Untuk Dapatkan Jaminan Sosial, Pemerintah Usulkan Masyarakat Wajib Bayar Iuran

JAKARTA – Jaminan Sosial Nasional , program Pemerintah dan Masyarakat yang bertujuan memberi kepastian jumlah perlindungan kesejahteraan sosial agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Perlindungan ini diperlukan utamanya bila terjadi hilangnya atau berkurangnya pendapatan.

Jaminan sosial merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2. Secara universal jaminan sosial dijamin oleh Pasal 22 dan 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB (1948), dimana Indonesia ikut menandatanganinya. Kesadaran tentang pentingnya jaminan perlindungan sosial terus berkembang, seperti terbaca pada Perubahan UUD 45 tahun 2002, Pasal 34 ayat 2, yaitu “Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat….”.

Perlindungan jaminan sosial mengenal beberapa pendekatan yang saling melengkapi yang direncanakan dalam jangka panjang dapat mencakup seluruh rakyat secara bertahap sesuai dengan perkembangan kemampuan ekonomi masyarakat. Pendekatan pertama adalah pendekatan asuransi sosial atau compulsory social insurance, yang dibiayai dari kontribusi/ premi yang dibayarkan oleh setiap tenaga kerja dan atau pemberi kerja. Kontribusi/ premi dimaksud selalu harus dikaitkan dengan tingkat pendapatan/ upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Pendekatan kedua berupa bantuan sosial (social assistance) baik dalam bentuk pemberian bantuan uang tunai maupun pelayanan dengan sumber pembiayan dari negara danbantuan sosial dan masyarakat lainnya.

Saat ini Rancangan Undang Undang  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU.BPJS), sedang proses pembahasan antara Pemerintah dan Pansus DPR RI , pemerintah telah menyodorkan ketentuan mengikat. Dalam pembahasan DIM (daftar inventaris masalah) RUU BPJS,

Menteri Keuangan, Agus Martowardojo menegaskan, layanan yang diberikan hanya jaminan dasar. Peserta pun diwajibkan membayarkan iuran. "Sesuai UU SJSN, yang mendapatkan jaminan kesehatan adalah seluruh penduduk Indonesia. Yang dimaksud penduduk di sini adalah TNI/Polri, masyarakat swasta (pekerja formal), dan informal," ucapnya.

            Dengan hanya mendapatkan jaminan dasar tersebut, memungkinkan masyarakat memperoleh tambahan asuransi lainnya yang dikelola oleh perusahaan BUMN seperti Jamsostek. "Prinsip BPJS setiap peserta harus memasukkan iuran. Yang wajib bayar iuran adalah karyawan, pemberi kerja, pemerintah (yang membayar angsuran TNI, Polri, dan masyarakàt tidak mampu)," jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, BPJS merupakan badan non BUMN maupun bukan konversi dari BUMN yang sudah ada seperti Jamsostek, Taspen maupun asuransi lainnya. Jadi BPJS merupakan badan hukum baru. BPJS nantinya dibagi dua, BPJS satu (jangka pendek) meliputi kesehatan, kecelakaan, dan kematian. BPJS dua (jangka panjang) meliputi pensiunan dan hari tua.

Karena BPJS harus badan hukum baru, maka BUMN lain tidak diubah. Makanya BPJS juga hanya melayani jaminan dasar saja. Kalau ingin dapat layanan tambahan, peserta bisa mendapatkannya di BUMN, misalkan  Jamsostek. "Jadi seorang peserta yang ingin mendapatkan layanan ganda, bisa ke asuransi lainnya. [Leo-bmb]

 

PT. Jamsostek (Persero) Teliti Penerima Santunan Korban Merpati

JAKARTA - Pembayaran santunan oleh PT..Jamsostek kepada korban jatuhnya pesawat Merpati Nusantara Airlines yang jatuh di sekitar Teluk Kamrauw, sekitar 15 mil laut dari Kaimana, Papua Barat, 7 Mei lalu kini sedang dilakukan perifikasi yang mungkin menjadi peserta jaminan sosial tenagakerja. Hal ini disampaikan Direktur Operasi dan Pelayanan Jamsostek, Ahmad Ansyori di Jakarta, Selasa (24/5) , menirutnya, hingga saat ini data-data itu masih terus dikumpulkan dan diharapkan bisa segera tuntas, sehingga jika ada maka santunannya bisa segera diberikan kepada ahli waris.

            Sebelumnya Direktur Utama PT.Jamsostek H.Hotbonar Sinaga menjelaskan , bahwa semua kru pesawat merpati yang nahas tersaebut adalah peserta aktif program jamsostek. Selain itu masih ada kemungkinan penumpang yang lain akan mendapatkan santunan.

PT.Jamsostek ( Persero ) selama 33 tahun berdiri telah memberi santunan untuk program Jaminan Kesehatan Keluarga  sebesar Rp 2.952 triliun dengan 1.783.709 kasus. Besaran jumlah klaim jaminan bagi peserta tergantung dengan besaran upah dari peserta dengan pembayaran 48 bulan gaji.

Sedangkan untuk Jaminan Hari Tua, sepanjang 33 tahun ada 9.842.046 kasus dengan pembayaran sejumlah Rp 32.107 triliun. Sementara untuk JK, terdapat 250.022 kasus dengan jumlah santunan atau jaminan sebesar Rp 1.445 triliun. Untuk tahun 2010 (hingga Desember 2010) Jamsostek telah membayarkan jaminan kepada peserta sebesar Rp 7,34 triliun dengan total kasus sebanyak 19.586.069 kasus. [Leo-bmb]

 

Puluhan Mitra ICC Flexipremi Sambut Antusias Acara SBI di Cafe Apung

JAKARTA – Sebersitpun tak pernah terbayangkan sebelumnya kalau penggunaan pulsa yang dilakukan Indra Kusumarini (37 tahun), warga perumahan Witana Harja Pamulang, Kota Tangerang, provinsi Banten itu sangat boros. Apa pasal, dalam pemakaian sarana komunikasi melalui telepon genggam produk luar negeri, wanita paruh baya itu harus rela merogoh koceknya sedikitnya Rp.2 juta dalam sebulan.

Ketika disinggung diseputar alasan penggunaan pulsa sebesar itu, mantan pramugari pesawat Garuda ini dengan jujur mengaku untuk kepentingan aktifitas bisnis dan berbagai kegiatan lainnya. Misalnya, usaha bus pariwisata, kegiatan koperasi, salon, bimbingan belajar, serta komunitas sebagai aktivis peduli lingkungan kebersihan di Tangerang Selatan. Dan seabrek kegiatan lainnya yang harus menggunakan sarana pulsa.

Namun belakang Indra terperangah, dirinya setengah tak percaya ketika beralih menggunakan produksi dalam negeri, yakni ICC Flexipremi. Produksi dalam negeri yang satu ini jauh lebih irit, pasalnya nol persen pulsa pun bisa menelpon gratis sesama pengguna ICC Flexipremi. Pembelian pulsa yang sebelumnya sangat boros, kini Indra hanya mengeluarkan anggaran 570 ribu dalam sebulan. Alias mengirit kos pengeluaran hampir 1.3 juta dalam setiap bulannya. Mantan pramugari Garuda ini berharap agar jaringan Flexi di kawasan Tanjung Karang, Liwa dan Lampung lebih dimaksimalkan. “Jika jaringan Telkom Flexi di wilayah ini sudah optimal, tidak menutup kemungkinan seluruh karyawan pariwisata yang saya kelola akan menggunakan ICC Flexipremi,” ujar Indra penuh semangat.

Di kesempatan yang sama puluhan mitra Smelta Flexipremi secara antusias mengikuti acara Sharing Bisnis ICC (SBI), yang digelar di Kafe Apong Pamulang, Rabu,(25/5). Acara yang dibawakan Mentor handal Rafi, Sodikin dan Haerul itu mendapat apresiasi dari seluruh peserta. Misalnya, Vieka mengaku gembira karena prestasi gemilangnya, hingga berhasil mendapatkan hadiah satu unit HP Black Barry dari PT. Smelta (Seputih Melati Permata). Karena, dirinya mampu merekrut mitra baru sejumlah 20 orang dalam satu Minggu.
Acara semakin haru ketika Rafi memberikan kejutan hadiah berupa satu unit HP Ivio C-500 bermerk “Flexi Muslim” kepada komandan Milis Team 88 Muslimin. “Hal ini sebagai bentuk terima kasih, sekaligus apresiasi. Karena berkat polesan pak Muslimin sebagai pimpinan Milis, yang mana beliau tak pernah surut dalam memberikan motivasi, sehingga mampu menyatukan berbagai golongan,” pungkas Rafi. [bambang/tim]
nit HP Black Barry dari PT. Smelta (Seputih Melati Permata). Karena, dirinya mampu merekrut mitra baru sejumlah 20 orang dalam satu Minggu.

