PT Jamsostek ( Persero ) Intensifkan Sosialisi Program K3

JAKARTA  - Untuk mengurangi terjadinya kecelakaan kerja maupun terjadinya sakit akibat kerja maka PT .Jamsoatek ( Persero )  akan selalu berupaya melakukan sosialisasi  Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) , program ini dilakukan bekerjasama dengan .Departemaen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Depnakertrans) ,hal ini disampaikan Dirut PT  Jamsostek (Persero)  H.Hotbonar Sinaga, Belum lama ini. di Jakarta

          Menurut Hotbonar , dengan kerjasama ini, selain bisa mengurangi tingkat kecelakaan kerja, juga mendorong peningkatan kepesertaan Jamsostek   “Kita akan terus perbaiki jaringan komunikasi antara Pemerintah dan Jamsostek, maupun pihak perusahaan dan masyarakat luas sehingga bisa mencapai target maksimal dalam menekan kecelakaan kerja dan meningkatkan kepesertaan Jamsostek, masih banyak perusahaan menganggap K3 sebagai beban operasional. Padahal,perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja ditempat kerja adalah merupakan hak azasi setiap pekerja “ ujarnya.

 Penerapan dan pelaksanaan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan bagian penting dari perlindungan terhadap lingkungan kerja khususnya perlindungan kepada tenaga kerja.perlu disadari bahwa K3 merupakan salah satu hak dasar pekerja terkait dengan aspek kesejahteraan selain dari hak-hak yang lain termasuk perlindungan upah, jaminan sosial, waktu kerja dan berserikat. Untuk itu, kita  mendorong pengawasan pelaksanaan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) .tambahnya.

          Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar , dalam penerapan peraturan K3 , telah melakukan kebijakan tegas dan sosialisasi yang sistematis  “ Kita sudah membuat sistim pengawasan baru, salah satunya adalah mendorong pengawasan di bidang K3. Apabila tidak dilaksanakan bisa kita proses secara hukum, katanya.Menurutnya, ada dua sanksi yang diterapkan terhadap perusahaan yang belum melaksanakan sistim menejemen K3 sanksi yakni pertama pembinaan , sanksi kedua adalah diproses secara hukum sesuai dengan UU, ujarnya.

          Muhaimin menyatakan bahwa pemerintah harus bekerja keras karena belum semua perusahaan terutama perusahaan kelas menengah (perusahaan kecil) itu belum menerapkan K3 secara disiplin.Bukan untuk kepentingan pemerintah, tapi untuk kepentingan karyawan dan perusahaan sendiri. [ leo-bmb]

BPJS Sebaiknya Badan Baru, Bukan Peleburan BUMN Asuransi Yang Ada

JAKARTA - Wacana menggabungkan badan asuransi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) tunggal, perlu dipikirkan secara matang. Karena risiko atas peleburan itu bisa berdampak besar dan sangat serius, demikian disampaikan Dirut PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga.

Menurutnya , banyak pihak yang mempertanyakan rencana merger tersebut. Apakah semudah itu menggabungkan badan asuransi yuang berbeda sektor tersebut,tanyanya.
            PT Jamsostek mengelola pekerja swasta dan BUMN. PT Askes mengelola kesehatan para PNS, PT Taspen mengurus masalah asuransi para pensiunan PNS, dan PT Asabri mengelola asuransi ABRI.

Wacana merger itu tidak sama kasusnya seperti menggabungkan bank-bank yang kolaps milik pemerintah menjadi PT Bank Mandiri, ujar Hotbonar. Seperti menyangkut transformasi dana yang sangat besar, menyangkut kepentingan besar yang manfaatnya harus terus ditingkatkan, menyangkut kepentingan pengusaha dan lainnya.

Saat ini bisnis asuransi di Indonesia sudah dikuasai asing, termasuk bisnis pembiayaan perbankan. Jangan sampai penyelenggara jaminan sosial juga dikuasi oleh asing, sebelum menggabung BPJS  (PT Asabri, Askes, Taspen dan Jamsostek), panja harus   memerhatikan juga aspek hukum dan finansial, serta aspek sumber daya manusia.

Aspek hukum yang harus diperhatikan mengenai penyatuan anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan peraturan dari perseroan terbatas di badan penyelenggara itu.

Hal senada juga disampaikan Kepala Divisi Pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PT Jamsostek Mas'ud Muhammad, menurutnya,  Jamsostek sudah menjalankan fungsinya sebagai badan wali amanah yang mengelola iuran para pekerja untuk jaminan kesehatan dan pensiun para pekerja itu sendiri. Jamsostek sudah menjalankan prinsip wali amanah, fungsi Jamsostek hanya mengakomodir hak pekerja yang rutin membayar iuran dengan memotong gaji pekerja oleh perusahan, ujar Mas'ud pada acara diskusi public BPJS Antara Kebutuhan dan Kenyataan yang diselenggarakan Poros Wartawan Jakarta (PWJ) di Gedung YLBHI, Jakarta. Senin (20/06).

Menurut Mas'ud, Jika Jamsostek dilebur menjadi BPJS maka sistem yang terbangun akan menjadi tidak jelas, sementara, Iuran dari pekerja anggarannya tidak cukup untuk mengakomodir haknya mendapatkan asuransi, Karena, anggarannya itu harus dibagi dengan masyarakat miskin  Sebagai warga negara yang menjadi pekerja harus mendapatkan hak asuransi, jelasnya.ia  berharap agar Jamsostek harus dipisah dengan BPJS. [ leo-bmb].