Meningkatkan Kepesertaan PT. Jamsostek Jemput Bola

JAKARTA - Kantor-kantor cabang PT Jamsostek (Persero) siap mengunjungi perusahaan-perusahaan sebagai upaya jemput bola untuk meningkatkan kepesertaan. Hingga saat ini belum seluruh pekerja menjadi peserta program jaminan sosial yang diselenggarakan Jamsostek. Ke depan seluruh jajaran Jamsostek tidak hanya menunggu di kantor, namun turun ke lapangan melakukan pendekatan ke perusahaan-perusahaan, kata Direktur Utama Jamsostek Elvyn G. Masassya dalam keterangan persnya di Jakarta, belum lama ini. Saat ini jumlah pekerja formal di perusahaan swasta dan BUMN yang menjadi peserta Jamsostek sebanyak 11,1 juta orang. Padahal diperkirakan pekerja formal tersebut secara nasional mencapai 33 juta orang. Oleh karena itu, Jamsostek akan terus berupaya melakukan sosialisasi dan mengkomunikasikan tentang manfaat program jaminan sosial baik bagi tenaga kerja maupun perusahaan. Untuk itu seluruh jajaran Jamsostek, khususnya di daerah akan turun ke perusahaan-perusahaan, katanya. Selain jemput bola, ujar Elvyn, Jamsostek juga akan terus meningkatkan pelayanan serta memberikan manfaat optimal kepada pekerja/perusahaan peserta, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jamsostek juga akan memberi penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang selalu aktif dan tertib menjadi peserta Jamsostek. Terkait hal itu, tambah Elvyn, Jamsostek akan terus memperbanyak titik-titik pelayan hingga menjangkau seluruh kabupaten/kota. Bisa berupa pendirian kantor cabang, kantor unit pelayanan, gerai di mal atau perkantoran, dan lainnya. Dengan ini maka dapat lebih mendekatkan pelayanan Jamsostek dengan perusahaan dan pekerja, ujarnya. Elvyn mencontohkan Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Program Jamsostek yang juga turut mendukung sosialisasi tentang pentingnya program jamsostek. Kebijakan pimpinan di daerah ini juga merupakan suatu terobosan baru dan bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja. Menurut dia, tentunya kebijakan ini juga membantu Jamsostek meningkatkan kepesertaan. Apalagi jaminan sosial merupakan hak bagi pekerja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan menjadi kewajiban pengusaha, tuturnya. Saat ini Jamsostek mengelola dana investasi yang sebagian besar merupakan dana peserta mencapai Rp 127 triliun. Pengelolaan dana peserta melalui investasi di deposito perbankan, saham, obligasi, reksadana, properti, dan penyertaan langsung. Sedangkan hasil mulai Januari hingga September 2012 mencapai Rp 9,9 triliun dari target yang ditetapkan untuk 2012 sebesar Rp 12 triliun. [ leo b

Taspen Surakarta Tingkatkan Pengabdian, Pelayanan dan Kinerjanya

Surakarta - Warga masyarakat menyambut antusias pelayanan prima yang diterapkan Taspen Surakarta, Jawa Tengah, utamanya dalam hal penanganan dana pensiunan veteran. Dalam usianya yang ke - 50 tahun, Taspen bertekad meningkatkan pengabdiannya, pelayanan maupun kinerjanya. Dalam setiap harinya kantor Taspen yang terletak di jalan Veteran no.305 Surakarta itu selalu dipadati ratusan pengunjung. Bahkan, ribuan berkas pengajuan pensiunan maupun dana kematian bertumpuk di kantor tersebut. Namun, berkat kesabaran, kinerja dan pelayanan terbaik yang diterapkan oleh para pegawai Taspen, wargapun merasa puas. Tapi, proses pengajuan dana pensiunan veteran mesti sesuai prosedur maupun aturan yang berlaku, ujar Maryono, S.SOS salah seorang pegawai Taspen Surakarta yang akrab disapa pak Ambon disela - sela kesibukannya, Selasa (23/04). Masih kata Ambon, sejauh sesuai prosedur pihak Taspen Surakarta akan memberikan pelayanan terbaik alias tidak berbelit - belit, Bila perlu, warga yang bersangkutan dapat mengajukan berkas pensiunan datang saja langsung ke kantor Taspen, tentunya akan dibantu prosesnya. Bunikem (65) thn pasangan keluarga alm. Sudijo Al Padmowiyono (82) thn, warga Dukuh, Rt.07, Plosorejo, kecamatan Gondang, Sragen, Jawa Tengah mengaku puas terhadap pola pelayanan yang diterapkan pihak Taspen Surakarta. Pasalnya, pensiunan veteran dan dana kematian almarhum suami tercintanya yang telah lama dinanti-nantikan, kini dapat dirasakan hasilnya, ujarnya penuh haru. (Bmb)

Jamsostek dan Askes Terbitkan Kartu Jaminan Sosial Republik Indonesia

JAKARTA : Untuk mensukseskan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial , Direktur Utama PT Jamsostek (Persero), Elvyn G. Masassya, mengungkapkan, PT Jamsostek (Persero) bersama PT Askes (Persero) akan menerbitkan Kartu Jaminan Sosial Republik Indonesia (KJSRI) sebagai tanda kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. Kartu jaminan sosial bersama itu merupakan satu upaya menyatukan registrasi antarperusahaan negara yang melakukan transformasi ke BPJS, ungkapnya,. Pihaknya dan PT Askes,ungkap Elvyn, berharap dapat mempertimbangkan pemanfaatan Nomer Induk Kependudukan (NIK) yang kini dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Karenanya, kata Elvyn, perlu komitmen bersama antara PT Jamsostek dan PT Askes membangun proses yang terintegrasi pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan agar operasional kedua lembaga itu lebih efisien.Ini akan mempermudah seluruh peserta mengakses dan memanfaatkan pelayanan yang diberikan. Kita terus berkoordinasi mulai dari perencanaan hingga transformasi lembaga yang ada sekarang ini. Menurut dia, ada tiga hal yang harus dikoordinasikan dengan semua stakeholders, yakni rencana dan progres transformasi ke BPJS Ketenagakerjaan, baik di PT Jamsostek maupun di PT Askes.Termasuk substansi peraturan pemerintah dan peraturan presiden, serta pengalihan program jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) ke PT Askes. Terkait suksesi kartu Jaminan Sosial ini , Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT Jamsostek, Agus Supriyadi mengatakan , bahwa program e-KTP sangat membantu transformasi kepesertaan jaminan sosial dari PT Jamsostek ke BPJS Kesehatan dan juga pemutakhiran data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. keberadaan e-KTP menjadi berkah bagi perusahaannya karena di saat dua BUMN bersiap untuk bertransformasi, Kemendagri melaksanakan program e-KTP. "Bagi PT Jamsostek, keberadaan KTP elektronik itu menjadi berkah karena mempermudah pemutakhiran data kepesertaan yang sedang dilakukan sebagai bagian dari program transformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan," kata Agus. [leo bmb]

Meningkatkan Kepesertaan PT. Jamsostek Jemput Bola

JAKARTA - Kantor-kantor cabang PT Jamsostek (Persero) siap mengunjungi perusahaan-perusahaan sebagai upaya jemput bola untuk meningkatkan kepesertaan. Hingga saat ini belum seluruh pekerja menjadi peserta program jaminan sosial yang diselenggarakan Jamsostek. Ke depan seluruh jajaran Jamsostek tidak hanya menunggu di kantor, namun turun ke lapangan melakukan pendekatan ke perusahaan-perusahaan, kata Direktur Utama Jamsostek Elvyn G. Masassya dalam keterangan persnya di Jakarta, belum lama ini. Saat ini jumlah pekerja formal di perusahaan swasta dan BUMN yang menjadi peserta Jamsostek sebanyak 11,1 juta orang. Padahal diperkirakan pekerja formal tersebut secara nasional mencapai 33 juta orang. Oleh karena itu, Jamsostek akan terus berupaya melakukan sosialisasi dan mengkomunikasikan tentang manfaat program jaminan sosial baik bagi tenaga kerja maupun perusahaan. Untuk itu seluruh jajaran Jamsostek, khususnya di daerah akan turun ke perusahaan-perusahaan, katanya. Selain jemput bola, ujar Elvyn, Jamsostek juga akan terus meningkatkan pelayanan serta memberikan manfaat optimal kepada pekerja/perusahaan peserta, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jamsostek juga akan memberi penghargaan kepada perusahaan-perusahaan yang selalu aktif dan tertib menjadi peserta Jamsostek. Terkait hal itu, tambah Elvyn, Jamsostek akan terus memperbanyak titik-titik pelayan hingga menjangkau seluruh kabupaten/kota. Bisa berupa pendirian kantor cabang, kantor unit pelayanan, gerai di mal atau perkantoran, dan lainnya. Dengan ini maka dapat lebih mendekatkan pelayanan Jamsostek dengan perusahaan dan pekerja, ujarnya. Elvyn mencontohkan Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Program Jamsostek yang juga turut mendukung sosialisasi tentang pentingnya program jamsostek. Kebijakan pimpinan di daerah ini juga merupakan suatu terobosan baru dan bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja. Menurut dia, tentunya kebijakan ini juga membantu Jamsostek meningkatkan kepesertaan. Apalagi jaminan sosial merupakan hak bagi pekerja sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan menjadi kewajiban pengusaha, tuturnya. Saat ini Jamsostek mengelola dana investasi yang sebagian besar merupakan dana peserta mencapai Rp 127 triliun. Pengelolaan dana peserta melalui investasi di deposito perbankan, saham, obligasi, reksadana, properti, dan penyertaan langsung. Sedangkan hasil mulai Januari hingga September 2012 mencapai Rp 9,9 triliun dari target yang ditetapkan untuk 2012 sebesar Rp 12 triliun. [ leo bmb]

Jejak Tapak Hari Buruh di Indonesia

Leo.TD.Sarumpaet, SH *** Berbagai Sumber Kita seringkali dibingungkan oleh kenyataan bahwa di Indonesia ada Hari Pekerja, yang jatuh pada tanggal 20 Februari, sementara ada juga Hari Buruh, yang jatuh pada tanggal 1 Mei. Belakangan ini, setidaknya dalam tiga tahun terakhir, perayaan Hari Pekerja tidak pernah terdengar lagi gaungnya, sementara perayaan Hari Buruh diikuti oleh puluhan ribu orang. Memang, Hari Pekerja tidak pernah dimaksudkan untuk berpihak pada kesejahteraan pekerja Indonesia. Tanggal 20 Februari ditetapkan sebagai peringatan atas berdirinya FBSI (Federasi Buruh Seluruh Indonesia), di tahun 1973, yang merupakan hasil peleburan 21 serikat buruh yang selamat dari pembantaian terhadap aktivis-aktivis buruh yang beraliran kiri atau dianggap beraliran kiri sepanjang tahun-tahun awal berdirinya Orde Baru. Serikat-serikat buruh yang tadinya berafiliasi dengan partai politik tertentu, pada masa itu, dipaksa melepaskan afiliasi politiknya, lalu digiring agar berafiliasi dengan satu-satunya kekuatan politik yang tidak mau mengaku sebagai partai politik—yakni Golongan Karya. Sejak didirikannya, para pimpinan FBSI selalu merupakan tokoh Golkar. Ketua pertamanya, Agus Sudono, seorang yang sangat dekat dengan militer dan keluarga Soeharto. Sekjen pertama FSBI adalah Suwarto, seorang perwira Operasi Khusus (Opsus), badan militer yang ditugasi untuk mengendalikan kehidupan politik rakyat Indonesia di awal berdirinya Orde Baru. Sejak awal, jelas bahwa FBSI ditujukan untuk memberangus buruh dan menutup dunia politik bagi buruh. Ideologi yang dikenakan oleh FBSI adalah ideologi harmoni, yakni antara buruh dan pengusaha harus ada ketenangan, tidak boleh ada konflik. Para pengurus teras FBSI juga selalu merupakan tokoh-tokoh yang dekat atau tergabung dalam Golkar. Dengan komposisi kepengurusan semacam ini, FBSI juga berfungsi sebagai pendulang suara bagi Golkar dalam tiap pemilu. Walau demikian, FBSI tetap tidak dapat sepenuhnya mengendalikan perselisihan perburuhan. Terlebih sejak Soeharto mengeluarkan Keputusan 15 Nopember 1978 (KNOP 15) yang mendevaluasi nilai rupiah terhadap dolar, dari Rp 415 per dolar menjadi Rp 625 per dolar. Devaluasi ini melambungkan harga-harga kebutuhan pokok—dan mereka yang upahnya tetap, seperti buruh, adalah yang paling terpukul oleh keadaan ini. Perlawanan buruh berlangsung di mana-mana. Di tahun 1985, FBSI diganti menjadi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia). Keadaan menjadi bertambah parah, karena SPSI dijadikan sebuah “wadah tunggal”—sebuah penghalusan istilah bagi dijalankannya sistem korporatisme negara oleh Orde Baru. Untuk memperhalus kenyataan bahwa pemberangusan gerakan buruh dilakukan secara lebih sistematis, Soeharto menunjuk Cosmas Batubara, seorang mantan aktivis ’66, menjadi Menteri Tenaga Kerja. Cosmas memperkenalkan konsep Upah Minimum dan Jamsostek . Walau saat itu Orde Baru berusaha—dengan segala represi, siksaan dan terornya—gelombang perlawanan buruh tetap tidak dapat diredam. Bahkan, SPSI, yang dirancang sebagai satu alat yang secara sistematik akan menghabisi aspirasi politik buruh, ternyata kemudian dipakai oleh banyak buruh sebagai alat perlawanan. Kita tahu, Marsinah gugur di tahun 1993, ketika memperjuangkan pembentukan SPSI di pabriknya, di Sidoarjo. Kegagalan SPSI untuk berfungsi sebagai serikat buruh yang memperjuangkan nasib buruh ketika berhadapan dengan kerakusan pengusaha, menyebabkan mulai bertumbuhnya serikat-serikat buruh alternatif. Beberapa yang patut disebut adalah SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia), SBMSK (Serikat Buruh Merdeka Setia Kawan) dan PPBI (Pusat Perjuangan Buruh Indonesia). Perjuangan panjang gerakan buruh Indonesia, akhirnya mendapatkan titik-terangnya ketika Soeharto dipaksa turun dari singgasananya. Sekalipun reformasi, yang menyusul lengsernya penguasa Orde Baru itu, tidaklah memberi buah seperti yang diimpikan sebelumnya, reformasi ini tetaplah memberi ruang bagi bertumbuhnya gerakan buruh baru yang lebih segar dan bersemangat. Banyak serikat-serikat independen (baca: berdiri di luar serikat buruh yang bersangkutan dengan SPSI) berdiri di mana-mana. Serikat-serikat yang tadinya dipaksa bergabung dengan SPSI-pun, satu-persatu mulai melepaskan diri dari tubuh induknya. Aksi-aksi pemogokan dan demonstrasi buruh besar-besaran mulai menjadi bagian dari berita sehari-hari di media massa. Gerakan buruh yang baru ini membutuhkan satu identitas pemersatu, yang diakui dan dijadikan titik temu bagi seluruh kelompok buruh. Salah satu bentuk identitas ini adalah perayaan Hari Buruh. Pada titik inilah, gerakan buruh yang baru ini mengalami kesulitan. Sudah lama tidak pernah ada perayaan Hari Pekerja versi Orde Baru. Orde Baru terlalu takut pada gerakan buruh, sehingga Hari Pekerja versi mereka sendiripun enggan mereka rayakan. Hari Pekerja bukan bagian dari pengetahuan yang diberikan di sekolah-sekolah. Bahkan, jika Anda mengunjungi pabrik-pabrik dan bertanya pada para buruh, barangkali hampir 100 persen tidak tahu bahwa di Indonesia ada Hari Pekerja. Pilihan untuk menghidupkan kembali Hari Pekerja, merupakan pilihan yang mengerikan bagi banyak serikat buruh independen. Merayakan Hari Pekerja, sama saja dengan merayakan pemberangusan serikat-serikat buruh, penutupan akses politik bagi buruh, dan penghapusan sejarah bahwa begitu banyak aktivis buruh radikal harus meregang nyawa di tangan penguasa militer Orde Baru. Hari Pekerja, bukanlah hari di mana gerakan buruh mengalami kemenangan, melainkan peringatan akan kekalahannya. Oleh karena itulah, gerakan buruh independen kemudian memilih 1 Mei sebagai hari perayaan bagi buruh Indonesia. Tanggal 1 Mei mewakili kemenangan sebuah perjuangan, yang buahnya masih dirasakan oleh buruh sedunia sampai sekarang—perjuangan menuntut delapan jam kerja sehari. Perayaan Satu Mei, Mayday, membuat orang bersemangat karena yang diperingati adalah sebuah perlawanan, sebuah pengorbanan, sebuah perjuangan, yang berujung dengan kemenangan. Mayday membuat orang merasa mewarisi sebuah harapan—sebuah harapan akan penghidupan yang lebih sejahtera di masa mendatang. Kita tentu tidak akan menghalangi perayaan Hari Pekerja. Tidak demokratis jika perayaan semacam itu dihalangi. Namun demikian, secara naluriah, buruh Indonesia, bahkan yang bergabung dalam serikat-serikat yang merupakan pewaris FBSI dan SPSI, dapat merasakan bahwa 1 Mei-lah hari yang seharusnya mereka rayakan. Kegairahan sebuah perjuangan, harapan akan kemenangan. Itulah makna sejati sebuah perayaan Hari Buruh. Dan hanya perayaan Mayday, Hari Buruh Sedunia, yang akan dapat menaburkan kegairahan dan harapan itu di hati dan pikiran buruh Indonesia. ( *** )

