Dengan Nomor Induk Kependudukan e-KTP Percepat Pelayanan Jamsostek

JAKARTA FPRM - PT Jamsostek (Persero) melakukan Grand Launching Aplikasi verifikasi klaim Jamsostek dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Biometrik di Menara Jamsostek Jakarta Selatan pada Kamis (20/6/2013). Direktur Utama Jamsostek, Elvyn G. Masassya menuturkan aplikasi ini akan mempercepat pelayanan klaim kepada peserta Jamsostek dan menjaga keakuratan penerima klaim. "Aplikasi ini merupakan tindak lanjut perjanjian kerja sama dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada April lalu," kata dia dalam keterangan tertulisnya. Pada aplikasi ini, data NIK menjadi kunci verikasi data peserta Jamsostek yang akan mengambil Jaminan Hari Tua (JHT). Pada acara tersebut, penggunaan aplikasi verifikasi klaim diperagakan kepada undangan yang hadir, dengan menunjukkan pelayanan klaim JHT di Kantor Cabang Setiabudi dan Kantor Cabang Bandung I. "Aplikasi ini akan digunakan di seluruh kantor cabang Jamsostek," ungkap Elvyn. Dia menjelakan, NIK tersebut nantinya akan berperan penting dalam operasional BPJS. Selain dipergunakan untuk memverifikasi klaim Jamsostek, data tersebut juga akan dimanfaatkan untuk memudahkan peserta Jamsostek untuk melakukan pendaftaran kepesertaan, pembuatan smard card guna mendapatkan akses informasi seputar Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan manfaat tambahan (additional benefit). Di samping itu, BPJS Ketenagakerjaaan juga dapat meningkatkan pengawasan pelaksanaan jaminan sosial dan menerapkan sanksi adminstratif kepada pengusaha yang melanggar ketentuan perundangan tentang Jaminan sosial tenaga kerja.[leo bmb ]

Perluasan Kepesertaan Jamsostek Pekerja Informal Dapat Masuk Jamsostek

JAKARTA : PT Jamsostek yang selama ini hanya melayani pekerja sektor formal dengan kepesertaan mencapai 28 juta orang. Namun dari total peserta itu hanya 11,3 juta orang yang aktif membayar. Untuk memperbaiki pencapaian perusahaan menjelang transformasi menjadi badan publik itu Saat ini PT Jamsostek akan membuka 800 kanal layanan yang terdiri atas ATM dan website. Fasilitas itu akan mempermudah perusahaan atau perorangan mendaftar menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Saat ini potensi pekerja sektor informal di lirik untuk menjadi peserta Jamsostek , karena jumlahnya pun cukup besar, mencapai 70 juta lebih (45 persen) mayoritas beraktifitas di Jakarta. Direktur Utama PT. Jamsostek Evlyn Massasya , mengatakan, transformasi Jamsostek menjadi BPJS idiupayakan berlangsung lancar. Pemerintah bersama pihak terkait masih menggodok sejumlah aturan, Menurutnya , menjadi peserta jamsostek bukan hanya sektor formal,akan tetapi informal juga berhak. Jamsotek menargetkan perolehan peserta yang mencapai 100 juta lebih untuk masuk jamsostek. Saat ini sektor formal mencapai 40 juta pekerja. Sektor informal lebih besar lagi lebih dari 70 juta. Ini potensi yang harus digarap. Untuk itu, perlu cara yang efektif mengedukasi masyarakat agar mereka mau menjadi peserta dan tahu manfaat yang didapat kelak. Ada persepsi peserta jamsostek hanya pekerja diperusahaan. Padahal pekerja informal seperti tukang ojek,nelayan, pedagang, buruh kasar juga bisa masuk Jamsostek secara mandiri. Hanya saja, metode koleksi iurannya harus dilakukan dalam bentuk paguyuban, atau kelompok tertentu untuk memudahkan. Kita belum buka pendaftaran secara individu. Karena sulit untuk mengoleksi iurannya. Makanya kita anjurkan melalui kelompok atau paguyuban. Seperti pedagang, katanya,yang mempekerjakan 5 orang saja bisa mendaftar.Dengan membentuk wadah sendiri, Jamsostek, akan lebih mudah,efektif. Dan efisien dalam melakukan pendaftaran dan menginformasikan manfaat yang didapat peserta. Dengan begitu, masyarakat paham, menjadi peserta bukan sekadar kewajiban, tetapi kebutuhan.[leo bmb]

Dengan Nomor Induk Kependudukan e-KTP Percepat Pelayanan Jamsostek

JAKARTA FPRM - PT Jamsostek (Persero) melakukan Grand Launching Aplikasi verifikasi klaim Jamsostek dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Biometrik di Menara Jamsostek Jakarta Selatan pada Kamis (20/6/2013). Direktur Utama Jamsostek, Elvyn G. Masassya menuturkan aplikasi ini akan mempercepat pelayanan klaim kepada peserta Jamsostek dan menjaga keakuratan penerima klaim. "Aplikasi ini merupakan tindak lanjut perjanjian kerja sama dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada April lalu," kata dia dalam keterangan tertulisnya. Pada aplikasi ini, data NIK menjadi kunci verikasi data peserta Jamsostek yang akan mengambil Jaminan Hari Tua (JHT). Pada acara tersebut, penggunaan aplikasi verifikasi klaim diperagakan kepada undangan yang hadir, dengan menunjukkan pelayanan klaim JHT di Kantor Cabang Setiabudi dan Kantor Cabang Bandung I. "Aplikasi ini akan digunakan di seluruh kantor cabang Jamsostek," ungkap Elvyn. Dia menjelakan, NIK tersebut nantinya akan berperan penting dalam operasional BPJS. Selain dipergunakan untuk memverifikasi klaim Jamsostek, data tersebut juga akan dimanfaatkan untuk memudahkan peserta Jamsostek untuk melakukan pendaftaran kepesertaan, pembuatan smard card guna mendapatkan akses informasi seputar Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan manfaat tambahan (additional benefit). Di samping itu, BPJS Ketenagakerjaaan juga dapat meningkatkan pengawasan pelaksanaan jaminan sosial dan menerapkan sanksi adminstratif kepada pengusaha yang melanggar ketentuan perundangan tentang Jaminan sosial tenaga kerja.[leo bmb ]

Amri Yusuf: Direktur Umum dan SDM Jamsostek( Persero ) Jamsostek Akan Bangun Pusat Pelatihan di Jawa Barat

JAKARTA FPRM – Dalam rangka penghematan dan efisiensi pembiayaan dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia , PT Jamsostek (Persero) berencana akan membangun pusat pelatihan (learning center) di Bogor, Jawa Barat pada tahun ini.Ungkap Direktur Umum dan SDM Jamsostek, Amri Yusuf . "Karena selama ini kita menggunakan tempat-tempat di luar dan disewa, untuk itu kita ingin membangun learning center sendiri, agar program-program tersebut dapat terjadwalkan dengan baik, kemudian karyawan-karyawan kita bisa dilatih dalam jumlah yang lebih banyak," ungkap Amri kepada media. Terlebih, selama ini hampir 40-50 persen biaya program pengembangan SDM habis untuk biaya sewa tempat. Nantinya kata Amri, learning center ini bisa menampung program pendidikan lebih dari 15-20 kelas. "Di sana ada auditorium dan bisa melakukan kegiatan lain, ada kamar penginapan, yang mungkin kita bikin seperti kelas hotel lah," paparnya. Lokasi pembangunan learning center ini dengan luas 6-7 ribu meter persegi dan berada Bogor dengan lokasi yang strategis. "Target operasi awal januari 2014. Mudah-mudahan bisa lebih cepat. Rencana tahun ini groundbreaking sudah tunjuk konsultan perencana dan mereka sedang siapkan designnya, target kita Juli-Agustus sudah groundbreaking. Atau paling tidak sebelum atau setelah lebaran," tegas Amri. Untuk total investasi pembangunan learning center, Amri menyebut sekitar Rp 50-60 miliar. "Investasi kita hitung-hitung kurang lebih Rp 50-60 miliar. Itu estimasinya, karena sekarang sedang dihitung oleh konsultasi kita. Dan berapapun itu kita akan tetap eksekusi," tuturnya.[leo bmb]

Elvyn G Masassya: Direktur PT Jamsostek (Persero) BPJS Ketenagakerjaan Harus Tetap Memberikan Manfaat Optimal

JAKARTA .FPRM - Sekalipun status hukumnya bakal berubah dari perseroan terbatas menjadi badan hukum publik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Direktur PT Jamsostek (Persero) Elvyn G Masassya berharap, untuk tetap memberikan manfaat optimal bagi pekerja, lembaga yang akan bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan itu tetap dapat melakukan pengelolaan dana, dalam portofolio investasi yang telah dilakukan selama ini. "Jamsostek telah memberikan imbal hasil sebesar dua digit. Kami berharap minimal tetap dapat melakukan investasi dalam penyertaan saham, deposito, obligasi dan penyertaan langsung property," terangnya. Menurut Elvyn, merujuk pada best practice yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di sejumlah negara, mereka bisa melakukan investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan melalui sejumlah portofolio investasi. Hal senada juga disampaikan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono menekankan agar pengelolaan dana BPJS Ketenagakerjaan tetap memberikan imbal hasil optimal bagi seluruh pekerja."Pengelolaannya mesti tetap prudent dan memberikan hasil optimal bagi pesertanya," kata Agung Laksono dalam acara Forum Konsolidasi BPJS ke-3 di Batam, belum lama ini. Agung juga menekankan agar kelompok kerja yang telah dibentuk pemerintah meliputi Kementrian Kesehatan untuk BPJS Kesehatan serta Kementrian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Kemenakertrans) untuk BPJS Ketenagakerjaan segera menyelesaikan harmonisasi berbagai peraturan perundangan dan menyiapkan institusi, perangkat maupun regulasinya. Sementara itu terkait dengan pengalihan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) kepada BPJS Kesehatan, Elvyn mengatakan, beralihnya iuran dari program JPK tidak akan mempengaruhi perolehan imbal hasil dari para pekerja. "Karena program JPK itu kan bentuknya jangka pendek, berbeda dengan iuran program Jaminan Hari Tua (JHT) yang sifatnya investasi jangka panjang. Apalagi nanti akan mengelola tambahan program baru Jaminan Pensiun," terangnya.[leo bmb]

Jamsostek Goes Society Di Tangerang Akrab Kenalkan Jaminan Sosial

JAKARTA – FPRM - Jamsostek Goes Society merupakan salah satu event publik pertama yang dilakukan oleh perusahaan yang akan menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) ini. Acara sendiri dilaksanakan di 8 kota secara bergiliran. Salah satunya adalah di Tangerang Banten. Sabtu (22/6). Direktur Kepesertaan Jamsostek Junaedi , mengatakan dengan mendekatkan diri ke masyarakat melalui event Jamsostek "Goes to Society" di tempat umum seperti Metropolis town Square, Tanggerang, banyak masyarakat yang tadinya tidak mengetahui menjadi sadar program jaminan sosial. Hal senada disampaikan Wakil sekretaris Peraeroan Kuswahyudi menjelaskan, sejauh ini Jamsostek Goes to Society sudah diadakan di delapan kota, meliputi, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Balikpapan, Makasar dan Tanggerang. Kegiatan ini, lanjutnya, masih akan dilakukan di Padang dan Ambon. "Kita harapkan tidak hanya disambut antusiasme masyarakat saja, tapi akan membangkitkan kesadaran ikut jaminan sosial," pungkasnya.Junaedi menambahkan , acara ini bertujuan untuk lebih mengenalkan apa itu Jamsostek beserta program-programnya lewat konsultasi kepada pengunjung. Masyarakat diperkenalkan apa keuntungan serta bagaimana proses bergabung dengan Jamsostek. Apalagi, saat ini Jamsostek telah membuka kantor cabang dan outlet di seluruh kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Bahkan di satu kota bisa tercatat lebih dari satu kantor cabang dan outlet."Karena menjadi amanat perundangan dan menjadi hak pekerja untuk melaporkan jika dia tidak didaftarkan oleh perusahaanya ke kantor cabang Jamsostek terdekat," terangnya. Sanksinya, sesuai dengan UU Nomor 3/1992 perusahaan yang tidak melindungi karyawannya dengan jamsostek akan didenda Rp 50 juta dan sanksi kurungan badan enam bulan."Bahkan menjelang transformasi BPJS tengah disiapkan Peraturan Pemerintah (PP) berupa sanksi administratif pencabutan ijin usaha," paparnya.[leo bmb]

