JAKARTA - Saat ini Pengurus Pusat Forum Komunikasi Masyarakat Jasa Kontruksi melakukan penelitian terkait data anggaran BPK dan SDM Kementerian Umum tahun anggaran 2008 - 2010. Misalnya, anggaran pada tahun 2008 sebesar Rp.204.550.300.000. Tahun anggaran 2009 sebesar Rp.235.000.000.000. Tahun 2010 sebesar Rp.210.724.821.000. Sedangkan tahun anggaran 2011 sebesar Rp.650.280.121.000. Ironisnya, Pagu anggaran pada 2009 di lokasi DKI Jakarta, baik Balai maupun pusat pelatihan tahun 2010, Satker BPK dan SDM kode Satkernya terjadi perbedaan. Kata ketua umum FKMJKI, Adherie Zulfikri Situmpul di Jakarta, Rabu, (25/5).
Masih menurut Adherie, penggunaan anggaran tersebut jelas tidak mencapai sasaran dan tujuan, sekaligus hanya menghamburkan anggaran dari APBN Kementerian Pekerjaaan Umum (PU), yang dinilai cuma-cuma saja. Berdasarkan kajian FKMJKI untuk kedua kode satker 630891 dan 622280 tahun anggaran 2009, sekaligus tahun 2010 dinilai tidak tepat sasaran.
Hal senada juga diungkapkan Sekjend FKMJKI R.Hasudungan Sihombing, jika melihat serangkaian kejadian itu, sudah sewajarnya jika Kementerian PU dikritisi pihak FKMJKI. Terutama terkait pelaksanaan pencabutan Peraturan Pemerintah No. 04 tahun 2010 yang hingga saat ini belum ada realisasinya. Padahal, MA telah membuat putusan Judicial Review No.II/P.HUM/2010, tegasnya.
"Hingga detik ini mereka masih juga ngotot dan bertahan untuk membentuk LPJKN versi Pemerintah (Kementerian PU), hal tersebut diduga untuk menutupi kebobrokan terkait penyerapan anggaran dana yang kami duga berindikasikan KKN. Adakah dugaan itu benar, untuk itu kami berharap agar diberikan klarifikasinya," tegas Adherie. [bmb]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar