itu hanya 11,3 juta orang yang aktif membayar. Untuk memperbaiki pencapaian perusahaan menjelang transformasi menjadi badan publik itu Saat ini PT Jamsostek akan membuka 800 kanal layanan yang terdiri atas ATM dan website. Fasilitas itu akan mempermudah perusahaan atau perorangan mendaftar menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Saat ini potensi pekerja sektor informal di lirik untuk menjadi peserta Jamsostek , karena jumlahnya pun cukup besar, mencapai 70 juta lebih (45 persen) mayoritas beraktifitas di Jakarta. Direktur Utama PT. Jamsostek Evlyn Massasya , mengatakan, transformasi Jamsostek menjadi BPJS idiupayakan berlangsung lancar. Pemerintah bersama pihak terkait masih menggodok sejumlah aturan, Menurutnya , menjadi peserta jamsostek bukan hanya sektor formal,akan tetapi informal juga berhak. Jamsotek menargetkan perolehan peserta yang mencapai 100 juta lebih untuk masuk jamsostek. Saat ini sektor formal mencapai 40 juta pekerja. Sektor informal lebih besar lagi lebih dari 70 juta. Ini potensi yang harus digarap. Untuk itu, perlu cara yang efektif mengedukasi masyarakat agar mereka mau menjadi peserta dan tahu manfaat yang didapat kelak. Ada persepsi peserta jamsostek hanya pekerja diperusahaan. Padahal pekerja informal seperti tukang ojek,nelayan, pedagang, buruh kasar juga bisa masuk Jamsostek secara mandiri. Hanya saja, metode koleksi iurannya harus dilakukan dalam bentuk paguyuban, atau kelompok tertentu untuk memudahkan. Kita belum buka pendaftaran secara individu. Karena sulit untuk mengoleksi iurannya. Makanya kita anjurkan melalui kelompok atau paguyuban. Seperti pedagang, katanya,yang mempekerjakan 5 orang saja bisa mendaftar.Dengan membentuk wadah sendiri, Jamsostek, akan lebih mudah,efektif. Dan efisien dalam melakukan pendaftaran dan menginformasikan manfaat yang didapat peserta. Dengan begitu, masyarakat paham, menjadi peserta bukan sekadar kewajiban, tetapi kebutuhan.[leo bmb]

Dengan Nomor Induk Kependudukan e-KTP Percepat Pelayanan Jamsostek

JAKARTA FPRM - PT Jamsostek (Persero) melakukan Grand Launching Aplikasi verifikasi klaim Jamsostek dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Biometrik di Menara Jamsostek Jakarta Selatan pada Kamis (20/6/2013). Direktur Utama Jamsostek, Elvyn G. Masassya menuturkan aplikasi ini akan mempercepat pelayanan klaim kepada peserta Jamsostek dan menjaga keakuratan penerima klaim. "Aplikasi ini merupakan tindak lanjut perjanjian kerja sama dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada April lalu," kata dia dalam keterangan tertulisnya. Pada aplikasi ini, data NIK menjadi kunci verikasi data peserta Jamsostek yang akan mengambil Jaminan Hari Tua (JHT). Pada acara tersebut, penggunaan aplikasi verifikasi klaim diperagakan kepada undangan yang hadir, dengan menunjukkan pelayanan klaim JHT di Kantor Cabang Setiabudi dan Kantor Cabang Bandung I. "Aplikasi ini akan digunakan di seluruh kantor cabang Jamsostek," ungkap Elvyn. Dia menjelakan, NIK tersebut nantinya akan berperan penting dalam operasional BPJS. Selain dipergunakan untuk memverifikasi klaim Jamsostek, data tersebut juga akan dimanfaatkan untuk memudahkan peserta Jamsostek untuk melakukan pendaftaran kepesertaan, pembuatan smard card guna mendapatkan akses informasi seputar Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan manfaat tambahan (additional benefit). Di samping itu, BPJS Ketenagakerjaaan juga dapat meningkatkan pengawasan pelaksanaan jaminan sosial dan menerapkan sanksi adminstratif kepada pengusaha yang melanggar ketentuan perundangan tentang Jaminan sosial tenaga kerja.[leo bmb ]

Amri Yusuf: Direktur Umum dan SDM Jamsostek( Persero ) Jamsostek Akan Bangun Pusat Pelatihan di Jawa Barat

JAKARTA FPRM – Dalam rangka penghematan dan efisiensi pembiayaan dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia , PT Jamsostek (Persero) berencana akan membangun pusat pelatihan (learning center) di Bogor, Jawa Barat pada tahun ini.Ungkap Direktur Umum dan SDM Jamsostek, Amri Yusuf . "Karena selama ini kita menggunakan tempat-tempat di luar dan disewa, untuk itu kita ingin membangun learning center sendiri, agar program-program tersebut dapat terjadwalkan dengan baik, kemudian karyawan-karyawan kita bisa dilatih dalam jumlah yang lebih banyak," ungkap Amri kepada media. Terlebih, selama ini hampir 40-50 persen biaya program pengembangan SDM habis untuk biaya sewa tempat. Nantinya kata Amri, learning center ini bisa menampung program pendidikan lebih dari 15-20 kelas. "Di sana ada auditorium dan bisa melakukan kegiatan lain, ada kamar penginapan, yang mungkin kita bikin seperti kelas hotel lah," paparnya. Lokasi pembangunan learning center ini dengan luas 6-7 ribu meter persegi dan berada Bogor dengan lokasi yang strategis. "Target operasi awal januari 2014. Mudah-mudahan bisa lebih cepat. Rencana tahun ini groundbreaking sudah tunjuk konsultan perencana dan mereka sedang siapkan designnya, target kita Juli-Agustus sudah groundbreaking. Atau paling tidak sebelum atau setelah lebaran," tegas Amri. Untuk total investasi pembangunan learning center, Amri menyebut sekitar Rp 50-60 miliar. "Investasi kita hitung-hitung kurang lebih Rp 50-60 miliar. Itu estimasinya, karena sekarang sedang dihitung oleh konsultasi kita. Dan berapapun itu kita akan tetap eksekusi," tuturnya.[leo bmb]

Elvyn G Masassya: Direktur PT Jamsostek (Persero) BPJS Ketenagakerjaan Harus Tetap Memberikan Manfaat Optimal

JAKARTA .FPRM - Sekalipun status hukumnya bakal berubah dari perseroan terbatas menjadi badan hukum publik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Direktur PT Jamsostek (Persero) Elvyn G Masassya berharap, untuk tetap memberikan manfaat optimal bagi pekerja, lembaga yang akan bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan itu tetap dapat melakukan pengelolaan dana, dalam portofolio investasi yang telah dilakukan selama ini. "Jamsostek telah memberikan imbal hasil sebesar dua digit. Kami berharap minimal tetap dapat melakukan investasi dalam penyertaan saham, deposito, obligasi dan penyertaan langsung property," terangnya. Menurut Elvyn, merujuk pada best practice yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di sejumlah negara, mereka bisa melakukan investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan melalui sejumlah portofolio investasi. Hal senada juga disampaikan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono menekankan agar pengelolaan dana BPJS Ketenagakerjaan tetap memberikan imbal hasil optimal bagi seluruh pekerja."Pengelolaannya mesti tetap prudent dan memberikan hasil optimal bagi pesertanya," kata Agung Laksono dalam acara Forum Konsolidasi BPJS ke-3 di Batam, belum lama ini. Agung juga menekankan agar kelompok kerja yang telah dibentuk pemerintah meliputi Kementrian Kesehatan untuk BPJS Kesehatan serta Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kemenakertrans) untuk BPJS Ketenagakerjaan segera menyelesaikan harmonisasi berbagai peraturan perundangan dan menyiapkan institusi, perangkat maupun regulasinya. Sementara itu terkait dengan pengalihan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) kepada BPJS Kesehatan, Elvyn mengatakan, beralihnya iuran dari program JPK tidak akan mempengaruhi perolehan imbal hasil dari para pekerja. "Karena program JPK itu kan bentuknya jangka pendek, berbeda dengan iuran program Jaminan Hari Tua (JHT) yang sifatnya investasi jangka panjang. Apalagi nanti akan mengelola tambahan program baru Jaminan Pensiun," terangnya.[leo bmb]

Jamsostek Goes Society Di Tangerang Akrab Kenalkan Jaminan Sosial

JAKARTA – FPRM - Jamsostek Goes Society merupakan salah satu event publik pertama yang dilakukan oleh perusahaan yang akan menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) ini. Acara sendiri dilaksanakan di 8 kota secara bergiliran. Salah satunya adalah di Tangerang Banten. Sabtu (22/6). Direktur Kepesertaan Jamsostek Junaedi , mengatakan dengan mendekatkan diri ke masyarakat melalui event Jamsostek "Goes to Society" di tempat umum seperti Metropolis town Square, Tanggerang, banyak masyarakat yang tadinya tidak mengetahui menjadi sadar program jaminan sosial. Hal senada disampaikan Wakil sekretaris Peraeroan Kuswahyudi menjelaskan, sejauh ini Jamsostek Goes to Society sudah diadakan di delapan kota, meliputi, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Balikpapan, Makasar dan Tanggerang. Kegiatan ini, lanjutnya, masih akan dilakukan di Padang dan Ambon. "Kita harapkan tidak hanya disambut antusiasme masyarakat saja, tapi akan membangkitkan kesadaran ikut jaminan sosial," pungkasnya.Junaedi menambahkan , acara ini bertujuan untuk lebih mengenalkan apa itu Jamsostek beserta program-programnya lewat konsultasi kepada pengunjung. Masyarakat diperkenalkan apa keuntungan serta bagaimana proses bergabung dengan Jamsostek. Apalagi, saat ini Jamsostek telah membuka kantor cabang dan outlet di seluruh kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Bahkan di satu kota bisa tercatat lebih dari satu kantor cabang dan outlet."Karena menjadi amanat perundangan dan menjadi hak pekerja untuk melaporkan jika dia tidak didaftarkan oleh perusahaanya ke kantor cabang Jamsostek terdekat," terangnya. Sanksinya, sesuai dengan UU Nomor 3/1992 perusahaan yang tidak melindungi karyawannya dengan jamsostek akan didenda Rp 50 juta dan sanksi kurungan badan enam bulan."Bahkan menjelang transformasi BPJS tengah disiapkan Peraturan Pemerintah (PP) berupa sanksi administratif pencabutan ijin usaha," paparnya.[leo bmb]