Warga Kumpulkan Aksi Tanda Tangan Dukung Kinerja Wakil Lurah Cengkareng Timur

Jakarta - Sebagai bentuk loyalitas terhadap kepimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo - Basuki Tjahaja Purnama, berbagai carapun dilakukan para jajaran camat dan lurah untuk meningkatkan kinerjanya. Misalnya, untuk mendukung program Jakarta Baru, Yuli Ardiansyah wakil lurah Cengkareng Timur, Jakarta Barat getol melakukan gebrakan. Rajin blusukan, sekaligus memberikan paparan terkait program Jakarta Baru Jokowi - Ahok ditengah masyarakat. Memprioritaskan pelayanan masyarakat, pola penerapan sampah terpadu dan meminimalisir pungutan liar (Pungli), di wilayah kerjanya, kata Yuli Ardiansyah kepada FP-RM baru - baru ini. Yuli mengaku siap mengikuti program Jokowi - Ahok, sekaligus mengikuti tahapan demi tahapan test jabatan lelang camat dan lurah. Terlepas hasil test bagus atau tidak semua diserahkan kepada Jokowi - Ahok, yang penting mengikuti prosedur. Tidak lagi menerapkan pola - pola lama seperti gubernur sebelumnya, jelasnya. Upaya yang dilakukan Yuli tak heran jika mendapat apresiasi dari masyarakat. Warga mengumpulkan ratusan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap kinerja wakil lurah Cengkareng Timur. Salah seorang warga Cengkareng Timur yang enggan disebutkan jati dirinya mendukung kinerja Yuli lantaran pro aktif ditengah masyarakat. Bila perlu gubernur Jokowi - Ahok memposisikan wakil lurah Cengkareng Timur tersebut menjadi lurah, ujarnya. Upaya serius untuk mendukung program Jokowi - Ahok, selain Yuli Ardiansyah juga dilakukan Mahludin camat Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan Hartanto kordinator lapangan Satpol PP kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Di saat sejumlah aparatur pemerintahan berlomba - lomba menunjukkan loyalitas dan kinerjanya kepada gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, ironisnya di wilayah kecamatan Kebayoran Lama masih terkesan carut marut. Misalnya, di pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan masih banyak terdapat pungutan liar (Pungli). Menyikapi disekitar kinerja dan lelang jabatan, mantan Wali Kota Surakarta menjelaskan ini, sistem ini sengaja digulirkan dengan tujuan untuk mendapatkan pejabat yang berkompeten secara manajerial, menguasai masalah dan lapangan, serta memiliki semangat melayani rakyat. Menurut Jokowi, tujuan yang ingin dicapai melalui lelang jabatan sangat sederhana, bahkan menjadi suatu keharusan di masing-masing lurah, camat, atau pemimpin wilayah lainnya. Jokowi - Ahok memberikan apresiasi terhadap kinerja, sekaligus loyalitas wakil lurah Cengkareng Timur dan sejumlah bawahannya, termasuk camat Kebayoran Baru dan Satgas Satpol PP Palmerah, untuk meningkatkan kinerjanya agar program Jakarta Baru segera terwujud.(bambang FP-RM)

Abdul Salim Caleg Termarjinalkan Nomor 5 Dapil 9 PAN Rapatkan Barisan

Jakarta - FPRM, Meski terkesan merendahkan diri dengan menyebut dirinya Calon Legislatif (Caleg), termarjinalkan, namun diam - diam Abdul Salim, SH Caleg DPRD DKI Jakarta nomor urut 5 Dapil 9 mulai merapatkan barisan. Caleg dari partai berlambang matahari itu mulai menyusun kekuatan di Dapil 9 yang meliputi tiga kecamatan. Yakni, kecamatan Kalideres, Cengkareng dan Tambora. Meski terbilang pendatang baru di partai PAN, namun Salim telah lama melakukan pembinaan di kalangan grass roots. Bahkan, ketika laga pemilihan calon Gubernur DKI Jakarta lalu, Salim mendapat kepercayaan menjadi komandan tim pemenangan Korwil Jakarta Barat. Sehingga tidaklah heran jika dirinya tak canggung lagi ketika harus berkompetisi di Dapil 9 yang notabene dihuni oleh sejumlah Caleg yang lebih senior. Salim meyakini jika teman - teman seperjuangannya secara tulus akan mendukung dalam pencalegkannya, karena memang sudah terjalin ikatan emosianal sebelumnya. Saat di singgung diseputar persiapan menghadapi ketatnya persaingan Caleg di tahun ini, dengan merendah Salim sama sekali belum menyiapkan atibut, baik spanduk maupun stiker. Namun, diam - diam dirinya getol melakukan sosialisasi di tengah warga masyarakat maupun ke sejumlah kegiatan partai PAN. (bmb/ttn)

Pekerja Sektor Informal Terima Subsidi Jaminan Sosial

JAKARTA FPRM – Melihat potensi angkatan kerja sebanyak 110 juta yang dimiliki Indonesia, yakni angkatan kerja sektor formal sekitar 40 juta, sektor informal 70 juta, maka semestinya jumlah pekerja yang terdaftar dalam program Jamsostek juga bisa ditingkatkan secara signifikan. Artinya masih ada sekitar 100 juta pekerja yang belum terlindungi dan berpotensi miskin karena tidak terlindungi dalam program jaminan sosial. Untuk itu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyerahkan subsidi iuran jaminan sosial kepada 10.600 pekerja informal, yang tersebar di 12 kabupaten/ kota, di seluruh Indonesia. Jaminan sosial itu merupakan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja luar Hubungan Kerja (TK-LHK) atau yang akrab disebut pekerja Sektor Informal untuk masa iuran 7 (tujuh) bulan, sejak bulan Juni hingga Desember 2013. program ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja informal. Dengan begitu, mereka mendapatkan rasa tenang dan aman dalam berusaha, serta merasa terlindungi seperti pekerja formal Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar, usai menyerahkan subsidi iuran itu, di Jakarta, akhir pekan lalu, mengemukakan, subsidi iuran program Jamsostek ini dimaksudkan sebagai stimulan kepada tenaga kerja LHK. Para pekerja informal yang berhak menerima subsidi ini terdiri dari berbagai jenis profesi/ pekerjaan. Di antaranya tukang bangunan, tukang becak, ojek, bengkel bordir, tukang las, mekanik, penjahit, nelayan, tukang pangkas rambut, petani, supir, penambak, peternak, buruh, serta buruh bongkar muat. Dijelaskan lebih lanjut, dengan adanya bantuan subsidi ini, para pekerja bisa mendaftarkan diri menjadi peserta baru Jamsostek. Mereka berhak mendapat perlindungan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Muhaimin berharap, program ini dapat meningkatkan kesadaran para pekerja informal, akan arti pentingnya jaminan sosial. Selain itu, mampu meningkatkan jumlah kepesertaan program Jamsostek. Karenanya, usai pemberian subsidi iuran berakhir, maka peserta diharapkan melanjutkan pembayaran iuran/premi secara mandiri. Pasalnya, program jaminan sosial tenaga kerja luar hubungan adalah sukarela. Iurannya dibayar sendiri oleh TK LHK. Untuk itu, guna peningkatan kepesertaan Jamsostek TK LHK perlu diberikan stimulus. Yakni, berupa pemberian bantuan iuran program Jamsostek TK LHK. "Maksud setelah berakhirnya periode stimulus tersebut, TK LHK melanjutkan kepesertaannya dengan membayar iuran," kata dia. [leo bmb]

Herdy Trisanto : Direktur Keuangan Jamsostek ( Persero ) ‘’ Diharapkan Investasi Dapat Lebih Fleksibel ’’

JAKARTA - Jelang transformasi PT. Jamsostek ( Persero ) ke arah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan , diperlukan suatu strategi demi peningkatan yang maksimal kepada pesertanya. Hal itu dikemukakan Direktur Keuangan Jamsostek Herdy Trisanto kepada media , sesaat setelah membuka Jamsostek Goes to Society, di Balikpapan, Kalimantan Timur, akhir pekan lalu. Kaitannya dengan strategi ini Herdy Trisanto mengatakan , kiranya PT.Jamsostek tidak dibatasi dalam mengelola investasinya.tapi tetap dalam protap yang ketat. “ Investasinya bisa diperluas tetapi persyaratan diperketat, investasi merupakan salah satu core bisnis Jamsostek. Ini penting untuk mendukung core bisnis kepesertaan dan pelayanan “ imbuhnya. Menurutnya, kalau investasi Jamsostek dibatasi, dikhawatirkan akan menurunkan manfaat yang diberikan kepada peserta. Kalau hanya diperbolehkan ke deposito dan obligasi, imbal hasil bagi peserta kemungkinan tidak akan terlalu besar seperti saat ini, bahkan bisa lebih kecil dari deposito, karena harus dikurangi dengan biaya-biaya. Sedangkan reksa dana persyaratannya harus diterbitkan oleh manajer investasi, yang handal dan mempunyai reputasi yang bagus. Syarat-syarat ini yang akan menjadi rambu-rambu bagi Jamsostek untuk berinvestasi, terang dia. Sebelumnya, Direktur Utama PT.Jamsostek Elvyn Masassya ,mengatakan ,Untuk tahun 2013 , Jamsostek akan menargetkan hasil investasi sebesar Rp 14 triliun di 2013. Sementara dana investasinya di target sebesar Rp 145 triliun. Untuk 2012, Jamsostek mencatatkan hasil investasi sebesar Rp 12,8 triliun atau di atas target sebesar Rp 12,1 triliun. Kondisi serupa juga terjadi pada dana investasi yang tercatat sebesar Rp 131 triliun atau di atas target sebesar Rp 125,7 triliun, ujarnya.[leo bmb]

Kepesertaan Jamsostek Jadi Indikator Keberhasilan Pemda

JAKARTA - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) tengah merancang pemberian penghargaan kepada pemerintah daerah (pemda) yang sukses menciptakan iklim hubungan industrial yang baik di daerahnya masing-masing. Salah satu faktor penilaian yang menjadi indikator keberhasilan adalah kesuksesan Pemda meningkatkan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) di daerahnya masing-masing. "Kita sedang merancang program memberikan penghargaan untuk pemda-pemda yang sukses meningkatkan kepesertaan Jamsostek," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) R Irianto Simbolon usai membuka acara "Revitalisasi Mediator Hubungan Industrial dan Koordinasi Fungsional Jaminan Sosial Tenaga Kerja" Ujarnya Menurut Irianto, Kemenakertrans mendorong pemda-pemda di seluruh Indonesia berperan aktif meningkatkan kepesertaan program Jamsostek di wilayahnya masing-masing. Kemenakertrans sendiri melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di daerah akan mengefektifkan peran mediator hubungan industrial sebagai ujung tombak dalam mekanisme mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Nantinya, mediator tidak hanya aktif penyelesaian perselisihan hubungan industrial saja. Tapi juga melakukan fungsi pembinaan dan penyuluhan tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja agar risiko sosial tenaga kerja terlindungi. Terkait hal tersebut, Kemenakertrans bekerjasama dengan PT Jamsostek (Persero) sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga melalukan program revitalisasi mediator hubungan industrial yang saat ini jumlahnya hanya sekitar 1.300 orang. Irianto mengakui salah satu kendala dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial masih terbatasnya jumlah petugas mediator hubungan industrial. Saat ini hanya terdapat 1.300 orang mediator untuk menangani 217.000 perusahaan di seluruh Indonesia. Kepesertaan Jamsostek di suatu daerah patut dijadikan tolok ukur untuk mengetahui keberhasilan daerah bersangkutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. "Karena dengan mengcover seluruh tenaga kerja di suatu daerah, berarti juga melaksanakan pengentasan kemiskinan dan mensejahterakan tenaga kerja di daerah tersebut," terangnya. Apalagi, jaminan sosial adalah hak warga negara khususnya para pekerja. Tanpa jaminan sosial akan banyak masyarakat yang berpotensi miskin. Sebaliknya semakin banyak masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial, maka akan menjadi potensi ekonomi. Dia menambahkan, dengan potensi angkatan kerja sebanyak 110 juta yang dimiliki Indonesia, seharusnya jumlah pekerja yang terdaftar dalam program Jamsostek juga bisa ditingkatkan secara signifikan. "Kita punya angkatan kerja sektor formal sekitar 40 juta, sektor informal 70 juta, namun yang terdaftar dalam program Jamsostek saat ini baru sekitar 10 juta peserta aktif. Artinya masih ada sekitar 100 juta pekerja yang belum terlindungi dan berpotensi miskin karena tidak terlindungi dalam program jaminan sosial," terangnya.[leo bmb]

