Aparat Arogan, Lapak Duren Bang Kumis Diangkut Satpol PP Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi dikenal dekat dengan rakyat. Dalam setiap melakukan tindakannya, anak Solo itu menggunakan pendekatan dari hati ke hati. Tapi pola ini ternyata tak diikuti oleh bawahannya. Sejumlah pedagang kaki lima (K-5), di sepanjang jalan Budi Raya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat meradang. Faizal pemilik lapak duren Bang Kumis di lokasi itu secara aturan dirinya mengaku bersalah. 'Tapi tak harus aparat bersikap arogan, toh dengan cara pendekatan persuasif kami juga akan mematuhi peraturan" keluh Faizal. Tanpa pemberitahuan sebelumnya, oknum aparat Satpol PP menertibkan lapak pedagang. Saat tidak ada pemilik lapak tanpa ba-bi-bu mereka langsung mengangkut barang dagangan. Para pedagang mengeluhkan sikap arogan yang ditunjukkan Padma oknum Manpol PP kecamatan Kebon Jeruk, sambil menepuk dada mereka menendangi lapak milik para pedagang. Parahnya lagi, Abdulloh oknum wakil camat Jeruk tak takut jika sekalipun dilaporkan ke Jokowi dan Ahok. Bahkan, tak takut dengan publikasi media. Beruntung dalam peristiwa ini Hendra Hidayat camat Kebon Jeruk cepat tanggap dalam upaya mengatasi persoalan. Dirinya melakukan pendekatan dari hati ke hati terhadap para pedagang. Bahkan, secara legowo Camat meminta maaf kepada Faizal pemilik lapak duren Bang Kumis sebagai perwakilan pedagang. "Dalam hal ini saya sebagai pimpinan di jajaran kecamatan Kebon Jeruk minta maaf terkait kejadian ini. Terutama sikap tidak mengenakkan yang ditunjukkan jajaran saya," ujarnya. Sementara itu ditempat terpisah sejumlah kasie dan petugas Satpol PP di kelurahan Kedoya Utara, Kebon Jeruk megeluhkan pemangkasan dana aggaran Tri Wulan. Mereka mengaku setiap anggaran turun hanya menerima Rp.1 juta. Sementara di kelurahan lain para kasie menerima anggaran sejumlah Rp.4 juta. Lebih parahnya lagi pekerja harian lepas (PHL), di kelurahan Kedoya Utara hanya menerima dana Rp.150 ribu dalam sebulan, padahal di kelurahan lain mereka menerima Rp.500 ribu. Hal ini diduga disunat oknum lurah dan sekel kelurahan setempat. Hal ini sudah berjalan selama 4 tahun. Padahal, dana anggaran satuan kerja (DAS), ini yang pembayarannya 13 kali cair ini, dalam satu tahunnya

Aparat Arogan, Lapak Duren Bang Kumis Diangkut Satpol PP Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi dikenal dekat dengan rakyat. Dalam setiap melakukan tindakannya, anak Solo itu menggunakan pendekatan dari hati ke hati. Tapi pola ini ternyata tak diikuti oleh bawahannya. Sejumlah pedagang kaki lima (K-5), di sepanjang jalan Budi Raya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat meradang. Faizal pemilik lapak duren Bang Kumis di lokasi itu secara aturan dirinya mengaku bersalah. 'Tapi tak harus aparat bersikap arogan, toh dengan cara pendekatan persuasif kami juga akan mematuhi peraturan" keluh Faizal. Tanpa pemberitahuan sebelumnya, oknum aparat Satpol PP menertibkan lapak pedagang. Saat tidak ada pemilik lapak tanpa ba-bi-bu mereka langsung mengangkut barang dagangan. Para pedagang mengeluhkan sikap arogan yang ditunjukkan Padma oknum Manpol PP kecamatan Kebon Jeruk, sambil menepuk dada mereka menendangi lapak milik para pedagang. Parahnya lagi, Abdulloh oknum wakil camat Jeruk tak takut jika sekalipun dilaporkan ke Jokowi dan Ahok. Bahkan, tak takut dengan publikasi media. Beruntung dalam peristiwa ini Hendra Hidayat camat Kebon Jeruk cepat tanggap dalam upaya mengatasi persoalan. Dirinya melakukan pendekatan dari hati ke hati terhadap para pedagang. Bahkan, secara legowo Camat meminta maaf kepada Faizal pemilik lapak duren Bang Kumis sebagai perwakilan pedagang. "Dalam hal ini saya sebagai pimpinan di jajaran kecamatan Kebon Jeruk minta maaf terkait kejadian ini. Terutama sikap tidak mengenakkan yang ditunjukkan jajaran saya," ujarnya. Sementara itu ditempat terpisah sejumlah kasie dan petugas Satpol PP di kelurahan Kedoya Utara, Kebon Jeruk megeluhkan pemangkasan dana aggaran Tri Wulan. Mereka mengaku setiap anggaran turun hanya menerima Rp.1 juta. Sementara di kelurahan lain para kasie menerima anggaran sejumlah Rp.4 juta. Lebih parahnya lagi pekerja harian lepas (PHL), di kelurahan Kedoya Utara hanya menerima dana Rp.150 ribu dalam sebulan, padahal di kelurahan lain mereka menerima Rp.500 ribu. Hal ini diduga disunat oknum lurah dan sekel kelurahan setempat. Hal ini sudah berjalan selama 4 tahun. Padahal, dana anggaran satuan kerja (DAS), ini yang pembayarannya 13 kali cair ini, dalam satu tahunnya terkucur 3 Miliar, ujar salah satu sumber yang enggan disebutkan idenitasnya. (bmb/titin)