Acara semakin haru ketika Rafi memberikan kejutan hadiah berupa satu unit HP Ivio C-500 bermerk “Flexi Muslim” kepada komandan Milis Team 88 Muslimin. “Hal ini sebagai bentuk terima kasih, sekaligus apresiasi. Karena berkat polesan pak Muslimin sebagai pimpinan Milis, yang mana beliau tak pernah surut dalam memberikan motivasi, sehingga mampu menyatukan berbagai golongan,” pungkas Rafi. [bambang/tim]

Pengakuan Jujur Seorang Mantan Pramugari Pengguna ICC Flexipremi

JAKARTA - Sebersitpun tak pernah terbayangkan sebelumnya kalau penggunaan pulsa yang dilakukan Indra Kusumarini (37 tahun), warga perumahan Witana Harja Pamulang, Kota Tangerang, provinsi Banten itu sangat boros. Apa pasal, dalam pemakaian sarana komunikasi melalui telepon genggam produk luar negeri, wanita paruh baya itu harus rela merogoh koceknya sedikitnya Rp.2 juta dalam sebulan.

Ketika disinggung diseputar alasan penggunaan pulsa sebesar itu, mantan pramugari pesawat Garuda ini dengan jujur mengaku untuk kepentingan aktifitas bisnis dan berbagai kegiatan lainnya. Misalnya, usaha bus pariwisata, kegiatan koperasi, salon, bimbingan belajar, serta komunitas sebagai aktivis peduli lingkungan kebersihan di Tangerang Selatan. Dan seabrek kegiatan lainnya yang harus menggunakan sarana pulsa.

Namun belakang Indra terperangah, dirinya setengah tak percaya ketika beralih menggunakan produksi dalam negeri, yakni ICC Flexipremi. Produksi dalam negeri yang satu ini jauh lebih irit, pasalnya nol persen pulsa pun bisa menelpon gratis sesama pengguna ICC Flexipremi. Pembelian pulsa yang sebelumnya sangat boros, kini Indra hanya mengeluarkan anggaran 570 ribu dalam sebulan. Alias mengirit kos pengeluaran hampir 1.3 juta dalam setiap bulannya. Mantan pramugari Garuda ini berharap agar jaringan Flexi di kawasan Tanjung Karang, Liwa dan Lampung lebih dimaksimalkan. "Jika jaringan Telkom Flexi di wilayah ini sudah optimal, tidak menutup kemungkinan seluruh karyawan pariwisata yang saya kelola akan menggunakan ICC Flexipremi," ujar Indra penuh semangat.

Di kesempatan yang sama puluhan mitra Smelta Flexipremi secara antusias mengikuti acara Sharing Bisnis ICC (SBI), yang digelar di Kafe Apong Pamulang, Rabu,(25/5). Acara yang dibawakan Mentor handal Rafi, Sodikin dan Haerul itu mendapat apresiasi dari seluruh peserta. Misalnya, Vieka mengaku gembira karena prestasi gemilangnya, hingga berhasil mendapatkan hadiah satu unit HP Black Barry dari PT. Smelta (Seputih Melati Permata). Karena, dirinya mampu merekrut mitra baru sejumlah 20 orang dalam satu Minggu.

Acara semakin haru ketika Rafi memberikan kejutan hadiah berupa satu unit HP Ivio C-500 bermerk "Flexi Muslim" kepada komandan Milis Team 88 Muslimin. "Hal ini sebagai bentuk terima kasih, sekaligus apresiasi. Karena berkat polesan pak Muslimin sebagai pimpinan Milis, yang mana beliau tak pernah surut dalam memberikan motivasi, sehingga mampu menyatukan berbagai golongan," pungkas Rafi. [bambang/tim]

Pemerintah Bentuk Badan Baru Jadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

JAKARTA - Dengan pertimbangan matang dan efisiensi biaya , akhirnya pemerintah mengambil keputusan ,bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS ) haruslah berdiri sendiri ,artinya kalau sebelumnya terbentuk opini bahwa pemerintah akan i mengkonversi dua BUMN penyelenggara asuransi, yaitu Jamsostek dan Askes menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sudah terbantahkan. empat BUMN yaitu Askes, Jamsostek, Taspen, dan Asabri, tidak diganggu dengan terbentuknya BPJS. dan tetap berdiri sendiri, berjalan seperti biasa. badan yang akan dibentuk adalah  badan baru, dengan iuran baru, hal ini disampaikan Menteri Keuangan Agus Martowardojo  kepada wartawan di sela-sela rapat dengan Panitia Khusus RUU BPJS di DPR, Selasa (24/5).,menurutnya ,dalam draf baru, ada dua badan yang dibentuk, yaitu pertama yang menyangkut kesehatan, kecelakaan, dan kematian. Sedangkan yang kedua adalah jaminan hari tua dan pensiun,

            Menurutnya , BPJS yang baru itu prinsipnya memberikan pelayanan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk kebutuhan yang sifatnya dasar. Ada dua BPJS yang akan dibentuk, yaitu BPJS yang bersifat jangka pendek yaitu kesehatan, kecelakaan,dan kematian. Kemudian kedua, BPJS yang bersifat jangka panjang, yaitu pensiun dan jaminan hari tua. "Kita mulai dengan kesehatan dulu,”ujarnya.

            Pemerintah tidak akan serta-merta meleburkan BUMN yang selama ini sudah menyelenggarakan jaminan sosial menjadi BPJS sebagaimana diusulkan PDR. "Kita tidak bisa buru-buru agar instansi-instansi seperti Jamsostek, Askes, Taspen atau pun Asabri langsung dilebur, karena sudah punya stakeholder yang luas. Dan stakeholder itu harus diberikan pelayanan dengan baik dan sistemnya sudah berjalan," ujarnya. [ Leo-bmb ]

Eh Ada Kepiting Dibalik Batu Kementerian PU Ngotot Bentuk LPJKN Versi Permen

JAKARTA - Saat ini Pengurus Pusat Forum Komunikasi Masyarakat Jasa Kontruksi melakukan penelitian terkait data anggaran BPK dan SDM Kementerian Umum tahun anggaran 2008 - 2010. Misalnya, anggaran pada tahun 2008 sebesar Rp.204.550.300.000. Tahun anggaran 2009 sebesar Rp.235.000.000.000. Tahun 2010 sebesar Rp.210.724.821.000. Sedangkan tahun anggaran 2011 sebesar Rp.650.280.121.000. Ironisnya, Pagu anggaran pada 2009 di lokasi DKI Jakarta, baik Balai maupun pusat pelatihan tahun 2010, Satker BPK dan SDM kode Satkernya terjadi perbedaan. Kata ketua umum FKMJKI, Adherie Zulfikri Situmpul di Jakarta, Rabu, (25/5).

Masih menurut Adherie, penggunaan anggaran tersebut jelas tidak mencapai sasaran dan tujuan, sekaligus hanya menghamburkan anggaran dari APBN Kementerian Pekerjaaan Umum (PU), yang dinilai cuma-cuma saja. Berdasarkan kajian FKMJKI untuk kedua kode satker 630891 dan 622280 tahun anggaran 2009, sekaligus tahun 2010 dinilai tidak tepat sasaran.

Hal senada juga diungkapkan Sekjend FKMJKI R.Hasudungan Sihombing, jika melihat serangkaian kejadian itu, sudah sewajarnya jika Kementerian PU dikritisi pihak FKMJKI. Terutama terkait pelaksanaan pencabutan Peraturan Pemerintah No. 04 tahun 2010 yang hingga saat ini belum ada realisasinya. Padahal, MA telah membuat putusan Judicial Review No.II/P.HUM/2010, tegasnya.

"Hingga detik ini mereka masih juga ngotot dan bertahan untuk membentuk LPJKN versi Pemerintah (Kementerian PU), hal tersebut diduga untuk menutupi kebobrokan terkait penyerapan anggaran dana yang kami duga berindikasikan KKN. Adakah dugaan itu benar, untuk itu kami berharap agar diberikan klarifikasinya," tegas Adherie. [bmb]

Hati - Hati, Jalanan KH Hasyim Ashari Cileduk Raya Licin dan Berlubang

JAKARTA - Warga di Kota Tangerang, Banten mengeluhkan sarana jalan di KH. Hasyim Ashari, Cileduk Raya. Pasalnya, jalanan tersebut licin dan berlubang. Lantaran kondisi yang serba carut marut, tak ayal warga yang melintasi jalanan tersebut jatuh tergelincir. Selain itu juga mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas. Apalagi kalau kondisi hujan, tak sedikit warga tergelincir berjatuhan.

Misalnya, menimpa warga bernama Juharman yang kerap disapa Opung, warga RT.05/RW.06 Perumahan Kunciran Indah, Pinang, Kota Tangerang. Akibat peristiwa tersebut korban mengalami luka-luka di kepala dan bagian kaki.

Warga berharap agar aparat dan instansi terkait segera merealisasikan sarana jalanan tersebut. Saat ini Walikota Kota Tangerang Wahidin Halim tengah getol - getolnya menata wilayah. Tapi ironisnya, masih terdapat sarana jalanan yang sangat memprihatinkan. Untuk itu diharapkan agar pihak pemerintah kota Tangerang cepat tanggap terhadap keluhan warga masyarakat. Sehingga mampu meminimalisir jatuhnya korban. [Erick-findy]

Demi Suksesnya BPJS PT Jamsostek (Persero) Siap Dikonversi

JAKARTA - Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tangung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara, Indonesia seperti halnya berbagai negara berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yakni jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal , kemudian saat ini Badan Penyelenggara Jaminan Sosial santer dibahas pemerintah maupun DPR RI , semua ini adalah demi kesejahteraan rakyat. 

Menteri Keuangan Agus Martowardojo, menyebutkan bahwasanya pemerintah akan mengonversi perusahaan jaminan dengan berlakunya UU BPJS. pemerintah berniat membangun dua BPJS bertahap. tahap awal BPJS perlindungan kesehatan, kecelakaan kerja, dan kematian , untuk kebijakan tersebut pemerintah akan menyuntikkan modal awal Rp 2 triliun.

 

Dalam rapat panitia khusus (pansus) RUU BPJS, pemerintah meminta 143 daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan UUU BPJS untuk dihapus dan sebagian di antaranya disubstansikan ke dalam daftar lainnya. Menteri Keuangan menyatakan, terdapat 263 DIM yang siap dibahas dalam RUU BPJS itu. Dari jumlah DIM tersebut, ada 18 DIM dengan tanggapan tetap, ada 42 DIM yang mengalami perubahan redaksional, ada 25 DIM perubahan substansi dan 55 DIM penambahan substansi.

 

Manahggapi hal ini , Direktur Operasi dan Pelayanan PT.Jamsostek ( Persero ) Ahmad Ansyori,  menyatakan kesiapanya dikonversi dan bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang ditunjuk. Hal itu didasarkan pada prinsip terselenggaranya perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat. pihaknya akan melakukan hal itu untuk menyukseskan kebijakan tersebut. [ Leo-bmb ]

PT Jamsostek (Persero), Perluas Kepesertaan Pada Pekerja Sektor Ekonomi Informal

JAKARTA – Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tangung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara, Indonesia seperti halnya berbagai negara berkembang lainnya.