Pekerja Dapat Program Baru Untuk Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan

JAKARTA - Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor Per-12/MEN/VI/2001 tentang petunjuk teknis pendaftaran kepesertaan, pembayaran iuran, pembayaran santunan, dan pelayanan jaminan sosial tenaga kerja, ada sejumlah fasilitas baru yang dapat dipakai para pekerja yakni program baru layanan pemeliharaan kesehatan. Hal ini disampaikan juru bicara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dita Indah Sari , belum lama ini kepada pers di Jakarta . Fasilitas baru itu berupa tindakan operasi jantung maksimal 80 juta per tahun, penyembuhan kanker 35 juta per tahun, transplantasi organ 50 juta per tahun, cuci darah 700 ribu tiap kunjungan dengan maksimal tiga kali seminggu, dan pengobatan HIV/AIDS senilai 20 juta setahun. Jumlah tersebut adalah nilai yang akan ditanggung oleh PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara. Sebelumnya, ucap Dita, tanggungan penyakit kritis ini belum tersedia akibat rendahnya upah minimum sebagai dasar perhitungan iuran. Selain itu, seluruh perawatan adalah standar kelas II rumah sakit umum pertama atau rumah sakit umum daerah. Ini juga berlaku bagi istri atau suami dan sampai anak ketiga, ujar Dita. Dita mengatakan, program lama pun meningkat nominalnya. Misalnya, rawat inap di unit gawat darurat sekarang tidak terbatas waktunya, yang sebelumnya maksimal 20 hari. Biaya prothese atau tiruan gigi meningkat dari 400 ribu menjadi 1 juta, prothese tangan dan kaki masing-masing dari 350 ribu menjadi 1 juta, juga alat bantu dengar, kehamilan, dan kacamata. Untuk pekerja berusia di atas 40 tahun juga diberikan cek kesehatan gratis, kata mantan aktivis buruh ini. Dita menuturkan, melalui peraturan itu pekerja bisa mendaftarkan diri sendiri sebagai peserta Jamsostek, apabila pengusaha nyata-nyata lalai mengikutsertakan mereka. Kementerian berharap dengan aturan ini semakin banyak lagi pekerja di sektor formal yang menikmati manfaat Jamsostek. [leo bmb]

Pemerintah Tinjau Ulang Anak Perusahaan Binaan PT.Jamsostek ( Persero ) dan Askes ( Persero ) Dahlan Setuju Anak Perusahaan Askes dan Jamsostek Dijual

JAKARTA – Seiring dengan target pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sudah semakin dekat , beberapa kebijakan strategis oleh pemerintah akan segera dilakukan , termasuk bagaimana tata kelola kedua Badan tersebut.salah satunya adalah mempertimbangkan kembali efektifitas dan produktifitas anak perusahaan yang dikelola PT.Jamsostek ( Persero ) maupun PT.Askes ( Persero ). “ Pelaksanaan BPJS harus sukses, jika dalam jajaran BUMN ada yang tak sepaham dengan hal tujuan suksenya BPJS , yang bersangkutan harus menyingkir.” Demikian disampaikan Menteri BUMN Dahlan Iskan kepada media di Jakarta ( 14/4) .menurutnya, BPJS adalah sebagai basis negara dalam menyejahterakan rakyat. Direktur Utama PT Jamsostek, Elvyn G Masassya , maupun Direktur Perencanaan Pengembangan dan Teknologi Informasi PT Askes, Tono Rustiano , sepakat dengan strategi tersebut, menurut , menurut mereka , bahwa apa yang telah diatur oleh Pemerintah kedua badan ini akan manut untuk melaksanaqkaqnnya.[leo bmb]

PT. Jamsostek ( Persero ) Himbau Pekerja Gunakan Fasilitas Uang Muka Perumahan

JAKARTA FPRM– Menindak lanjuti kerja sama tiga instansi yakni PT.Jamsostek ( Persero ) dengan Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang telah membentuk Keputusan Bersama tentang Pembentukan tim Percepatan Penyediaan Perumahan bagi Pekerja/Buruh untuk mempercepat penyediaan rumah bagi pekerja formal maupun informal Dirut PT Jamsostek Elvyn G Masassya , menghimbau pekerja untuk memanfaatkan fasilitas pinjaman uang muka perumahan (PUMP) tersebut Dirut PT Jamsostek Elvyn G Masassya kepada pers , Rabu (27/3/2013), mengatakan bahwa tahun ini pihaknya mengalokasikan dana Rp 200 miliar untuk 4.000 pekerja. Jamsostek menawarkan kepada pekerja untuk memanfaatkkan pinjaman hingga Rp 50 juta dan berbunga tiga persen tersebut. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Kemenpera bertugas mengoordinasikan pengadaan rumah, Kemnakertrans melakukan sosialisasi pengadaan rumah kepada buruh, sementara Jamsostek menyediakan pinjaman uang muka perumahan (PUMP). Hingga 2012, total dana bantuan uang muka rumah pekerja yang sudah disalurkan ke pekerja sekitar Rp 830 miliar. Di samping PUMP, BUMN yang akan berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada 1 Juli 2013 itu juga membangun ruman susun sewa untuk pekerja. Tahun lalu, Jamsostek menyalurkan Rp 207,9 miliar untuk pengadaan 1.987 rumah susun sewa dan Rp 932 miliar lebih untuk 90.256 item pinjaman bergulir. Syarat mendapatkan PUMP sebetulnya relatif mudah. Syarat utamanya, peserta aktif minimal selama satu tahun dan belum memiliki rumah. Pekerja bisa memilih pengembang mana saja yang menjadi anggota REI dan di mana saja di seluruh Indonesia. PUMP adalah salah satu program dari Dana Peningkatan Kesejahteraan Peserta (DPKP) yang bertujuan untuk memberi kemudahan bagi peserta Jamsostek memiliki rumah melalui KPR melalui perbankan, Syarat syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Uang Muka Perumahan ini adalah : Belum memiliki rumah sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dari tenaga kerja Jamsostek, Telah terdaftar menjadi peserta Jamsostek minimal 1 tahun. Mendapatkan rekomendasi dari perusahaan Penanggung Jawab Pengurusan PUMP.Upah yang dilaporkan maksimal sebesar Rp 4.500.000,-Bersedia dipotong gajinya untuk pembayaran angsuran PUMP kepada PT Jamsostek (persero).Setuju dan sepakat untuk membeli rumah yang ditawarkan oleh Pengembang: baik lokasi rumah, tipe rumah, harga rumah, besarnya uang muka KPR, jangka waktu maupun suku bunga KPR-nya.Dinyatakan lulus seleksi KPR oleh Bank Pemberi KPR dengan bukti diterbitkan SP3K (Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit).Pembayaran angsuran dilaksanakan secara kolektif oleh Perusahaan penanggung Jawab pengurusan PUMP.[leo bmb]

PT.Jamsostek ( Persero ) Bantu Pekerja Konstruksi Dapatkan Alat Pelindung

JAKARTA FPRM- Untuk menekan kasus kecelakaan kerja, khususnya di lingkungan kerja, PT Jamsostek menyerahan 42.000 alat pelindung diri (APD) K3 kepada 150 perusahaan jasa kontruksi terkait dengan peringatan bulan Keselamatan kesehatan kerja (K3) , Peringatan bulan K3 tahun ini bertema "Kami Ingin Selamat" ini diselenggarakan PT Jamsostek, Disnaker Kota Jakarta, pemilik proyek Life Tower dan PT PP (persero) tbk sebagai tuan Rumah. "Sudah hampir berjalan enam bulan Proyek Life Tower tidak ada yang mengalami kecelakaaan artinya fungsi pengawasan K3 sangat baik sehingga sampai saat ini nihil kejadian," ujar Projek Manager PP proyek Life Tower, Barlin Bismo Aji. PP pada kesempatan itu mempresentasikan program K3-nya di lokasi proyek. Faisal Safat, ketua panitia acara di tempat yang sama menyampaikan apresiasinya pada PT Jamsostek atas bantuan alat K3 APD kepada pekerja sektor jasa konstruksi se-DKI berupa helm, sarung tangan dan sepatu. Kakanwil III PT Jamsostek, Nuraina, mengatakan pemberian itu adalah bentuk kepedulian pihaknya kepada pekerja sektor jasa konstruksi yang membayar iuran sesuai dengan nilai proyek dan menjadi peserta program Jamsostek. Sebelumnya Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Muhaimin Iskandar telah menempatkan 13.751 orang ahli keselamatan dan kesehatan kerja (K-3) ke perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia. Ini juga dilakukan untuk memperluas jangkauan pengawasan pelaksanaan norma K-3 secara umum. Selain mendukung tugas pengawas ketenegakerjaan, keberadaan ahli K-3 ini juga untuk mempercepat kemandirian perusahaan dalam memenuhi norma K-3. Dengan ini, diharapkan bisa mengurangi kecelakaan kerja Menurut Muhaimin , saat ini sistem manajemen K-3 (SMK-3) belum sepenuhnya dilaksanakan oleh perusahaan, pekerja/buruh maupun masyarakat. Akibatnya kasus kecelakaan kerja di Indonesia masih relatif tinggi. Untuk itu, para pengusaha dan tenaga kerja diharapkan mengambil inisiatif dan lebih serius dalam melaksanakan K-3 di lingkungan kerja masing-masing. Hingga saat ini masih banyak perusahaan, khususnya skala kecil dan menengah, yang belum menyadari pentingnya penerapan K-3 dan merupakan bagian dari investasi perusahaan yang wajib direalisasikan. Penerapan K-3 yang baik akan melindungi dan meningkatkan produktivitas pekerja serta daya saing perusahaan. Dengan segala keterbatasan, pemerintah mendorong perusahaan besar untuk melatih K-3 kepada perusahaan skala kecil dan menengah, tuturnya. [leo bmb]

Pemberlakuan BPJS Akan Sesuai Jadwal

JAKARTA , FFRM: Transformasi jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan menjadi suatu tantangan sekaligus peluang ,demikian pernah disampaikan Elvyn G Masassya Direktur Utama Jamsostek pada media. Ia berharap jamsostek akan menjadi leader BUMN lainnya dalam menjalankan amanah sebagai bagian dari BPJS Ketenagakerjaan, Jamsostek akan berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan serta diharapkan perubahan kepada yang lebih baik. Hal senada disampaikan Komisaris Utama PT Jamsostek (Persero) Denny Indrayana, yang optimistis aturan mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagkerjaan akan selesai sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Denny yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) berjanji akan berusaha membantu mempercepat proses pengesahan perangkat aturan mengenai teknis pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan. Tahapan-tahapan proses transformasi Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan sudah jelas. Sampai saat ini semua berjalan sesuai dengan batas waktu. Secara pribadi saya akan membantu proses pengesahaan perangkat hukumnya, ujar Denny di Jakarta, kemarin. Denny mengatakan, selama proses transformasi Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan, jajaran komisaris telah meminta kepada direksi PT Jamsostek (Persero) untuk lebih mengedepankan aspek sosialiasasi bahwa Jamsostek adalah kewajiban pengusaha dan kebutuhan utama bagi para pekerja. Kita tidak lagi pakai pendekatan hukum dengan menakut-nakuti tapi lebih pada pendekatan kebutuhan, katanya. [leo bmb]

Apkes Berharap Kemitraan Pelayanan Kesehatan Tetap Terbina

JAKARTA, FPRM – Ketua Asosiasi Pelayanan Kesehatan (Apkes) DKI Jakarta dr Hadi Santoso, mewanti-wanti pemerintah agar hati-hati memberlakukan BPJS Kesehatan. Karena, ada 18 ribu peserta PT Jamsostek yang akan berpindah pelayanan ke BPJS Kesehatan. Ia mengaku gelisah jika pelayanan akan berkurang, Menurutnya, klinik kesehatan merupakan bisnis. Namun dengan kerjasama PT Jamsostek yang sudah terjalin, justru sungguh menjanjikan mengingat pasiennya sudah pasti. Kekhawatiran akan kehilangan order dari peserta PT Jamsostek yang dilontarkan Hadi cukup beralasan, mengingat nantinya kedua BPJS akan dikelola dengan sistem nirlaba. Kembali lagi ke pemerintah, semua kan membayar iuran, bukan seperti yang dipungut melalui buruh dan pengusaha. Kita tentu selama ini memiliki standar pelayanan yang sudah diatur bukan seperti Kartu Jakarta Sehat (KJS). Semua harus kembali ke peserta. Untuk itu Ia berharap , kiranya transformasi PT Jamsostek (Persero) menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan jangan memutus kemitraan dengan 150 klinik kesehatan yang menangani sekitar 18 ribu peserta Jamsostek di DKI Jakarta. Jamsostek dan Askes kini memang terus membangun komunikasi dan kesepahaman bersama dalam mewujudkan komitmen integrasi pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan , agar operasional kedua lembaga ini menjadi efisien Diperkirakan pada awal,operasionalnya BPJS akan menangani minimal 121 juta penduduk Indonesia yang terdiri dari peserta JAMKESMAS sebanyak 86,4 juta jiwa, ASKES 16,4 juta jiwa, JAMSOSTEK 8 juta jiwa, TNI/POLRI aktif 3,3 juta jiwa Direktur Utama PT.Askes ( Persero ) Fachmi Idris. Pihaknya kini tengah menyusun pemetaan ketersediaan Puskesmas dan Rumah Sakit yang selama ini digunakan oleh Jamsostek, Jamkesmas, Askes, Serta TNI Polri. Diperkirakan hanya 70 pesen dari seluruh fasilitas kesehatan yang ada digunakan oleh skema Jamsos tersebut. Untukm optimalisasi peran Askes dalam BPJS Kesehatan sendiri telah dibentuk suatu unit pelaksanaan transformasi yang dikepalai kepala unit setingkat General Manager untuk memastikan proses transformasi berjalan lancer , cepat dan aman. Jadi kalau ada pihak yang meragukan BPJS ini bias terlaksana, itu tidak benar, kalaupun saat ini masih banyak kekurangan dan permasalahan , mari kita selesaikan bersama , ucapnya.[leo bmb]