Warga Kumpulkan Aksi Tanda Tangan Dukung Kinerja Wakil Lurah Cengkareng Timur

Jakarta - Sebagai bentuk loyalitas terhadap kepimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo - Basuki Tjahaja Purnama, berbagai carapun dilakukan para jajaran camat dan lurah untuk meningkatkan kinerjanya. Misalnya, untuk mendukung program Jakarta Baru, Yuli Ardiansyah wakil lurah Cengkareng Timur, Jakarta Barat getol melakukan gebrakan. Rajin blusukan, sekaligus memberikan paparan terkait program Jakarta Baru Jokowi - Ahok ditengah masyarakat. Memprioritaskan pelayanan masyarakat, pola penerapan sampah terpadu dan meminimalisir pungutan liar (Pungli), di wilayah kerjanya, kata Yuli Ardiansyah kepada FP-RM baru - baru ini. Yuli mengaku siap mengikuti program Jokowi - Ahok, sekaligus mengikuti tahapan demi tahapan test jabatan lelang camat dan lurah. Terlepas hasil test bagus atau tidak semua diserahkan kepada Jokowi - Ahok, yang penting mengikuti prosedur. Tidak lagi menerapkan pola - pola lama seperti gubernur sebelumnya, jelasnya. Upaya yang dilakukan Yuli tak heran jika mendapat apresiasi dari masyarakat. Warga mengumpulkan ratusan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap kinerja wakil lurah Cengkareng Timur. Salah seorang warga Cengkareng Timur yang enggan disebutkan jati dirinya mendukung kinerja Yuli lantaran pro aktif ditengah masyarakat. Bila perlu gubernur Jokowi - Ahok memposisikan wakil lurah Cengkareng Timur tersebut menjadi lurah, ujarnya. Upaya serius untuk mendukung program Jokowi - Ahok, selain Yuli Ardiansyah juga dilakukan Mahludin camat Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan Hartanto kordinator lapangan Satpol PP kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Di saat sejumlah aparatur pemerintahan berlomba - lomba menunjukkan loyalitas dan kinerjanya kepada gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, ironisnya di wilayah kecamatan Kebayoran Lama masih terkesan carut marut. Misalnya, di pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan masih banyak terdapat pungutan liar (Pungli). Menyikapi disekitar kinerja dan lelang jabatan, mantan Wali Kota Surakarta menjelaskan ini, sistem ini sengaja digulirkan dengan tujuan untuk mendapatkan pejabat yang berkompeten secara manajerial, menguasai masalah dan lapangan, serta memiliki semangat melayani rakyat. Menurut Jokowi, tujuan yang ingin dicapai melalui lelang jabatan sangat sederhana, bahkan menjadi suatu keharusan di masing-masing lurah, camat, atau pemimpin wilayah lainnya. Jokowi - Ahok memberikan apresiasi terhadap kinerja, sekaligus loyalitas wakil lurah Cengkareng Timur dan sejumlah bawahannya, termasuk camat Kebayoran Baru dan Satgas Satpol PP Palmerah, untuk meningkatkan kinerjanya agar program Jakarta Baru segera terwujud.(bambang FP-RM)

Abdul Salim Caleg Termarjinalkan Nomor 5 Dapil 9 PAN Rapatkan Barisan

Jakarta - FPRM, Meski terkesan merendahkan diri dengan menyebut dirinya Calon Legislatif (Caleg), termarjinalkan, namun diam - diam Abdul Salim, SH Caleg DPRD DKI Jakarta nomor urut 5 Dapil 9 mulai merapatkan barisan. Caleg dari partai berlambang matahari itu mulai menyusun kekuatan di Dapil 9 yang meliputi tiga kecamatan. Yakni, kecamatan Kalideres, Cengkareng dan Tambora. Meski terbilang pendatang baru di partai PAN, namun Salim telah lama melakukan pembinaan di kalangan grass roots. Bahkan, ketika laga pemilihan calon Gubernur DKI Jakarta lalu, Salim mendapat kepercayaan menjadi komandan tim pemenangan Korwil Jakarta Barat. Sehingga tidaklah heran jika dirinya tak canggung lagi ketika harus berkompetisi di Dapil 9 yang notabene dihuni oleh sejumlah Caleg yang lebih senior. Salim meyakini jika teman - teman seperjuangannya secara tulus akan mendukung dalam pencalegkannya, karena memang sudah terjalin ikatan emosianal sebelumnya. Saat di singgung diseputar persiapan menghadapi ketatnya persaingan Caleg di tahun ini, dengan merendah Salim sama sekali belum menyiapkan atibut, baik spanduk maupun stiker. Namun, diam - diam dirinya getol melakukan sosialisasi di tengah warga masyarakat maupun ke sejumlah kegiatan partai PAN. (bmb/ttn)

Pekerja Sektor Informal Terima Subsidi Jaminan Sosial

JAKARTA FPRM – Melihat potensi angkatan kerja sebanyak 110 juta yang dimiliki Indonesia, yakni angkatan kerja sektor formal sekitar 40 juta, sektor informal 70 juta, maka semestinya jumlah pekerja yang terdaftar dalam program Jamsostek juga bisa ditingkatkan secara signifikan. Artinya masih ada sekitar 100 juta pekerja yang belum terlindungi dan berpotensi miskin karena tidak terlindungi dalam program jaminan sosial. Untuk itu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyerahkan subsidi iuran jaminan sosial kepada 10.600 pekerja informal, yang tersebar di 12 kabupaten/ kota, di seluruh Indonesia. Jaminan sosial itu merupakan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja luar Hubungan Kerja (TK-LHK) atau yang akrab disebut pekerja Sektor Informal untuk masa iuran 7 (tujuh) bulan, sejak bulan Juni hingga Desember 2013. program ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja informal. Dengan begitu, mereka mendapatkan rasa tenang dan aman dalam berusaha, serta merasa terlindungi seperti pekerja formal Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar, usai menyerahkan subsidi iuran itu, di Jakarta, akhir pekan lalu, mengemukakan, subsidi iuran program Jamsostek ini dimaksudkan sebagai stimulan kepada tenaga kerja LHK. Para pekerja informal yang berhak menerima subsidi ini terdiri dari berbagai jenis profesi/ pekerjaan. Di antaranya tukang bangunan, tukang becak, ojek, bengkel bordir, tukang las, mekanik, penjahit, nelayan, tukang pangkas rambut, petani, supir, penambak, peternak, buruh, serta buruh bongkar muat. Dijelaskan lebih lanjut, dengan adanya bantuan subsidi ini, para pekerja bisa mendaftarkan diri menjadi peserta baru Jamsostek. Mereka berhak mendapat perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Muhaimin berharap, program ini dapat meningkatkan kesadaran para pekerja informal, akan arti pentingnya jaminan sosial. Selain itu, mampu meningkatkan jumlah kepesertaan program Jamsostek. Karenanya, usai pemberian subsidi iuran berakhir, maka peserta diharapkan melanjutkan pembayaran iuran/premi secara mandiri. Pasalnya, program jaminan sosial tenaga kerja luar hubungan adalah sukarela. Iurannya dibayar sendiri oleh TK LHK. Untuk itu, guna peningkatan kepesertaan Jamsostek TK LHK perlu diberikan stimulus. Yakni, berupa pemberian bantuan iuran program Jamsostek TK LHK. "Maksud setelah berakhirnya periode stimulus tersebut, TK LHK melanjutkan kepesertaannya dengan membayar iuran," kata dia. [leo bmb]

Herdy Trisanto : Direktur Keuangan Jamsostek ( Persero ) ‘’ Diharapkan Investasi Dapat Lebih Fleksibel ’’

JAKARTA - Jelang transformasi PT. Jamsostek ( Persero ) ke arah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan , diperlukan suatu strategi demi peningkatan yang maksimal kepada pesertanya. Hal itu dikemukakan Direktur Keuangan Jamsostek Herdy Trisanto kepada media , sesaat setelah membuka Jamsostek Goes to Society, di Balikpapan, Kalimantan Timur, akhir pekan lalu. Kaitannya dengan strategi ini Herdy Trisanto mengatakan , kiranya PT.Jamsostek tidak dibatasi dalam mengelola investasinya.tapi tetap dalam protap yang ketat. “ Investasinya bisa diperluas tetapi persyaratan diperketat, investasi merupakan salah satu core bisnis Jamsostek. Ini penting untuk mendukung core bisnis kepesertaan dan pelayanan “ imbuhnya. Menurutnya, kalau investasi Jamsostek dibatasi, dikhawatirkan akan menurunkan manfaat yang diberikan kepada peserta. Kalau hanya diperbolehkan ke deposito dan obligasi, imbal hasil bagi peserta kemungkinan tidak akan terlalu besar seperti saat ini, bahkan bisa lebih kecil dari deposito, karena harus dikurangi dengan biaya-biaya. Sedangkan reksa dana persyaratannya harus diterbitkan oleh manajer investasi, yang handal dan mempunyai reputasi yang bagus. Syarat-syarat ini yang akan menjadi rambu-rambu bagi Jamsostek untuk berinvestasi, terang dia. Sebelumnya, Direktur Utama PT.Jamsostek Elvyn Masassya ,mengatakan ,Untuk tahun 2013 , Jamsostek akan menargetkan hasil investasi sebesar Rp 14 triliun di 2013. Sementara dana investasinya di target sebesar Rp 145 triliun. Untuk 2012, Jamsostek mencatatkan hasil investasi sebesar Rp 12,8 triliun atau di atas target sebesar Rp 12,1 triliun. Kondisi serupa juga terjadi pada dana investasi yang tercatat sebesar Rp 131 triliun atau di atas target sebesar Rp 125,7 triliun, ujarnya.[leo bmb]

Kepesertaan Jamsostek Jadi Indikator Keberhasilan Pemda

JAKARTA - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) tengah merancang pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah (pemda) yang sukses menciptakan iklim hubungan industrial yang baik di daerahnya masing-masing. Salah satu faktor penilaian yang menjadi indikator keberhasilan adalah kesuksesan Pemda meningkatkan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) di daerahnya masing-masing. "Kita sedang merancang program memberikan penghargaan untuk pemda-pemda yang sukses meningkatkan kepesertaan Jamsostek," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) R Irianto Simbolon usai membuka acara "Revitalisasi Mediator Hubungan Industrial dan Koordinasi Fungsional Jaminan Sosial Tenaga Kerja" Ujarnya Menurut Irianto, Kemenakertrans mendorong pemda-pemda di seluruh Indonesia berperan aktif meningkatkan kepesertaan program Jamsostek di wilayahnya masing-masing. Kemenakertrans sendiri melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di daerah akan mengefektifkan peran mediator hubungan industrial sebagai ujung tombak dalam mekanisme mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nantinya, mediator tidak hanya aktif penyelesaian perselisihan hubungan industrial saja. Tapi juga melakukan fungsi pembinaan dan penyuluhan tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja agar risiko sosial tenaga kerja terlindungi. Terkait hal tersebut, Kemenakertrans bekerjasama dengan PT Jamsostek (Persero) sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga melalukan program revitalisasi mediator hubungan industrial yang saat ini jumlahnya hanya sekitar 1.300 orang. Irianto mengakui salah satu kendala dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial masih terbatasnya jumlah petugas mediator hubungan industrial. Saat ini hanya terdapat 1.300 orang mediator untuk menangani 217.000 perusahaan di seluruh Indonesia. Kepesertaan Jamsostek di suatu daerah patut dijadikan tolok ukur untuk mengetahui keberhasilan daerah bersangkutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. "Karena dengan mengcover seluruh tenaga kerja di suatu daerah, berarti juga melaksanakan pengentasan kemiskinan dan mensejahterakan tenaga kerja di daerah tersebut," terangnya. Apalagi, jaminan sosial adalah hak warga negara khususnya para pekerja. Tanpa jaminan sosial akan banyak masyarakat yang berpotensi miskin. Sebaliknya semakin banyak masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial, maka akan menjadi potensi ekonomi. Dia menambahkan, dengan potensi angkatan kerja sebanyak 110 juta yang dimiliki Indonesia, seharusnya jumlah pekerja yang terdaftar dalam program Jamsostek juga bisa ditingkatkan secara signifikan. "Kita punya angkatan kerja sektor formal sekitar 40 juta, sektor informal 70 juta, namun yang terdaftar dalam program Jamsostek saat ini baru sekitar 10 juta peserta aktif. Artinya masih ada sekitar 100 juta pekerja yang belum terlindungi dan berpotensi miskin karena tidak terlindungi dalam program jaminan sosial," terangnya.[leo bmb]

Jamsostek Untuk Pekerja Informal Akan Ditingkatkan

JAKARTA : PT Jamsostek yang selama ini hanya melayani pekerja sektor formal dengan kepesertaan mencapai 28 juta orang. Namun dari total peserta itu hanya 11,3 juta orang yang aktif membayar. Untuk memperbaiki pencapaian perusahaan menjelang transformasi menjadi badan publik itu Saat ini PT Jamsostek akan membuka 800 kanal layanan yang terdiri atas ATM dan website. Fasilitas itu akan mempermudah perusahaan atau perorangan mendaftar menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Saat ini potensi pekerja sektor informal di lirik untuk menjadi peserta Jamsostek , karena jumlahnya pun cukup besar, mencapai 70 juta lebih (45 persen) mayoritas beraktifitas di Jakarta. Direktur Utama PT. Jamsostek Evlyn Massasya , mengatakan, transformasi Jamsostek menjadi BPJS idiupayakan berlangsung lancar. Pemerintah bersama pihak terkait masih menggodok sejumlah aturan, Menurutnya , menjadi peserta jamsostek bukan hanya sektor formal,akan tetapi informal juga berhak. Jamsotek menargetkan perolehan peserta yang mencapai 100 juta lebih untuk masuk jamsostek. Saat ini sektor formal mencapai 40 juta pekerja. Sektor informal lebih besar lagi lebih dari 70 juta. Ini potensi yang harus digarap. Untuk itu, perlu cara yang efektif mengedukasi masyarakat agar mereka mau menjadi peserta dan tahu manfaat yang didapat kelak. Ada persepsi peserta jamsostek hanya pekerja diperusahaan. Padahal pekerja informal seperti tukang ojek,nelayan, pedagang, buruh kasar juga bisa masuk Jamsostek secara mandiri. Hanya saja, metode koleksi iurannya harus dilakukan dalam bentuk paguyuban, atau kelompok tertentu untuk memudahkan. Kita belum buka pendaftaran secara individu. Karena sulit untuk mengoleksi iurannya. Makanya kita anjurkan melalui kelompok atau paguyuban. Seperti pedagang, katanya,yang mempekerjakan 5 orang saja bisa mendaftar.Dengan membentuk wadah sendiri, Jamsostek, akan lebih mudah,efektif. Dan efisien dalam melakukan pendaftaran dan menginformasikan manfaat yang didapat peserta. Dengan begitu, masyarakat paham, menjadi peserta bukan sekadar kewajiban, tetapi kebutuhan.[leo bmb]

Utamakan Program Penguatan Hak Rakyat, BPN Jakbar Rela Lembur Tanpa Dibayar

Jakarta - Sebagai bentuk keseriusannya dalam upaya merealisasikan program reformasi agraria yang dicanangkan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN - RI), Hendarman Soepandji, tidak heran jika seluruh jajaran di lembaga itu semakin bekerja ekstra keras. Bahkan, untuk memberikan pelayanan terbaik utamanya dalam hal penguatan hak rakyat, sejumlah pegawai di kantor BPN Jakarta Barat, pada hari Sabtu dan Minggu rela masuk lembur meski tidak dibayar. Apalagi, pelayanan pensertipikatan tanah secara masal melalui PRONA (Proyek Agraria Nasional), merupakan salah satu kegiatan pembangunan pertanahan yang mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Animo masyarakat dalam mengikuti program ini terbukti dengan hanya waktu sekejap ribuan warga utamanya di Kembangan mendaftar pensertipikatan tanahnya di kantor BPN Jakarta Barat. Namun lantaran semakin defisitnya anggaran dari APBD yang terkucur untuk pelayanan program PRONA ini, sehingga para peserta tak bisa dilibatkan secara keseluruhan. Jadi sangatlah wajar guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sejumlah pegawai di BPN jakbar kerap pulang larut malam. Apalagi ini berkaitan dengan surat tanah yang rentan terhadap dampak hukum, jadi mesti teliti dan ekstra hati - hati. Bahkan untuk mengantisipasi terjadinya kekeliruan tak jarang didampingi oleh warga pemilik tanah. Kata Arie Budhi Pangrepto, Kasie Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat di ruang kerjanya, kantor BPN Jakbar, Selasa, (4/06). Lanjut Arie, tujuan penyelenggaraan PRONA adalah memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah. Sementara itu, Totok Isdarto, Kaur Umum Kantor Pelayanan BPN Jakbar menambahkan, guna memberikan pelayanan yang prima terhadap warga masyarakat pihaknya tidak mentelorir keberadaan calo. Jika tak berkepentingan tidak bisa sembarangan masuk ruangan kantor, toh untuk pelayanan sudah disediakan loket di depan secara tertib, tegasnya kepada FP harian Rakyat Merdeka. (bambang/ttn)

PPM Jaksel Rapatkan Barisan Siap Pertahankan Citra Organisasi Sebagai Pewaris Pejuang Veteran

Jakarta - Belakangan ini citra Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), mendapat tanggapan beragam dari sejumlah kalangan, ada yang pro dan kontra. Guna mengantisipasi kian terpuruknya citra Ormas dimata masyarakat, Pemuda Panca Marga (PPM), Jakarta Selatan merapatkan barisan siap untuk mempertahankan citra organisasi. Pasalnya, organisasi ini merupakan pewaris pejuang kemerdekaan 1945. Jadi alangkah ironisnya jika PPM ikut - ikutan melakukan tindakan anarkisme. Apalagi PPM komitmen ingin melestarikan jiwa semangat serta nilai - nilai 1945 secara murni dan konsekwen. Dengan kepemimpinan ketua dan pengurus markas cabang PPM Jaksel yang baru, periode 2013 - 2016, Ormas ini siap mensukseskan agenda strategis pembangunan pemerintah kota administrasi Jakarta Selatan. Untuk merealisasikan programnya PPM terus membangun kemitraan dengan elemen masyarakat, pemerintahan kota, baik Kodim maupun Mapolres setempat. Sehingga kedepan, PPM Jaksel jauh lebih maju. Hal ini diungkapkan Chotib, ketua Marcab PPM Jaksel periode 2013 - 2016 di acara pelantikan pengurus markas cabang di aula Makodim 0504/JS, Jum’at (31/05). Hadir dalam acara, ratusan anggota dan pengurus PPM DKI Jakarta, Dandim 0504 Jaksel, Letnan Kolonel RH. Joko Purnomo serta jajaran Mapolres Jakarta Selatan. (titin/bmb)

Lomba RW Terbaik di Kawasan Kebayoran Baru Masuk Tiga Besar

Jakarta - Kegiatan lomba Rukun Warga (RW) terbaik tingkat kota yang digelar di RW.06 kelurahan Gunung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan disambut antusias warga sekitar, (Kamis, 30/05). Hal itu merupakan bukti jika warga ibukota tetap solid dan setia mendukung program Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo - Basuki Tjahaja Purnama. Jadi, tidaklah heran jika Gubernur dan wakil yang akrab disapa Jokowi - Ahok itu memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini. Ir. Endang Nayani ketua RW.06 kelurahan Gunung merupakan salah satu Srikandi yang tulus ikhlas ingin berbuat ditengah masyarakat. Meski dengan nada diplomasi merendah, masih ingin banyak belajar dan berbuat, sebagai warga yang baik, Endang siap ditunjuk sebagai kontestan lomba untuk mewakili tingkat kecamatan. Hal ini sebagai bentuk dukungan terhadap program Gubernur, yang mana setiap kegiatan di tingkat RT dan RW mendapat dukungan baik dari warga, lurah maupun camat setempat, urainya. Sebagai bentuk keseriusannya mengikuti lomba RW terbaik ini, Endang telah menyiapkan berbagai upaya sarana dan prasarana masyarakat. Misalnya, penataan kebersihan yang baik, sistim terpadu keamanan, pendidikan usia dini, komposting sampah, peternakan lele dan sarana perpustakaan. Sementara itu, Mahludi camat Kebayoran Baru mengatakan, evaluasi pelaksanaan RT/RW tingkat kota, yang mana lomba ini masuk tiga besar, dan tentunya hal ini tidak lepas dari dukungan semua pihak. Bagi RT/RW yang ditunjuk untuk mewakili tingkat kecamatan, hal ini berkat binaan yang serius yang dilakukan oleh lurah Gunung dan jajarannya. Karena, mobilitas ketua RW yang melaju dalam ajang lomba memiliki sarana prasarana lingkungan mendukung. Sehingga diharapkan dalam kegiatan ini mendapatkan nilai terbaik. Berkat dukungan semua pihak, kecamatan Kebayoran Baru pernah mendapatkan penghargaan tingkat nasional, terbaik dalam hal kekerasan rumah tangga dan BHBS. Semua upaya telah dilakukan dengan maksimal, namun agar obyektif kita serahkan saja kepada tim penilai, pungkasnya. (bmb/titin)

Peduli Pendidikan PT. Jamsostek Tangerang III, Salurkan Beasiswa Rp.1,2 M

Tangerang Selatan – Sebagai wujud program Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) dalam bidang pendidikan, PT, Jamsostek ( Persero ) Kantor Cabang Tangerang III menyerahkan Bantuan beasiswa kepad 697 orang siswa/mahasiswa , diserahkan secara simbolik kepada 10 orang oleh Kepala Kantor Cabang Tngerang III Drs. H. Samino, disaksiksn Wakil Walikota Drs.H.Benyamin Davnie dan Sekretaris Daerah Dudung E. Diredja ( Serpong 12/5), Hal ini merupakan salah satu sumbangsih PT Jamsostek (Persero) dalam rangka meningkatkan kecerdasan bangsa khususnya anak-anak tenaga kerja peserta Jamsostek. Drs. H,Samino menuturkan bahwa Program Bantuan Beasiswa bertujuan membantu tenaga kerja peserta Jamsostek dalam pembiayaan pendidikan anak tenaga kerja yang berprestasi untuk jangka waktu 12 bulan.yang besarannya untuk Tingkat SD -SLTP Rp 150.000,-/bulan selam 1 tahun), Tingkat SLTA - Perguruan tinggi sebesar Rp 200.000,-/bulan selama 1 tahun*) Jumlahnya Rp.1.2 Miliar. Persyaratan untuk mendapatkan beasiswa ini menurut Samino , Bagi Perusahaan Telah terdaftar sebagai peserta program Jamsostek minimal 1 (satu) tahun , Tertib administrasi kepesertaan program Jamsostek ,Bagi Tenaga Kerja :Telah menjadi peserta Jamsostek minimal 1 (satu) tahun dan masih aktif, Upah maksimal 300% dari upah minimal kabupaten atau upah minimal kota, Mendapat nilai diatas 7,00 untuk SD/SMP/SMu dan IP 2,75 untuk Masiswa. Anak tenaga kerja yang meninggal dunia / cacat total tetap akibat kecelakaan kerja, Anak tenaga kerja tidak sedang menerima bantuan beasiswa dari insatansi lain,Mengisi formulir permohonan bantuan beasiswa Jamsostek. Samino barharap, bantuan ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk keperluan pendidikan anak. Pemberian beasiswa merupakan program untuk mendukung sektor pendidikan, khususnya mendorong para siswa berprestasi putra-putri peserta jamsostek.[leo bmb]

Kepesertaan Jamsostek Pekerja Informal Akan Ditingkatkan

JAKARTA : PT Jamsostek yang selama ini hanya melayani pekerja sektor formal dengan kepesertaan mencapai 28 juta orang. Namun dari total peserta itu hanya 11,3 juta orang yang aktif membayar. Untuk memperbaiki pencapaian perusahaan menjelang transformasi menjadi badan publik itu Saat ini PT Jamsostek akan membuka 800 kanal layanan yang terdiri atas ATM dan website. Fasilitas itu akan mempermudah perusahaan atau perorangan mendaftar menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Saat ini potensi pekerja sektor informal di lirik untuk menjadi peserta Jamsostek , karena jumlahnya pun cukup besar, mencapai 70 juta lebih (45 persen) mayoritas beraktifitas di Jakarta. Direktur Utama PT. Jamsostek Evlyn Massasya , mengatakan, transformasi Jamsostek menjadi BPJS idiupayakan berlangsung lancar. Pemerintah bersama pihak terkait masih menggodok sejumlah aturan, Hal senada juga disampaikan Direktur Pemasaran Junaedi , mengatakan ,menjadi peserta jamsostek bukan hanya sektor formal,akan tetapi informal juga berhak. Jamsotek menargetkan perolehan peserta yang mencapai 100 juta lebih untuk masuk jamsostek. Saat ini sektor formal mencapai 40 juta pekerja. Sektor informal lebih besar lagi lebih dari 70 juta. Ini potensi yang harus digarap. Untuk itu,kata Junaedi, perlu cara yang efektif mengedukasi masyarakat agar mereka mau menjadi peserta dan tahu manfaat yang didapat kelak. Ada persepsi peserta jamsostek hanya pekerja diperusahaan. Padahal pekerja informal seperti tukang ojek,nelayan, pedagang, buruh kasar juga bisa masuk Jamsostek secara mandiri. Hanya saja, metode koleksi iurannya harus dilakukan dalam bentuk paguyuban, atau kelompok tertentu untuk memudahkan. Kita belum buka pendaftaran secara individu. Karena sulit untuk mengoleksi iurannya. Makanya kita anjurkan melalui kelompok atau paguyuban. Seperti pedagang, katanya,yang mempekerjakan 5 orang saja bisa mendaftar.Dengan membentuk wadah sendiri, Jamsostek, akan lebih mudah,efektif. Dan efisien dalam melakukan pendaftaran dan menginformasikan manfaat yang didapat peserta. Dengan begitu, masyarakat paham, menjadi peserta bukan sekadar kewajiban, tetapi kebutuhan.[leo bmb]

Berbenah Diri Siap Jadi Badan Penyelenggara Jamsos PT. Jamsostek Tambah Tiga Kantor Wilayah

JAKARTA - Jelang diberlaskukannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional ( BPJS ) PT Jamsostek (Persero) yang tengah menjalani proses transformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan, tahun 2013 ini membuka tiga Kantor Wilayah (kanwil). Yakni Kantor Wilayah Sumatera Barat Riau, Kantor Wilayah Maluku dan Kantor Wilayah Banten. Hal ini untuk menjangkau kepesertaan yang lebih luas. Dengan bertambahnya tiga Kantor Wilayah dari 8 Kantor Wilayah yang sudah ada saat ini, diharapkan mampu menjangkau kepesertaan Jamsostek yang lebih luas, kata Dirut PT Jamsostek (Persero) Elvyn G Masassya dalam siaran pers di Jakarta. Kanwil Sumbar-Riau diresmikan pada Senin, 29 April 2013. Kanwil ini akan menahkodai 11 kantor cabang di Provinsi Riau, Kepulauan Riau, dan Provinsi Sumbar. Kantor cabangnya terdiri dari Padang, Bukittinggi, Solok, Riau 1,Riau 2, Duri, Rengat, Dumai, Batam 1, Batam 2, dan Tanjung Pinang. Dengan jumlah 11 Kantor Wilayah, Jamsostek mempunyai jaringan 121 kantor cabang, 56 kantor cabang pembantu, dan 12 desk service (Jamsostek Service Point Oficer-BJB) dan dalam waktu dekat akan ada 500 desk service (Jamsostek Service Point Officer-BRI). Diharapkan saat mulainya transformasi pada 1 Januari 2014, kapabilitas organisasi sudah dapat menjawab amanah tersebut, kata Elvyn. Jamsostek akan berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan, sejak 1 Juli 2015 dan perubahan itu diharapkan kepada perubahan yang lebih baik. Jangan selalu mengingat keberhasilan yang telah memuaskan kita, karena hal itu akan menjadikan kita terus berbangga pada keterbatasan kita. Tetapi, ingatlah akan kegagalan dan kelemahan kita sebab hal itu akan mendorong kita untuk terus belajar dan mengkritik diri sendiri. Makanya, kepada seluruh karyawan PT Jamsostek saya selalu mengingatkan untuk dapat mempedomi prinsip Topas, yaitu team work, open minde, passion, action, dan sense, ujar Elvyn G Massassya. Untuk itu, Jamsostek menargetkan hasil investasi sebesar Rp 14 triliun di 2013. Sementara dana investasinya kita targetkan sebesar Rp145 triliun. Untuk 2012, Jamsostek mencatatkan hasil investasi sebesar Rp 12,8 triliun atau di atas target sebesar Rp 12,1 triliun. Kondisi serupa juga terjadi pada dana investasi yang tercatat sebesar Rp 131 triliun atau di atas target sebesar Rp 125,7 triliun, ujarnya.[leo bmb]

Elvyn G Masassya : Direktur utama (Dirut) PT Jamsostek “ Jika Usia Pensiun Ditingkatkan Jadi 60 Tahun, Usia Produktifnya Semakin Tinggi Jadi Tidak Minta Cepat Pensiun “

JAKARTA – Progam jasa pensiun, yang tujuannya adalah , memberikan penghargaan kepada karyawannya yang telah mengabdi , agar dimasa usia pensiun karyawan dapat menikmati hasil kerjanya, memberikan rasa aman dari segi batiniah, meningkatkan motivasi kerja, meningkatkan citra perusahaan merasa aman terutama bagi mereka yang menganggap pada usia pensiun sudah tidak produktif lagi. Saat ini usia produktif pekerja adalah 55 tahun, jika telah mencapai usia dimaksud maka pekerja sudah masuk usia pengsiun. Namun akhir akhir ini , diprediksi bahwa usia harapan hidup di suatu Negara ada peningkatan, dengan demikian akan meningkat pula jumlah pensiunan yang ada. Direktur utama (Dirut) PT Jamsostek Elvyn G Masassya, melihat fenomena ini adalah hal yang wajar, namun perlu kiranya dilakukan langkah antisipasi , agar ledakan jumlah pengsiun dapat tertangani dengan baik. Untuk itu menurut Elvyn , perlu adanya wacana menaikkan usia pensiun dari 55 tahun menjadi 60 tahun, menurutnya, hal ini penting mengingat program pensiun harus berkesinambungan. Sementara, di sisi lain, telah terjadi peningkatan harapan hidup di berbagai belahan dunia. Pasdahal, usia 55 tahun, masih tergolong produktif. Dicontohkan usia harapan hidup di Eropa, Korea dan Jepang saat ini mencapai 90 - 100 tahun. Sementara di Skandinavia di atas 80 tahun. Untuk di Indonesia saat ini, usia harapan hidup berada pada rentang usia 65 - 70 tahun. Di sisi investasi, dengan usia harapan hidup yang makin panjang, lantas hanya ditopang dengan iuran kecil. Maka, harus ditopang jumlah peserta yang banyak, guna membiayai para pensiunan. Untuk itu, Elvyn mengusulkan kepada pemerintah agar usia pensiun pekerja ditambah dari 55 tahun menjadi 60 tahun. Hal itu untuk menambah usia produktif kerja di Indonesia. Jika usia pensiun ditingkatkan jadi 60 tahun, usia produktifnya semakin tinggi jadi tidak minta cepat pensiun, imbuhnya.[leo bmb]

Meningkatkan Kepesertaan PT. Jamsostek Jemput Bola

JAKARTA - Kantor-kantor cabang PT Jamsostek (Persero) siap mengunjungi perusahaan-perusahaan sebagai upaya jemput bola untuk meningkatkan kepesertaan. Hingga saat ini belum seluruh pekerja menjadi peserta program jaminan sosial yang diselenggarakan Jamsostek. Ke depan seluruh jajaran Jamsostek tidak hanya menunggu di kantor, namun turun ke lapangan melakukan pendekatan ke perusahaan-perusahaan, kata Direktur Utama Jamsostek Elvyn G. Masassya dalam keterangan persnya di Jakarta, belum lama ini. Saat ini jumlah pekerja formal di perusahaan swasta dan BUMN yang menjadi peserta Jamsostek sebanyak 11,1 juta orang. Padahal diperkirakan pekerja formal tersebut secara nasional mencapai 33 juta orang. Oleh karena itu, Jamsostek akan terus berupaya melakukan sosialisasi dan mengkomunikasikan tentang manfaat program jaminan sosial baik bagi tenaga kerja maupun perusahaan. Untuk itu seluruh jajaran Jamsostek, khususnya di daerah akan turun ke perusahaan-perusahaan, katanya. Selain jemput bola, ujar Elvyn, Jamsostek juga akan terus meningkatkan pelayanan serta memberikan manfaat optimal kepada pekerja/perusahaan peserta, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jamsostek juga akan memberi penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang selalu aktif dan tertib menjadi peserta Jamsostek. Terkait hal itu, tambah Elvyn, Jamsostek akan terus memperbanyak titik-titik pelayan hingga menjangkau seluruh kabupaten/kota. Bisa berupa pendirian kantor cabang, kantor unit pelayanan, gerai di mal atau perkantoran, dan lainnya. Dengan ini maka dapat lebih mendekatkan pelayanan Jamsostek dengan perusahaan dan pekerja, ujarnya. Elvyn mencontohkan Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Program Jamsostek yang juga turut mendukung sosialisasi tentang pentingnya program jamsostek. Kebijakan pimpinan di daerah ini juga merupakan suatu terobosan baru dan bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja. Menurut dia, tentunya kebijakan ini juga membantu Jamsostek meningkatkan kepesertaan. Apalagi jaminan sosial merupakan hak bagi pekerja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan menjadi kewajiban pengusaha, tuturnya. Saat ini Jamsostek mengelola dana investasi yang sebagian besar merupakan dana peserta mencapai Rp 127 triliun. Pengelolaan dana peserta melalui investasi di deposito perbankan, saham, obligasi, reksadana, properti, dan penyertaan langsung. Sedangkan hasil mulai Januari hingga September 2012 mencapai Rp 9,9 triliun dari target yang ditetapkan untuk 2012 sebesar Rp 12 triliun. [ leo b

Taspen Surakarta Tingkatkan Pengabdian, Pelayanan dan Kinerjanya

Surakarta - Warga masyarakat menyambut antusias pelayanan prima yang diterapkan Taspen Surakarta, Jawa Tengah, utamanya dalam hal penanganan dana pensiunan veteran. Dalam usianya yang ke - 50 tahun, Taspen bertekad meningkatkan pengabdiannya, pelayanan maupun kinerjanya. Dalam setiap harinya kantor Taspen yang terletak di jalan Veteran no.305 Surakarta itu selalu dipadati ratusan pengunjung. Bahkan, ribuan berkas pengajuan pensiunan maupun dana kematian bertumpuk di kantor tersebut. Namun, berkat kesabaran, kinerja dan pelayanan terbaik yang diterapkan oleh para pegawai Taspen, wargapun merasa puas. Tapi, proses pengajuan dana pensiunan veteran mesti sesuai prosedur maupun aturan yang berlaku, ujar Maryono, S.SOS salah seorang pegawai Taspen Surakarta yang akrab disapa pak Ambon disela - sela kesibukannya, Selasa (23/04). Masih kata Ambon, sejauh sesuai prosedur pihak Taspen Surakarta akan memberikan pelayanan terbaik alias tidak berbelit - belit, Bila perlu, warga yang bersangkutan dapat mengajukan berkas pensiunan datang saja langsung ke kantor Taspen, tentunya akan dibantu prosesnya. Bunikem (65) thn pasangan keluarga alm. Sudijo Al Padmowiyono (82) thn, warga Dukuh, Rt.07, Plosorejo, kecamatan Gondang, Sragen, Jawa Tengah mengaku puas terhadap pola pelayanan yang diterapkan pihak Taspen Surakarta. Pasalnya, pensiunan veteran dan dana kematian almarhum suami tercintanya yang telah lama dinanti-nantikan, kini dapat dirasakan hasilnya, ujarnya penuh haru. (Bmb)

Jamsostek dan Askes Terbitkan Kartu Jaminan Sosial Republik Indonesia

JAKARTA : Untuk mensukseskan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial , Direktur Utama PT Jamsostek (Persero), Elvyn G. Masassya, mengungkapkan, PT Jamsostek (Persero) bersama PT Askes (Persero) akan menerbitkan Kartu Jaminan Sosial Republik Indonesia (KJSRI) sebagai tanda kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Kartu jaminan sosial bersama itu merupakan satu upaya menyatukan registrasi antarperusahaan negara yang melakukan transformasi ke BPJS, ungkapnya,. Pihaknya dan PT Askes,ungkap Elvyn, berharap dapat mempertimbangkan pemanfaatan Nomer Induk Kependudukan (NIK) yang kini dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Karenanya, kata Elvyn, perlu komitmen bersama antara PT Jamsostek dan PT Askes membangun proses yang terintegrasi pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan agar operasional kedua lembaga itu lebih efisien.Ini akan mempermudah seluruh peserta mengakses dan memanfaatkan pelayanan yang diberikan. Kita terus berkoordinasi mulai dari perencanaan hingga transformasi lembaga yang ada sekarang ini. Menurut dia, ada tiga hal yang harus dikoordinasikan dengan semua stakeholders, yakni rencana dan progres transformasi ke BPJS Ketenagakerjaan, baik di PT Jamsostek maupun di PT Askes.Termasuk substansi peraturan pemerintah dan peraturan presiden, serta pengalihan program jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) ke PT Askes. Terkait suksesi kartu Jaminan Sosial ini , Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT Jamsostek, Agus Supriyadi mengatakan , bahwa program e-KTP sangat membantu transformasi kepesertaan jaminan sosial dari PT Jamsostek ke BPJS Kesehatan dan juga pemutakhiran data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. keberadaan e-KTP menjadi berkah bagi perusahaannya karena di saat dua BUMN bersiap untuk bertransformasi, Kemendagri melaksanakan program e-KTP. "Bagi PT Jamsostek, keberadaan KTP elektronik itu menjadi berkah karena mempermudah pemutakhiran data kepesertaan yang sedang dilakukan sebagai bagian dari program transformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan," kata Agus. [leo bmb]

Meningkatkan Kepesertaan PT. Jamsostek Jemput Bola

JAKARTA - Kantor-kantor cabang PT Jamsostek (Persero) siap mengunjungi perusahaan-perusahaan sebagai upaya jemput bola untuk meningkatkan kepesertaan. Hingga saat ini belum seluruh pekerja menjadi peserta program jaminan sosial yang diselenggarakan Jamsostek. Ke depan seluruh jajaran Jamsostek tidak hanya menunggu di kantor, namun turun ke lapangan melakukan pendekatan ke perusahaan-perusahaan, kata Direktur Utama Jamsostek Elvyn G. Masassya dalam keterangan persnya di Jakarta, belum lama ini. Saat ini jumlah pekerja formal di perusahaan swasta dan BUMN yang menjadi peserta Jamsostek sebanyak 11,1 juta orang. Padahal diperkirakan pekerja formal tersebut secara nasional mencapai 33 juta orang. Oleh karena itu, Jamsostek akan terus berupaya melakukan sosialisasi dan mengkomunikasikan tentang manfaat program jaminan sosial baik bagi tenaga kerja maupun perusahaan. Untuk itu seluruh jajaran Jamsostek, khususnya di daerah akan turun ke perusahaan-perusahaan, katanya. Selain jemput bola, ujar Elvyn, Jamsostek juga akan terus meningkatkan pelayanan serta memberikan manfaat optimal kepada pekerja/perusahaan peserta, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jamsostek juga akan memberi penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang selalu aktif dan tertib menjadi peserta Jamsostek. Terkait hal itu, tambah Elvyn, Jamsostek akan terus memperbanyak titik-titik pelayan hingga menjangkau seluruh kabupaten/kota. Bisa berupa pendirian kantor cabang, kantor unit pelayanan, gerai di mal atau perkantoran, dan lainnya. Dengan ini maka dapat lebih mendekatkan pelayanan Jamsostek dengan perusahaan dan pekerja, ujarnya. Elvyn mencontohkan Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Program Jamsostek yang juga turut mendukung sosialisasi tentang pentingnya program jamsostek. Kebijakan pimpinan di daerah ini juga merupakan suatu terobosan baru dan bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja. Menurut dia, tentunya kebijakan ini juga membantu Jamsostek meningkatkan kepesertaan. Apalagi jaminan sosial merupakan hak bagi pekerja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan menjadi kewajiban pengusaha, tuturnya. Saat ini Jamsostek mengelola dana investasi yang sebagian besar merupakan dana peserta mencapai Rp 127 triliun. Pengelolaan dana peserta melalui investasi di deposito perbankan, saham, obligasi, reksadana, properti, dan penyertaan langsung. Sedangkan hasil mulai Januari hingga September 2012 mencapai Rp 9,9 triliun dari target yang ditetapkan untuk 2012 sebesar Rp 12 triliun. [ leo bmb]

Jejak Tapak Hari Buruh di Indonesia

Leo.TD.Sarumpaet, SH *** Berbagai Sumber Kita seringkali dibingungkan oleh kenyataan bahwa di Indonesia ada Hari Pekerja, yang jatuh pada tanggal 20 Februari, sementara ada juga Hari Buruh, yang jatuh pada tanggal 1 Mei. Belakangan ini, setidaknya dalam tiga tahun terakhir, perayaan Hari Pekerja tidak pernah terdengar lagi gaungnya, sementara perayaan Hari Buruh diikuti oleh puluhan ribu orang. Memang, Hari Pekerja tidak pernah dimaksudkan untuk berpihak pada kesejahteraan pekerja Indonesia. Tanggal 20 Februari ditetapkan sebagai peringatan atas berdirinya FBSI (Federasi Buruh Seluruh Indonesia), di tahun 1973, yang merupakan hasil peleburan 21 serikat buruh yang selamat dari pembantaian terhadap aktivis-aktivis buruh yang beraliran kiri atau dianggap beraliran kiri sepanjang tahun-tahun awal berdirinya Orde Baru. Serikat-serikat buruh yang tadinya berafiliasi dengan partai politik tertentu, pada masa itu, dipaksa melepaskan afiliasi politiknya, lalu digiring agar berafiliasi dengan satu-satunya kekuatan politik yang tidak mau mengaku sebagai partai politik—yakni Golongan Karya. Sejak didirikannya, para pimpinan FBSI selalu merupakan tokoh Golkar. Ketua pertamanya, Agus Sudono, seorang yang sangat dekat dengan militer dan keluarga Soeharto. Sekjen pertama FSBI adalah Suwarto, seorang perwira Operasi Khusus (Opsus), badan militer yang ditugasi untuk mengendalikan kehidupan politik rakyat Indonesia di awal berdirinya Orde Baru. Sejak awal, jelas bahwa FBSI ditujukan untuk memberangus buruh dan menutup dunia politik bagi buruh. Ideologi yang dikenakan oleh FBSI adalah ideologi harmoni, yakni antara buruh dan pengusaha harus ada ketenangan, tidak boleh ada konflik. Para pengurus teras FBSI juga selalu merupakan tokoh-tokoh yang dekat atau tergabung dalam Golkar. Dengan komposisi kepengurusan semacam ini, FBSI juga berfungsi sebagai pendulang suara bagi Golkar dalam tiap pemilu. Walau demikian, FBSI tetap tidak dapat sepenuhnya mengendalikan perselisihan perburuhan. Terlebih sejak Soeharto mengeluarkan Keputusan 15 Nopember 1978 (KNOP 15) yang mendevaluasi nilai rupiah terhadap dolar, dari Rp 415 per dolar menjadi Rp 625 per dolar. Devaluasi ini melambungkan harga-harga kebutuhan pokok—dan mereka yang upahnya tetap, seperti buruh, adalah yang paling terpukul oleh keadaan ini. Perlawanan buruh berlangsung di mana-mana. Di tahun 1985, FBSI diganti menjadi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia). Keadaan menjadi bertambah parah, karena SPSI dijadikan sebuah “wadah tunggal”—sebuah penghalusan istilah bagi dijalankannya sistem korporatisme negara oleh Orde Baru. Untuk memperhalus kenyataan bahwa pemberangusan gerakan buruh dilakukan secara lebih sistematis, Soeharto menunjuk Cosmas Batubara, seorang mantan aktivis ’66, menjadi Menteri Tenaga Kerja. Cosmas memperkenalkan konsep Upah Minimum dan Jamsostek . Walau saat itu Orde Baru berusaha—dengan segala represi, siksaan dan terornya—gelombang perlawanan buruh tetap tidak dapat diredam. Bahkan, SPSI, yang dirancang sebagai satu alat yang secara sistematik akan menghabisi aspirasi politik buruh, ternyata kemudian dipakai oleh banyak buruh sebagai alat perlawanan. Kita tahu, Marsinah gugur di tahun 1993, ketika memperjuangkan pembentukan SPSI di pabriknya, di Sidoarjo. Kegagalan SPSI untuk berfungsi sebagai serikat buruh yang memperjuangkan nasib buruh ketika berhadapan dengan kerakusan pengusaha, menyebabkan mulai bertumbuhnya serikat-serikat buruh alternatif. Beberapa yang patut disebut adalah SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia), SBMSK (Serikat Buruh Merdeka Setia Kawan) dan PPBI (Pusat Perjuangan Buruh Indonesia). Perjuangan panjang gerakan buruh Indonesia, akhirnya mendapatkan titik-terangnya ketika Soeharto dipaksa turun dari singgasananya. Sekalipun reformasi, yang menyusul lengsernya penguasa Orde Baru itu, tidaklah memberi buah seperti yang diimpikan sebelumnya, reformasi ini tetaplah memberi ruang bagi bertumbuhnya gerakan buruh baru yang lebih segar dan bersemangat. Banyak serikat-serikat independen (baca: berdiri di luar serikat buruh yang bersangkutan dengan SPSI) berdiri di mana-mana. Serikat-serikat yang tadinya dipaksa bergabung dengan SPSI-pun, satu-persatu mulai melepaskan diri dari tubuh induknya. Aksi-aksi pemogokan dan demonstrasi buruh besar-besaran mulai menjadi bagian dari berita sehari-hari di media massa. Gerakan buruh yang baru ini membutuhkan satu identitas pemersatu, yang diakui dan dijadikan titik temu bagi seluruh kelompok buruh. Salah satu bentuk identitas ini adalah perayaan Hari Buruh. Pada titik inilah, gerakan buruh yang baru ini mengalami kesulitan. Sudah lama tidak pernah ada perayaan Hari Pekerja versi Orde Baru. Orde Baru terlalu takut pada gerakan buruh, sehingga Hari Pekerja versi mereka sendiripun enggan mereka rayakan. Hari Pekerja bukan bagian dari pengetahuan yang diberikan di sekolah-sekolah. Bahkan, jika Anda mengunjungi pabrik-pabrik dan bertanya pada para buruh, barangkali hampir 100 persen tidak tahu bahwa di Indonesia ada Hari Pekerja. Pilihan untuk menghidupkan kembali Hari Pekerja, merupakan pilihan yang mengerikan bagi banyak serikat buruh independen. Merayakan Hari Pekerja, sama saja dengan merayakan pemberangusan serikat-serikat buruh, penutupan akses politik bagi buruh, dan penghapusan sejarah bahwa begitu banyak aktivis buruh radikal harus meregang nyawa di tangan penguasa militer Orde Baru. Hari Pekerja, bukanlah hari di mana gerakan buruh mengalami kemenangan, melainkan peringatan akan kekalahannya. Oleh karena itulah, gerakan buruh independen kemudian memilih 1 Mei sebagai hari perayaan bagi buruh Indonesia. Tanggal 1 Mei mewakili kemenangan sebuah perjuangan, yang buahnya masih dirasakan oleh buruh sedunia sampai sekarang—perjuangan menuntut delapan jam kerja sehari. Perayaan Satu Mei, Mayday, membuat orang bersemangat karena yang diperingati adalah sebuah perlawanan, sebuah pengorbanan, sebuah perjuangan, yang berujung dengan kemenangan. Mayday membuat orang merasa mewarisi sebuah harapan—sebuah harapan akan penghidupan yang lebih sejahtera di masa mendatang. Kita tentu tidak akan menghalangi perayaan Hari Pekerja. Tidak demokratis jika perayaan semacam itu dihalangi. Namun demikian, secara naluriah, buruh Indonesia, bahkan yang bergabung dalam serikat-serikat yang merupakan pewaris FBSI dan SPSI, dapat merasakan bahwa 1 Mei-lah hari yang seharusnya mereka rayakan. Kegairahan sebuah perjuangan, harapan akan kemenangan. Itulah makna sejati sebuah perayaan Hari Buruh. Dan hanya perayaan Mayday, Hari Buruh Sedunia, yang akan dapat menaburkan kegairahan dan harapan itu di hati dan pikiran buruh Indonesia. ( *** )

Pekerja Dapat Program Baru Untuk Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan

JAKARTA - Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor Per-12/MEN/VI/2001 tentang petunjuk teknis pendaftaran kepesertaan, pembayaran iuran, pembayaran santunan, dan pelayanan jaminan sosial tenaga kerja, ada sejumlah fasilitas baru yang dapat dipakai para pekerja yakni program baru layanan pemeliharaan kesehatan. Hal ini disampaikan juru bicara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dita Indah Sari , belum lama ini kepada pers di Jakarta . Fasilitas baru itu berupa tindakan operasi jantung maksimal 80 juta per tahun, penyembuhan kanker 35 juta per tahun, transplantasi organ 50 juta per tahun, cuci darah 700 ribu tiap kunjungan dengan maksimal tiga kali seminggu, dan pengobatan HIV/AIDS senilai 20 juta setahun. Jumlah tersebut adalah nilai yang akan ditanggung oleh PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara. Sebelumnya, ucap Dita, tanggungan penyakit kritis ini belum tersedia akibat rendahnya upah minimum sebagai dasar perhitungan iuran. Selain itu, seluruh perawatan adalah standar kelas II rumah sakit umum pertama atau rumah sakit umum daerah. Ini juga berlaku bagi istri atau suami dan sampai anak ketiga, ujar Dita. Dita mengatakan, program lama pun meningkat nominalnya. Misalnya, rawat inap di unit gawat darurat sekarang tidak terbatas waktunya, yang sebelumnya maksimal 20 hari. Biaya prothese atau tiruan gigi meningkat dari 400 ribu menjadi 1 juta, prothese tangan dan kaki masing-masing dari 350 ribu menjadi 1 juta, juga alat bantu dengar, kehamilan, dan kacamata. Untuk pekerja berusia di atas 40 tahun juga diberikan cek kesehatan gratis, kata mantan aktivis buruh ini. Dita menuturkan, melalui peraturan itu pekerja bisa mendaftarkan diri sendiri sebagai peserta Jamsostek, apabila pengusaha nyata-nyata lalai mengikutsertakan mereka. Kementerian berharap dengan aturan ini semakin banyak lagi pekerja di sektor formal yang menikmati manfaat Jamsostek. [leo bmb]

Pemerintah Tinjau Ulang Anak Perusahaan Binaan PT.Jamsostek ( Persero ) dan Askes ( Persero ) Dahlan Setuju Anak Perusahaan Askes dan Jamsostek Dijual

JAKARTA – Seiring dengan target pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sudah semakin dekat , beberapa kebijakan strategis oleh pemerintah akan segera dilakukan , termasuk bagaimana tata kelola kedua Badan tersebut.salah satunya adalah mempertimbangkan kembali efektifitas dan produktifitas anak perusahaan yang dikelola PT.Jamsostek ( Persero ) maupun PT.Askes ( Persero ). “ Pelaksanaan BPJS harus sukses, jika dalam jajaran BUMN ada yang tak sepaham dengan hal tujuan suksenya BPJS , yang bersangkutan harus menyingkir.” Demikian disampaikan Menteri BUMN Dahlan Iskan kepada media di Jakarta ( 14/4) .menurutnya, BPJS adalah sebagai basis negara dalam menyejahterakan rakyat. Direktur Utama PT Jamsostek, Elvyn G Masassya , maupun Direktur Perencanaan Pengembangan dan Teknologi Informasi PT Askes, Tono Rustiano , sepakat dengan strategi tersebut, menurut , menurut mereka , bahwa apa yang telah diatur oleh Pemerintah kedua badan ini akan manut untuk melaksanaqkaqnnya.[leo bmb]

PT. Jamsostek ( Persero ) Himbau Pekerja Gunakan Fasilitas Uang Muka Perumahan

JAKARTA FPRM– Menindak lanjuti kerja sama tiga instansi yakni PT.Jamsostek ( Persero ) dengan Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah membentuk Keputusan Bersama tentang Pembentukan tim Percepatan Penyediaan Perumahan bagi Pekerja/Buruh untuk mempercepat penyediaan rumah bagi pekerja formal maupun informal Dirut PT Jamsostek Elvyn G Masassya , menghimbau pekerja untuk memanfaatkan fasilitas pinjaman uang muka perumahan (PUMP) tersebut Dirut PT Jamsostek Elvyn G Masassya kepada pers , Rabu (27/3/2013), mengatakan bahwa tahun ini pihaknya mengalokasikan dana Rp 200 miliar untuk 4.000 pekerja. Jamsostek menawarkan kepada pekerja untuk memanfaatkkan pinjaman hingga Rp 50 juta dan berbunga tiga persen tersebut. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Kemenpera bertugas mengoordinasikan pengadaan rumah, Kemnakertrans melakukan sosialisasi pengadaan rumah kepada buruh, sementara Jamsostek menyediakan pinjaman uang muka perumahan (PUMP). Hingga 2012, total dana bantuan uang muka rumah pekerja yang sudah disalurkan ke pekerja sekitar Rp 830 miliar. Di samping PUMP, BUMN yang akan berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2013 itu juga membangun ruman susun sewa untuk pekerja. Tahun lalu, Jamsostek menyalurkan Rp 207,9 miliar untuk pengadaan 1.987 rumah susun sewa dan Rp 932 miliar lebih untuk 90.256 item pinjaman bergulir. Syarat mendapatkan PUMP sebetulnya relatif mudah. Syarat utamanya, peserta aktif minimal selama satu tahun dan belum memiliki rumah. Pekerja bisa memilih pengembang mana saja yang menjadi anggota REI dan di mana saja di seluruh Indonesia. PUMP adalah salah satu program dari Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) yang bertujuan untuk memberi kemudahan bagi peserta Jamsostek memiliki rumah melalui KPR melalui perbankan, Syarat syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Uang Muka Perumahan ini adalah : Belum memiliki rumah sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari tenaga kerja Jamsostek, Telah terdaftar menjadi peserta Jamsostek minimal 1 tahun. Mendapatkan rekomendasi dari perusahaan Penanggung Jawab Pengurusan PUMP.Upah yang dilaporkan maksimal sebesar Rp 4.500.000,-Bersedia dipotong gajinya untuk pembayaran angsuran PUMP kepada PT Jamsostek (persero).Setuju dan sepakat untuk membeli rumah yang ditawarkan oleh Pengembang: baik lokasi rumah, tipe rumah, harga rumah, besarnya uang muka KPR, jangka waktu maupun suku bunga KPR-nya.Dinyatakan lulus seleksi KPR oleh Bank Pemberi KPR dengan bukti diterbitkan SP3K (Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit).Pembayaran angsuran dilaksanakan secara kolektif oleh Perusahaan penanggung Jawab pengurusan PUMP.[leo bmb]

PT.Jamsostek ( Persero ) Bantu Pekerja Konstruksi Dapatkan Alat Pelindung

JAKARTA FPRM- Untuk menekan kasus kecelakaan kerja, khususnya di lingkungan kerja, PT Jamsostek menyerahan 42.000 alat pelindung diri (APD) K3 kepada 150 perusahaan jasa kontruksi terkait dengan peringatan bulan Keselamatan kesehatan kerja (K3) , Peringatan bulan K3 tahun ini bertema "Kami Ingin Selamat" ini diselenggarakan PT Jamsostek, Disnaker Kota Jakarta, pemilik proyek Life Tower dan PT PP (persero) tbk sebagai tuan Rumah. "Sudah hampir berjalan enam bulan Proyek Life Tower tidak ada yang mengalami kecelakaaan artinya fungsi pengawasan K3 sangat baik sehingga sampai saat ini nihil kejadian," ujar Projek Manager PP proyek Life Tower, Barlin Bismo Aji. PP pada kesempatan itu mempresentasikan program K3-nya di lokasi proyek. Faisal Safat, ketua panitia acara di tempat yang sama menyampaikan apresiasinya pada PT Jamsostek atas bantuan alat K3 APD kepada pekerja sektor jasa konstruksi se-DKI berupa helm, sarung tangan dan sepatu. Kakanwil III PT Jamsostek, Nuraina, mengatakan pemberian itu adalah bentuk kepedulian pihaknya kepada pekerja sektor jasa konstruksi yang membayar iuran sesuai dengan nilai proyek dan menjadi peserta program Jamsostek. Sebelumnya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Muhaimin Iskandar telah menempatkan 13.751 orang ahli keselamatan dan kesehatan kerja (K-3) ke perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia. Ini juga dilakukan untuk memperluas jangkauan pengawasan pelaksanaan norma K-3 secara umum. Selain mendukung tugas pengawas ketenegakerjaan, keberadaan ahli K-3 ini juga untuk mempercepat kemandirian perusahaan dalam memenuhi norma K-3. Dengan ini, diharapkan bisa mengurangi kecelakaan kerja Menurut Muhaimin , saat ini sistem manajemen K-3 (SMK-3) belum sepenuhnya dilaksanakan oleh perusahaan, pekerja/buruh maupun masyarakat. Akibatnya kasus kecelakaan kerja di Indonesia masih relatif tinggi. Untuk itu, para pengusaha dan tenaga kerja diharapkan mengambil inisiatif dan lebih serius dalam melaksanakan K-3 di lingkungan kerja masing-masing. Hingga saat ini masih banyak perusahaan, khususnya skala kecil dan menengah, yang belum menyadari pentingnya penerapan K-3 dan merupakan bagian dari investasi perusahaan yang wajib direalisasikan. Penerapan K-3 yang baik akan melindungi dan meningkatkan produktivitas pekerja serta daya saing perusahaan. Dengan segala keterbatasan, pemerintah mendorong perusahaan besar untuk melatih K-3 kepada perusahaan skala kecil dan menengah, tuturnya. [leo bmb]

Pemberlakuan BPJS Akan Sesuai Jadwal

JAKARTA , FFRM: Transformasi jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan menjadi suatu tantangan sekaligus peluang ,demikian pernah disampaikan Elvyn G Masassya Direktur Utama Jamsostek pada media. Ia berharap jamsostek akan menjadi leader BUMN lainnya dalam menjalankan amanah sebagai bagian dari BPJS Ketenagakerjaan, Jamsostek akan berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan serta diharapkan perubahan kepada yang lebih baik. Hal senada disampaikan Komisaris Utama PT Jamsostek (Persero) Denny Indrayana, yang optimistis aturan mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagkerjaan akan selesai sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Denny yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) berjanji akan berusaha membantu mempercepat proses pengesahan perangkat aturan mengenai teknis pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan. Tahapan-tahapan proses transformasi Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan sudah jelas. Sampai saat ini semua berjalan sesuai dengan batas waktu. Secara pribadi saya akan membantu proses pengesahaan perangkat hukumnya, ujar Denny di Jakarta, kemarin. Denny mengatakan, selama proses transformasi Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan, jajaran komisaris telah meminta kepada direksi PT Jamsostek (Persero) untuk lebih mengedepankan aspek sosialiasasi bahwa Jamsostek adalah kewajiban pengusaha dan kebutuhan utama bagi para pekerja. Kita tidak lagi pakai pendekatan hukum dengan menakut-nakuti tapi lebih pada pendekatan kebutuhan, katanya. [leo bmb]

Apkes Berharap Kemitraan Pelayanan Kesehatan Tetap Terbina

JAKARTA, FPRM – Ketua Asosiasi Pelayanan Kesehatan (Apkes) DKI Jakarta dr Hadi Santoso, mewanti-wanti pemerintah agar hati-hati memberlakukan BPJS Kesehatan. Karena, ada 18 ribu peserta PT Jamsostek yang akan berpindah pelayanan ke BPJS Kesehatan. Ia mengaku gelisah jika pelayanan akan berkurang, Menurutnya, klinik kesehatan merupakan bisnis. Namun dengan kerjasama PT Jamsostek yang sudah terjalin, justru sungguh menjanjikan mengingat pasiennya sudah pasti. Kekhawatiran akan kehilangan order dari peserta PT Jamsostek yang dilontarkan Hadi cukup beralasan, mengingat nantinya kedua BPJS akan dikelola dengan sistem nirlaba. Kembali lagi ke pemerintah, semua kan membayar iuran, bukan seperti yang dipungut melalui buruh dan pengusaha. Kita tentu selama ini memiliki standar pelayanan yang sudah diatur bukan seperti Kartu Jakarta Sehat (KJS). Semua harus kembali ke peserta. Untuk itu Ia berharap , kiranya transformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan jangan memutus kemitraan dengan 150 klinik kesehatan yang menangani sekitar 18 ribu peserta Jamsostek di DKI Jakarta. Jamsostek dan Askes kini memang terus membangun komunikasi dan kesepahaman bersama dalam mewujudkan komitmen integrasi pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan , agar operasional kedua lembaga ini menjadi efisien Diperkirakan pada awal,operasionalnya BPJS akan menangani minimal 121 juta penduduk Indonesia yang terdiri dari peserta JAMKESMAS sebanyak 86,4 juta jiwa, ASKES 16,4 juta jiwa, JAMSOSTEK 8 juta jiwa, TNI/POLRI aktif 3,3 juta jiwa Direktur Utama PT.Askes ( Persero ) Fachmi Idris. Pihaknya kini tengah menyusun pemetaan ketersediaan Puskesmas dan Rumah Sakit yang selama ini digunakan oleh Jamsostek, Jamkesmas, Askes, Serta TNI Polri. Diperkirakan hanya 70 pesen dari seluruh fasilitas kesehatan yang ada digunakan oleh skema Jamsos tersebut. Untukm optimalisasi peran Askes dalam BPJS Kesehatan sendiri telah dibentuk suatu unit pelaksanaan transformasi yang dikepalai kepala unit setingkat General Manager untuk memastikan proses transformasi berjalan lancer , cepat dan aman. Jadi kalau ada pihak yang meragukan BPJS ini bias terlaksana, itu tidak benar, kalaupun saat ini masih banyak kekurangan dan permasalahan , mari kita selesaikan bersama , ucapnya.[leo bmb]

Lurah Gunung Tertibkan Parkir Liar

Jakarta - Sebagai bentuk keseriusannya dalam upaya mendukung program Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo - Basuki Tjahaja Purnama, lurah Gunung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Dewi Purnama Sari S.STP,M.Si dan jajarannya melakukan aksi sapu bersih terkait keberadaan parkir liar dan berbagai kegiatan kemasyarakatan di wilayah kerjanya. Dibantu jajaran Tripika, dan camat Kebayoran Baru Drs.Mahludin M,si, belum lama ini menertibkan sejumlah kawasan parkir liar. Yakni, di wilayah Pakubuwono, jalan Opir II, Kerinci VII dan jalan Bumi. Berkat kinerjanya yang terbilang kooperatif, tak heran jika saat ini kawasan tersebut jauh lebih tertata. Menurut lurah Gunung Dewi, uapaya penertiban yang dilakukan jajarannya diakui tak semudah membalikkan tangan, tak sedikit hambatan yang dihadapinya. Maklum, mata pencarian mereka terusik. Namun, karena ini bagian tugas maupun program untuk mendukung Jokowi - Ahok, apapun kosekwensinya tetap dijalankan, tegasnya. Selain penertiban liar, Dewi juga aktif dalam sejumlah kegiatan lainnya. Misalnnya kerja bhakti bersama warga sekitar, yakni membersihkan saluran air serta gorong-gorong yang mampet hingga menimbulkan banjir. Sejumlah titik wilayah yang telah direalisasikan, yakni di lingkungan Rw.01 dan 03 kelurahan Gunung. Sementara itu hampir setiap hari Minggu camat Mahludin giat melakukan kegiatan kerja bhakti di jalan Tirtayasa, Gandaria Utara, Gunung dan jalan Rambai, Kramat Pela. Gebrakan lurah Gunung Dewi dan camat Mahludin ini ternyata juga diikuti Eva Farida, seksi dinas kebersihan kecamatan Kebayoran Baru. Dia cukup giat mengikuti setiap kegiatan bersama jajaran camat dan lurah. Meski, Dinas Pekerjaan Umum (DPU), terkesan mandek tapi kami tetap jalan. Demi suksesnya program ini, meski acapkali di pungli oknum saat membuang puing dan lumpur di TPA Bantar Gebang dia rela merogoh koceknya.(Titin/Bmb)

Hasil Investasi Yang Bagus Akan Tingkatkan Pelayanan Kepada Peserta

Elvyn G. Massassya : Dirut PT Jamsostek (Persero) Hasil Investasi Yang Bagus Akan Tingkatkan Pelayanan Kepada Peserta JAKARTA : Jelang transformasi PT. Jamsostek ( Persero ) jadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Perlu dilakukan perubahan kedalam dan peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta (pekerja dan perusahaan).hal ini disampaikan oleh Dirut PT Jamsostek Elvyn G. Masassya . Dia menjelaskan bahwa semua dana pekerja yang dititipkan untuk perlindungan dari risiko kerja diinvetasikan untuk kemudian dikembalikan pekerja. Hasil investasi pada tahun 2012 senilai Rp13.2 triliun atau memberi manfaat 10,9 persen bagi pekerja. Angka itu merupakan tertinggi jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan lembaga penyelenggara dunia lain, kata Elvyn. Dari capaian yang sukses ini menurutnya , bahwa Jamsostek sukses mengubah pandangan masyarakat tentang pentingnya berinvestasi untuk hari tua. Jadi, Jamsostek bukan sekadar memenuhi tuntutan aturan, ungkapnya, kemarin. Ke depan, kata Elvyn, upaya merubah image di masyarakat terus dilakukan dengan membuktikan kinerja hasil investasi yang bagus yang nantinya dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan peserta. Saat ini,katanya, ada sekitar 11,3 juta peserta aktif yang akan menerima manfaat dari investasi Jamsostek.. [leo bmb]

Jaminan Sosial Buruh Pengusaha Penuhi Jaminan Sosial

JAKARTA–Jaminan Sosial yang mengemuka akhir akhir ini mendapat perhatian serius dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar,Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 20 Tahun 2012 yang mengatur jaminan sosial adalah konsekuensi logis dari putusan Mahkamah Konstitusi soal pemenuhan hak-hak pekerja. Dengan adanya aturan baru yang menguatkan peraturan sebelumnya, sistem administrasi individual dalam jaminan sosial mesti ditalangi perusahaan. Menurut Muhaimin , aturan baru tentang teknis pendaftaran peserta jaminan sosial tenaga kerja, pembayaran iuran, pembayaran santunan, dan pelayanan jaminan sosial bakal membuat pengusaha tak bisa mengelak dari kewajiban membayar jaminan sosial. Aturan ini secara tidak langsung mendorong perusahaan supaya mengasuransikan pekerjanya," kata Muhaimin kepada media . "Pada prinsipnya keputusan MK mengakomodasi sistem administrasi individual di-back up perusahaan. Jadi individu bisa mendaftarkan sendiri ke Jamsostek (tidak perlu menunggu inisiatif perusahaan)," ujar Muhaimin. Menurut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu, Permenakertrans baru soal jaminan sosial tidak akan bertabrakan dengan aturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. "Justru nanti BPJS dan Jamsostek ini melebur jadi satu," kata dia. Saat ini, yang sudah disepakati pemerintah untuk BPJS adalah iuran jaminan kesehatan sebesar 5 persen dari gaji. Dari nilai itu, 3 persennya dibayarkan oleh perusahaan, sedangkan sisanya dilunasi oleh pegawai. Adapun empat jaminan sosial lainnya hingga kini masih dalam pembahasan. Sebagaimana sebelumnya Permenakertrans No. 20 Tahun 2012 diteken Muhaimin pada 14 November lalu dan disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Amir Syamsuddin, lima hari setelahnya. Muhaimin menjelaskan, dengan adanya aturan baru itu, pekerja dapat mendaftar sendiri ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dalam aturan itu ditetapkan soal layanan khusus, misalnya penggunaan kacamata, protese mata, protese gigi, alat bantu dengar, dan protese anggota gerak. Pelayanan khusus tersebut diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan atas indikasi medis tertentu. [leo bmb]

Jelang Transformasi BPJS PT Jamsostek ( Persero ) dan PT.Askes ( Persero) Lakukan Konsolidasi Dan Koordinas

JAKARTA [ FPRM ] – Koordinasi dan konsolidasi antara PT.Jamsostek ( Persero ) dengan PT.Askes ( Persero) terus dilakukan jelang melebur menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Konsolidasi dilakukan guna memastikan persiapan dan mengidentifikasi pemasalahan dari pihak regulator. Direktur Utama Jamsostek Elvyn Masassya. mengatakan, perlunya komitmen bersama antara Askes dan Jamsostek untuk membangun proses yang terintegrasi pada BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan agar operasional kedua lembaga itu lebih efisien. Persiapan eksternal dilakukan melalui koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan lintas sektoral, untuk memberi masukan atas berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan BPJS kesehatan di 2014. "BPJS merupakan tugas negara. Oleh karena itu sangat membutuhkan doa dan dorongan semua pihak agar transformasi Askes dan Jamsostek menjadi BPJS," Ujar Elvyn dalam acara Rapat Konsolidasi Askes-Jamsostek dan PKS, di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (7/3/2013). Menurutnya , para pemangku kepentingan berupaya untuk terus berkoordinasi sampai dengan beroperasinya BPJS kesehatan pada 1 Januari 2014 dan BPJS ketenagakerjaan per 1 Juli 2015. Untuk mengoptimalisasi transformasi Askes sebagai BPJS kesehatan, telah dibentuk suatu unit pelaksana transformasi (OPT) yang dikepalai kepala unit setingkat general manager untuk memastikan proses transformasi ini berlangsung cepat. Jamsostek dan Askes juga membuat kesepakatan, bahwa perpindahan data Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek ke masterfile Askes akan dilakukan secara bertahap. Konsolidasi ini juga menyepakati pengalihan program, aset dan liabilitas jaminan pemeliharaan kesehatan Jamsostek kepada Askes. Direktur Utama Askes Fachmi Idris. Yang hadir dalam acara tersebut juga menegaskan , bahwa konsolidasi dan koordinasi yang matang sangat diperlukan jelang diadakannya peleburan . "Kami terus melakukan koordinasi dan terus berkonsolidasi baik hanya Askes ke Jamsostek ataupun Askes ke Jamsostek dengan stakeholder terkait Kementerian, DJSN, organisasi dan sebagainya," ujarnaya [ leo bmb ]

PT Jamsostek dan Kajari Jalin Kerjasama Penegakan Hukum Jaminan Sosial

JAKARTA [FPRM]- Dengan berlakunya SJSN maka tidak ada lagi batas kepesertaan. Setiap pekerja berhak menjadi peserta jaminan sosial sehingga kepesertaan akan menjadi luas , untuk itu perlu adanya perlindungan hukum yang lebih tegas , termasuk untuk Badan Penyelenggara. Untuk itu , PT Jamsostek dan Kejaksaaan Negeri Jakarta Selatan menandatangani kerja sama penegakan hukum dalam penyelenggaraan jaminan sosial agar pekerja mendapat hak normatif (dasar) sesuai peraturan perundangan. Penandatangan kerja sama itu dilakukan oleh enam kepala cabang Jamsostek DKI yang membawahi wilayah Jakarta Selatan dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Masyhudi dan disaksikan oleh Kakanwil III PT Jamsostek Nuraina di Jakarta, Senin. Nuraina mengatakan saat ini masih banyak perusahaan yang mendaftarkan sebagian upah dan sebagian pekerjanya dalam program jamsostek. Bahkan, masih banyak perusahaan yang mampu tetapi tidak mendaftarkan pekerjanya sama sekali dalam program jaminan sosial, katanya. Dia menjelaskan, menjadi peserta jaminan sosial merupakan hak normatif setiap pekerja yang dilindungi peraturan perundangan dan konvensi ILO. Setiap pekerja berhak dilindungi dari risiko kerja seperti kecelakaan, kematian, mendapat layanan kesehatan dan jaminan di hari tua, kata Nuraina. Kerja sama enam kantor cabang dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan merupakan upaya penegakan hukum agar membangkitkan kesadaran perusahaan memenuhi hak pekerjanya. Kepala Jamsostek Cabang Setiabudi Iwan Kusnawan di tempat yang sama mengatakan kerja sama itu menjadi strategis menyusul pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan transformasi PT Jamsostek menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Juli 2015. Secara strategis, kerja sama itu mencakup pendapat, pertimbangan dan tindakan hukum yang dibutuhkan jika terjadi perselisihan dengan perusahaan peserta Jamsostek. Jika, ketiga unsur itu dibutuhkan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, maka kami sudah memiliki payung hukum, kata Iwan. Kerja sama itu juga mencakup antisipasi atas perselisihan perdata dan tata usaha negara. Saat ini terdapat 29.1 juta pekerja yang terdaftar menjadi peserta program jamsostek dan 11,2 juta diantaranya menjadi peserta aktif. Artinya, terdapat 17,9 juta pekerja yang terdaftar jadi peserta non-aktif. Peserta non-aktif itu sebagian besar adalah peserta yang iurannya ditunggak perusahaan pemberi kerja. [ leo bmb]

PT Jamsostek dan PT Askes ( Persero) Lakukan Konsolidasi Dan Koordinas

JAKARTA [ FPRM ] – Koordinasi dan konsolidasi antara PT.Jamsostek ( Persero ) dengan PT.Askes ( Persero) terus dilakukan jelang melebur menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Konsolidasi dilakukan guna memastikan persiapan dan mengidentifikasi pemasalahan dari pihak regulator. Direktur Utama Jamsostek Elvyn Masassya. mengatakan, perlunya komitmen bersama antara Askes dan Jamsostek untuk membangun proses yang terintegrasi pada BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan agar operasional kedua lembaga itu lebih efisien. Persiapan eksternal dilakukan melalui koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan lintas sektoral, untuk memberi masukan atas berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan BPJS kesehatan di 2014. "BPJS merupakan tugas negara. Oleh karena itu sangat membutuhkan doa dan dorongan semua pihak agar transformasi Askes dan Jamsostek menjadi BPJS," Ujar Elvyn dalam acara Rapat Konsolidasi Askes-Jamsostek dan PKS, di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (7/3/2013). Menurutnya , para pemangku kepentingan berupaya untuk terus berkoordinasi sampai dengan beroperasinya BPJS kesehatan pada 1 Januari 2014 dan BPJS ketenagakerjaan per 1 Juli 2015. Untuk mengoptimalisasi transformasi Askes sebagai BPJS kesehatan, telah dibentuk suatu unit pelaksana transformasi (OPT) yang dikepalai kepala unit setingkat general manager untuk memastikan proses transformasi ini berlangsung cepat. Jamsostek dan Askes juga membuat kesepakatan, bahwa perpindahan data Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek ke masterfile Askes akan dilakukan secara bertahap. Konsolidasi ini juga menyepakati pengalihan program, aset dan liabilitas jaminan pemeliharaan kesehatan Jamsostek kepada Askes. Direktur Utama Askes Fachmi Idris. Yang hadir dalam acara tersebut juga menegaskan , bahwa konsolidasi dan koordinasi yang matang sangat diperlukan jelang diadakannya peleburan . "Kami terus melakukan koordinasi dan terus berkonsolidasi baik hanya Askes ke Jamsostek ataupun Askes ke Jamsostek dengan stakeholder terkait Kementerian, DJSN, organisasi dan sebagainya," ujarnaya [ leo bmb ]

PT Jamsostek dan Kajari Sepakati Kerjasama Penegakan Hukum Jaminan Sosial

PT Jamsostek dan Kajari Sepakati Kerjasama Penegakan Hukum Jaminan Sosial JAKARTA [FPRM]- Dengan berlakunya SJSN maka tidak ada lagi batas kepesertaan. Setiap pekerja berhak menjadi peserta jaminan sosial sehingga kepesertaan akan menjadi luas , untuk itu perlu adanya perlindungan hukum yang lebih tegas , termasuk untuk Badan Penyelenggara. Untuk itu , PT Jamsostek dan Kejaksaaan Negeri Jakarta Selatan menandatangani kerja sama penegakan hukum dalam penyelenggaraan jaminan sosial agar pekerja mendapat hak normatif (dasar) sesuai peraturan perundangan. Penandatangan kerja sama itu dilakukan oleh enam kepala cabang Jamsostek DKI yang membawahi wilayah Jakarta Selatan dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Masyhudi dan disaksikan oleh Kakanwil III PT Jamsostek Nuraina di Jakarta, Senin. Nuraina mengatakan saat ini masih banyak perusahaan yang mendaftarkan sebagian upah dan sebagian pekerjanya dalam program jamsostek. Bahkan, masih banyak perusahaan yang mampu tetapi tidak mendaftarkan pekerjanya sama sekali dalam program jaminan sosial, katanya. Dia menjelaskan, menjadi peserta jaminan sosial merupakan hak normatif setiap pekerja yang dilindungi peraturan perundangan dan konvensi ILO. Setiap pekerja berhak dilindungi dari risiko kerja seperti kecelakaan, kematian, mendapat layanan kesehatan dan jaminan di hari tua, kata Nuraina. Kerja sama enam kantor cabang dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan merupakan upaya penegakan hukum agar membangkitkan kesadaran perusahaan memenuhi hak pekerjanya. Kepala Jamsostek Cabang Setiabudi Iwan Kusnawan di tempat yang sama mengatakan kerja sama itu menjadi strategis menyusul pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan transformasi PT Jamsostek menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Juli 2015. Secara strategis, kerja sama itu mencakup pendapat, pertimbangan dan tindakan hukum yang dibutuhkan jika terjadi perselisihan dengan perusahaan peserta Jamsostek. Jika, ketiga unsur itu dibutuhkan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, maka kami sudah memiliki payung hukum, kata Iwan. Kerja sama itu juga mencakup antisipasi atas perselisihan perdata dan tata usaha negara. Saat ini terdapat 29.1 juta pekerja yang terdaftar menjadi peserta program jamsostek dan 11,2 juta diantaranya menjadi peserta aktif. Artinya, terdapat 17,9 juta pekerja yang terdaftar jadi peserta non-aktif. Peserta non-aktif itu sebagian besar adalah peserta yang iurannya ditunggak perusahaan pemberi kerja. [ leo bmb]