Jika sebelumnya program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yakni jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor formal , maka saat ini  PT Jamsostek memperluas cakupan pelayanan dan skema jaminan sosial kepada pekerja sektor informal (luar hubungan kerja/LHK). Menurut Direktur Utama PT. Jamsostek H.Hotbonar Sinaga, potensi peserta dari pekerja informal mencapai 67,86 juta orang, tetapi baru 223.000 ( data Bulan Oktober 2010 ) pekerja informal yang menjadi peserta. Padahal, potensi kepesertaan dari pekerja Informal jauh lebih besar dibandingkan dengan pekerja formal yang hanya 30 juta orang.  "Namun, terdapat sejumlah kendala yang membuat kepesertaan Jamsostek dari pekerja informal masih minim. Kemajuan atau tambahan peserta dari pekerja informal terlihat tidak merata di seluruh kantor cabang Jamsostek. Bahkan, pertumbuhannya tergolong lamban," katanya .

Kiprah Perseroan yang mengedepankan kepentingan dan hak normative Tenaga Kerja di Indonesia terus berlanjut. Sampai saat ini, PT Jamsostek (Persero) memberikan perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya.

Dengan penyelenggaraan yang makin maju, program Jamsostek tidak hanya bermanfaat kepada pekerja dan pengusaha tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian bagi kesejahteraan masyarakat dan perkembangan masa depan bangsa.

Perluasan kepesertaan Jamsostek kepada pekerja sektor ekonomi informal ini mendapat  sambutan positif dari pemerintah daerah , karena dengan adanya program perluasan keanggotaan kepada pekerja informal , diharapkan dapat meningkatkan ekonomi lokal. [Leo – bmb]

 

PT .Jamsostek (Persero) Targetkan Dana Pengelolaan Rp 114 Triliun

JAKARTA – Peningkatan hasil investasi Jamsostek pada 2011 akan meningkat, hal ini didorong terkait maraknya pasar saham dan penyertaan saham oleh perusahaan BUMN ini . "Kita mengharapkan hasil investasi perseroan akan terus tumbuh yang disesuaikan dengan pilihan aset investasi," kata Direktur Investasi Jamsostek Elvyn G Massasya, di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (12/5).

              Menurutnya, hasil investasi terbesar untuk Jamsostek akan diperoleh dari hasil alokasi pada obligasi yang mencapai 41,6 persen dari total dana kelolaan perusahaan tersebut. Selanjutnya, kontributor terbesar hasil investasi berasal dari dana pensiun sebesar 31 persen, saham 21 persen, dan sisanya atau sekitar 6,4 persen pada reksa dana, properti, dan penyertaan. PT Jamsostek (Persero) menargetkan hasil investasi selama 2011 sebesar 11 triliun rupiah. Meski naik tipis dari tahun 2010, target hasil investasi tersebut tergolong konservatif jika dibandingkan dengan dana kelolaan perusahaan penyedia jaminan sosial untuk tenaga kerja tersebut yang telah mencapai 101,2 triliun rupiah.
            Dia optimistis Jamsostek akan dapat mencapai target tersebut dengan melihat realisasi kinerja di kuartal I~2011. Dalam tiga bulan pertama tahun ini saja, hasil investasi Jamsostek telah mencapai 2,99 triliun rupiah, atau sekitar 27,18 persen dari target sepanjang tahun.

JAKARTA – Peningkatan hasil investasi Jamsostek pada 2011 akan meningkat, hal ini didorong terkait maraknya pasar saham dan penyertaan saham oleh perusahaan BUMN ini . "Kita mengharapkan hasil investasi perseroan akan terus tumbuh yang disesuaikan dengan pilihan aset investasi," kata Direktur Investasi Jamsostek Elvyn G Massasya, di Kantor Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (12/5).

Lebih lanjut, Elvyn menjelaskan total dana kelolaan Jamsostek pada akhir kuartal I~2011 telah mencapai 101,2 triliun rupiah. Jumlah tersebut meningkat dari posisi akhir 2010 sebesar 98 triliun rupiah, terutama akibat adanya hasil investasi perusahaan sebesar 2,99 triliun rupiah. "Total dana kelolaan sepanjang 2011 ditargetkan mencapai 114 triliun rupiah, meningkat dari tahun 2010 yang hanya 98 triliun rupiah," ujarnya. Menurutnya, selain obligasi, saham, deposito, reksa dana properti, dan penyertaan, Jamsostek sedang mempertimbangkan berinvestasi dalam bentuk sukuk. "Tentu kita lihat situasinya. Sukuk juga akan dijadikan sebagai alokasi investasi," ujarnya. [Leo-bmb]