Jamsostek Untuk Pekerja Informal Akan Ditingkatkan

JAKARTA : PT Jamsostek yang selama ini hanya melayani pekerja sektor formal dengan kepesertaan mencapai 28 juta orang. Namun dari total peserta itu hanya 11,3 juta orang yang aktif membayar. Untuk memperbaiki pencapaian perusahaan menjelang transformasi menjadi badan publik itu Saat ini PT Jamsostek akan membuka 800 kanal layanan yang terdiri atas ATM dan website. Fasilitas itu akan mempermudah perusahaan atau perorangan mendaftar menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Saat ini potensi pekerja sektor informal di lirik untuk menjadi peserta Jamsostek , karena jumlahnya pun cukup besar, mencapai 70 juta lebih (45 persen) mayoritas beraktifitas di Jakarta. Direktur Utama PT. Jamsostek Evlyn Massasya , mengatakan, transformasi Jamsostek menjadi BPJS idiupayakan berlangsung lancar. Pemerintah bersama pihak terkait masih menggodok sejumlah aturan, Menurutnya , menjadi peserta jamsostek bukan hanya sektor formal,akan tetapi informal juga berhak. Jamsotek menargetkan perolehan peserta yang mencapai 100 juta lebih untuk masuk jamsostek. Saat ini sektor formal mencapai 40 juta pekerja. Sektor informal lebih besar lagi lebih dari 70 juta. Ini potensi yang harus digarap. Untuk itu, perlu cara yang efektif mengedukasi masyarakat agar mereka mau menjadi peserta dan tahu manfaat yang didapat kelak. Ada persepsi peserta jamsostek hanya pekerja diperusahaan. Padahal pekerja informal seperti tukang ojek,nelayan, pedagang, buruh kasar juga bisa masuk Jamsostek secara mandiri. Hanya saja, metode koleksi iurannya harus dilakukan dalam bentuk paguyuban, atau kelompok tertentu untuk memudahkan. Kita belum buka pendaftaran secara individu. Karena sulit untuk mengoleksi iurannya. Makanya kita anjurkan melalui kelompok atau paguyuban. Seperti pedagang, katanya,yang mempekerjakan 5 orang saja bisa mendaftar.Dengan membentuk wadah sendiri, Jamsostek, akan lebih mudah,efektif. Dan efisien dalam melakukan pendaftaran dan menginformasikan manfaat yang didapat peserta. Dengan begitu, masyarakat paham, menjadi peserta bukan sekadar kewajiban, tetapi kebutuhan.[leo bmb]

Utamakan Program Penguatan Hak Rakyat, BPN Jakbar Rela Lembur Tanpa Dibayar

Jakarta - Sebagai bentuk keseriusannya dalam upaya merealisasikan program reformasi agraria yang dicanangkan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN - RI), Hendarman Soepandji, tidak heran jika seluruh jajaran di lembaga itu semakin bekerja ekstra keras. Bahkan, untuk memberikan pelayanan terbaik utamanya dalam hal penguatan hak rakyat, sejumlah pegawai di kantor BPN Jakarta Barat, pada hari Sabtu dan Minggu rela masuk lembur meski tidak dibayar. Apalagi, pelayanan pensertipikatan tanah secara masal melalui PRONA (Proyek Agraria Nasional), merupakan salah satu kegiatan pembangunan pertanahan yang mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Animo masyarakat dalam mengikuti program ini terbukti dengan hanya waktu sekejap ribuan warga utamanya di Kembangan mendaftar pensertipikatan tanahnya di kantor BPN Jakarta Barat. Namun lantaran semakin defisitnya anggaran dari APBD yang terkucur untuk pelayanan program PRONA ini, sehingga para peserta tak bisa dilibatkan secara keseluruhan. Jadi sangatlah wajar guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sejumlah pegawai di BPN jakbar kerap pulang larut malam. Apalagi ini berkaitan dengan surat tanah yang rentan terhadap dampak hukum, jadi mesti teliti dan ekstra hati - hati. Bahkan untuk mengantisipasi terjadinya kekeliruan tak jarang didampingi oleh warga pemilik tanah. Kata Arie Budhi Pangrepto, Kasie Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat di ruang kerjanya, kantor BPN Jakbar, Selasa, (4/06). Lanjut Arie, tujuan penyelenggaraan PRONA adalah memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah. Sementara itu, Totok Isdarto, Kaur Umum Kantor Pelayanan BPN Jakbar menambahkan, guna memberikan pelayanan yang prima terhadap warga masyarakat pihaknya tidak mentelorir keberadaan calo. Jika tak berkepentingan tidak bisa sembarangan masuk ruangan kantor, toh untuk pelayanan sudah disediakan loket di depan secara tertib, tegasnya kepada FP harian Rakyat Merdeka. (bambang/ttn)