JAKARTA - Musyawarah Provinsi (Musprov), Komite Nasional Pemuda Indonesia DKI Jakarta yang digelar di Cempaka Putih pada 24 April 2010 lalu, merupakan kepengurusan KNPI yang sah. Selain sesuai dengan mekanisme, Musprov tersebut juga telah memenuhi jawaban terhadap pemerintah DKI guna membangun Kota Jakarta dalam konteks kepemudaan yang amanah sesuai AD/ART KNPI. Kata Wakil Sekjend DPP KNPI Bidang Hukum dan Ham, Adherie Zulfikri Sitompul, SH, kepada sejumlah wartawan di kantornya Slipi, Jakarta Barat baru-baru ini.
Masih menurut Adherie, Musprov KNPI DKI Jakarta yang telah digelar itu tentunya mengacu pada tata tertib pemilihan sesuai AD/ART yang ada di tubuh KNPI. Pada acara pelaksanaan Musprov tersebut, dari 105 OKP (Organisasi Ke-Pemudaan), dihadiri sedikitnya 70 OKP. Acara itu dihadiri para pengurus DPC dan DPP. Termasuk ketua DPP KNPI Ahmad Doli Kurnia, ujarnya.
Lanjutnya, kedepan Pemprov DKI diharapkan turut membantu penegakan hukum di tubuh KNPI yang sah. Pasalnya, pembagunan dalam konteks kepemudaan di DKI Jakarta juga merupakan tanggung jawab pemerintah setempat.
Sementara itu menurut Ketua Tim Pengawas Pelaksanaan Musprov Paul Hutajulu, KNPI DKI Jakarta yang dipimpin oleh saudara Muslimin merupakan kader pemuda KNPI yang sah, sekaligus telah menerima amanah untuk melanjutkan, merangkul serta menghimpun kekuatan kepemudaan sesuai Angaran Dasar Anggaran Rumah Tangga, katanya.
"Muslimin selaku ketua terpilih yang sah dalam Musprov diharapkan menerima komunikasi dan dialog jika ada teman-teman yang ingin membangun bersama dalam tubuh KNPI DKI. Suatu negara yang berlandaskan hukum, hendaknya ketaatan haruslah dijunjung tinggi, sekaligus merekonliasisasi dalam hal mentaati sebuah keputusan hukum" tegas Paul. [rei/bmb]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar